DPD RI Temui DPRD Sulteng Bahas Perda Penanggulangan Bencana
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

DPD RI Temui DPRD Sulteng Bahas Perda Penanggulangan Bencana

Jumat, 6 Desember 2019 | 14:49 WIB
Oleh : John Lory / JEM

Palu, Beritasatu.com - Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam kunjungan kerjanya ke Palu, melakukan pertemuan dengan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (6/12/2019), setelah sehari sebelumnya temui DPRD Kota Palu.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Sulteng itu, salah satu isu yang jadi fokus bahasan adalah efektifitas pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah.

Ketua BULD DPD RI, Ahmad Kannedi mengatakan, mengenai pemberlakuan perda tersebut, pihaknya sebelumnya telah menerima input memadai dari anggota Bapemperda DPRD Sulteng, Yahdi Badan, dalam pertemuan di Jakarta tanggal 13 Nopember 2019 lalu.

Menurut Ahmad Kannedi, dalam pertemuan itu Yahdi Basma menjelaskan beberapa masalah di antaranya soal efektifitas suatu perda dengan beri sampel Perda Sulteng Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah.

“Perda tersebut kami sudah bicarakan serius. Itulah kenapa Sulteng menjadi salah satu daerah prioritas kunjungan kerja kami kali ini," kata Ahmad Kannedi yang juga Wakil Ketua I BULD DPD RI.

Turut juga beri pandangan dalam pertemuan itu, sejumlah anggota DPRD Sulteng lainnya, Nur Rahmatu dari Fraksi Demokrat, Aminudin BK dari Fraksi PKB, Yahdi Basma Fraksi Nasdem, dan Huisman Brant Toripalu dari F-PDIP.

Yahdi Basma menegaskan, sudah pernah ajukan sampel soal efektifitas keberlakuan suatu Perda di Sulteng.

“Perda Nomor 2 Tahun 2013, jika saja dilaksanakan konsisten, maka kami yakin tak kan ada masalah di lapangan soal pemulihan pascabencana selang setahun sejak bencana terjadi 28 September 2019," ujar Yahdi.

Yahdi mengatakan, sesuai Pasal 249 ayat (1) huruf c Perubahan Kedua UU MD3, DPD RI miliki kewenangan memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (perda).

“Agar aturan-aturan yang ada tidak sekedar rangkaian kata-kata di atas kertas belaka, tapi bisa diukur sisi manfaat dan maslahatnya bagi kepentingan masyarakat," kata Yahdi Basma.

Ia mengatakan, jika memerhatikan secara seksama materi muatan ketentuan dalam Perda Sulteng Nomor 2 Tahun 2013, maka seluruh aspek pra, tanggap darurat, dan pascabencana sudah diatur secara detail.

"Suatu Perda di suatu daerah, adalah produk hukum positif yg berfungsi mengatur, maka harus dihormati, dijunjung tinggi, dan ditaati, karena itu mahkota kita. Jika kita tidak konsisten, maka tidak mungkin orang lain yang mau ikut menaatinya,” kata Yahdi Basma.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Siap Bantu Bea Cukai Usut Skandal Penyelundupan Harley di Garuda

Saut tak ingin berspekulasi dugaan adanya unsur gratifikasi terkait penyelundupan barang mewah tersebut.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Pengamat Apresiasi Kapolri Promosikan Listyo Sigit dan Martuani Sormin

Agus mengatakan, Irjen Pol Listyo Sigit dinilai patut menjabat Kabareskrim karena track recordnya sudah jelas.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Dalam Setahun, Harta Eks Dirut Garuda Melonjak Rp 8,2 M

Dalam LHKPN yang terakhir kali dilaporkan ke KPK, Ari Ashkara mengklaim memiliki harta Rp 37,5 miliar, naik Rp 8,2 miliar dibandingkan LHKPN sebelumnya.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Irjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabareskrim

Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kabareskrim menggantikan Idham Aziz yang sudah menjabat sebagai Kapolri.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Gunung Merapi Alami 3 Kali Gempa Guguran

Selain gempa guguran, pada periode pengamatan itu juga tercatat empat kali gempa tektonik, dan satu kali gempa low frequency.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Dukung Start-Up Berkembang, UI Resmikan Co-Working Space

Universitas Indonesia (UI) menghadirkan ruang kerja komunal (co-working space) guna mengakomodasi pertumbuhan start-up (perusahaan rintisan).

NASIONAL | 6 Desember 2019

Pegiat Antikorupsi Didorong Masuk Dewas KPK

Para aktivis antikorupsi dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong masuk menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK

NASIONAL | 5 Desember 2019

Tingkatkan Kualitas Guru, Perennial Institute Hadir di Manggarai

Perennial Institute siap mengajar guru-guru di Manggarai menulis.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Santap Siang dengan Sultan, Putri Mary Bertanya soal Bangunan Kraton Yogyakarta

Putri Mary disuguhi menu masakan tradisional seperti nasi kuning, rawon, dan minuman es kelapa.

NASIONAL | 5 Desember 2019

Minat Baca Anak Rendah, Orang Tua Harus Berubah

Data UNESCO menyebut anak Indonesia memiliki minat baca paling rendah.

NASIONAL | 5 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS