Cegah Korupsi, Setjen DPR Terapkan Whistleblowing System
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Cegah Korupsi, Setjen DPR Terapkan Whistleblowing System

Sabtu, 1 Agustus 2020 | 10:39 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI telah mengembangkan aplikasi whistleblowing system bagi pegawainya untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Setjen DPR RI.

Melalui whistleblowing system, pegawai dapat mengadukan perbuatan yang berindikasi korupsi. Pegawai dapat memberikan informasi terkait dimana, kapan, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta siapa yang terlibat.

Menurut Sekjen DPR RI Indra Iskandar, peningkatan pengawasan melalui whistleblowing system dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance.

"Sosialisasi whistleblowing system akan terus kita lakukan di semua lini karena sudah menjadi amanah pemerintah untuk mencapai good governance dan clean governance. Itu menjadi target kita," kata Indra usai menghadiri sosialisasi zona integritas whistleblowing system, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, serta sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Gedung Setjen DPR RI, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Sosialisasi ini dilakukan guna memberikan pemahaman komprehensif kepada pegawai mengenai penerapan whistleblowing system di lingkungan Setjen DPR.

Indra mengatakan, tidak semua penyalahgunaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi secara materi maupun non-material, tetapi juga bagaimana meningkatkan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Jadi keuangan itu secara administrasi dikelola secara baik, yaitu apakah efektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu juga menjadi satu pemahaman dan kesadaran buat kita," terangnya.

Dirinya pun memahami penerapan whistleblowing system membutuhkan waktu. Sebab, tidak semua pegawai memiliki keberanian untuk melapor jika adanya dugaan penyimpangan di lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, Sekjen DPR akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor atau whistleblower.

"Silahkan melaporkan tidak perlu menjelaskan identitas pelapor, cukup dilaporkan objeknya, bukan subjeknya, jadi nanti ke depannya bisa menjadi satu kesadaran bersama untuk saling mengawasi agar memastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan," tandas Indra.

Dengan adanya whistleblowing system, diharapkan tata kelola organisasi yang baik dapat tercapai untuk mewujudkan reformasi birokrasi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi Harus Usut Dugaan Korupsi Pelaksanaan Tender Proyek di Mabar

Bupati Mabar harus batalkan pelaksaan lelang proyek bermasalah.

NASIONAL | 1 Agustus 2020

BKSAP–AIPA Bahas Peningkatan Kualitas Pendidikan di Masa Pandemi

Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera menyoroti pentingnya kerja sama antara negara ASEAN yang bertetangga dalam menyediakan infrastruktur internet.

NASIONAL | 1 Agustus 2020

Adik Bungsu Gus Dur KH Hasyim Wahid Meninggal

Jenazah KH Hasyim Wahid akan disemayamkan di rumah duka di Ciganjur, Jakarta Selatan dan selanjutnya dimakamkan di Denanyar, Jombang, Jawa Timur.

NASIONAL | 1 Agustus 2020

Eksekusi Djoko Tjandra Harus Tetap Dilaksanakan

terlepas dari kontroversi upaya PK Kejaksaan terhadap kasus Djoko Tjandra, karena sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka harus tetap dilaksanakan.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Tetap Ditahan di Mabes Polri, Djoko Tjandra Jadi Warga Binaan

Djoko Soegianto Tjandra akhirnya dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dari Bareskrim untuk diserahkan ke pihak Lapas pada Jumat (31/7/2020) malam

NASIONAL | 31 Juli 2020

RJ Lovers Bagikan 100 Paket Sembako

RJ Lovers merupakan salah satu relawan Jokowi yang dipercaya untuk menyakurkan paket sembako tersebut.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Upaya Kempora Cetak Wirausaha Muda Disambut Baik HIPMI

Program Kempora menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan anak muda disambut baik oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

NASIONAL | 29 Juli 2020

Terkait Durasi Belajar Selama PJJ, FSGI: Akibat Belum Ada Kurikulum Adaptif

Kami sudah sering minta diatur dalam kurikulum adaptif yang hingga hari ini belum keluar.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Kemdikbud Diminta Ikuti Rekomendasi IDAI untuk Durasi Belajar Selama PJJ

Untuk siswa SD, durasi PJJ daring sebaiknya tidak boleh lebih dari 90 menit/hari. Sedangkan untuk sekolah menengah, PJJ daring tidak boleh lebih dari 2 jam/hari

NASIONAL | 31 Juli 2020

Juragan 99 Group Distribusikan Daging Kurban ke 4 Kota

Pembagian daging kurban pun tidak dilakukan secara berkerumun, tetapi langsung diberikan ke rumah penerima.

NASIONAL | 31 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS