Beri Opini WTP, BPK Minta Kemhub Tindaklanjuti Temuan
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Beri Opini WTP, BPK Minta Kemhub Tindaklanjuti Temuan

Rabu, 29 Juli 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan (Kemhub) Tahun 2019. Meski demikian, BPK tetap meminta Kemhub menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.

Anggota I BPK Hendra Susanto menyatakan, laporan keuangan Kemhub telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Kemhub per tanggal 31 Desember 2019, realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Namun, opini WTP dari BPK tidak berarti laporan keuangan Kemhub bebas dari kesalahan.

"BPK masih menemukan kelemahan dalam SPI (sistem pengendalian intern) maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki," kata Hendra ketika penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhub Tahun 2019 di Kantor Kemhub, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Dirinya menuturkan, komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak hanya diukur dari opini laporan keuangannya, tetapi juga menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. BPK juga akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

iS

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh Anggota I BPK Hendra Susanto kepada MenhubBudi Karya Sumadi.

Tak hanya itu, Hendra juga menyerahkan LHP pembangunan prasarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2019. Dari pemeriksaan ini, BPK menyimpulkan Kemhub dapat melakukan efisiensi harga kontrak atas pembangunan kereta api ringan tersebut sebesar Rp 1,3 triliun.

Pada dasarnya, lanjut Hendra, Menhub beserta jajarannya memiliki komitmen yang sama dengan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dirinya menuturkan, karena akuntabilitas bukan saja kewajiban pengelola keuangan negara saja, tetapi merupakan suatu budaya yang harus dibangun bersama.

Ia pun menegaskan pentingnya akuntabilitas untuk kita semua (accountability for all) agar negara ini dapat menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak.

Turut hadir dalam acara penyerahan LHP Auditor Utama Keuangan Negara I Novy G.A. Pelenkahu, serta para pejabat di lingkungan Kemhub dan tim pemeriksa BPK.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

11 Ibu Hamil di Surabaya Positif Covid-19

11 orang ibu hamil tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil dari swab test.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Erick Thohir Akan Berhasil Laksanakan Tugas di Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Kepercayaan yang cukup tinggi ini merupakan modal sosial-politik yang penting bagi komite untuk dapat menjalankan tugasnya.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Peninjauan Kembali JPU Soal Hak Tagih Bank Bali Dinilai Inkonstitusional

Yang punya hak PK berdasarkan Pasal 263 KUHAP adalah terpidana atau keluarga ahli warisnya, tidak ada dasar hukum bahwa jaksa PK, yang ada hanya yurisprudensi

NASIONAL | 29 Juli 2020

Update, Positif Covid-19 Bertambah 2.381, Kenaikan di Gorontalo Drastis

Terlihat kenaikan secara drastis pada minggu terakhir dari 72 menjadi 369 kasus positif.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kasus Djoko Tjandra, Pengamat: Kritik ICW Salah Alamat Soal BIN

Secara hukum, BIN bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban dalam kasus buronan korupsi tersebut.

NASIONAL | 29 Juli 2020

PN Jaksel Kandaskan Upaya PK Djoko Tjandra

Pengadilan menetapkan tidak menerima upaya PK yang diajukan oleh Djoko Tjandra.

NASIONAL | 29 Juli 2020

PN Jaksel Tolak PK Djoko Tjandra

PN Jaksel menetapkan tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Pemprov Jateng Siapkan Skenario Sekolah Tatap Muka

Ganjar telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng segera menyiapkan skenario sekolah tatap muka.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Jokowi Tugaskan Satgas Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi juga meminta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional bisa menjaga lapangan kerja.

NASIONAL | 29 Juli 2020

PK Djoko Tjandra Tidak Perlu Dikirim ke MA

PN Jaksel seharusnya tidak perlu mengirimkan berkas PK Djoko Tjandra ke MA.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS