Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan PJJ
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan PJJ

Rabu, 29 Juli 2020 | 14:14 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menganggap pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebab, kebijakan PJJ tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah.

"Satu strategi tidak bisa dipakai untuk semua daerah dan untuk semua sekolah bahkan untuk setiap anak, karena Indonesia sangat beragam," kata Hetifah pada diskusi bertajuk "Tantangan dan Kebijakan Dunia Pendidikan Pada Era New Normal", Selasa (28/7/2020).

Menurut Hetifah, tidak semua guru melek teknologi. Bahkan ada juga siswa yang tidak memiliki handphone, sehingga tidak bisa terhubung ke kelas daring. Tidak semua orang tua mampu mendampingi kegiatan belajar anaknya. Belum lagi, tidak semua tempat memiliki koneksi internet yang memadai.

Hetifah mengakui mendapati banyak keluhan dari siswa, orang tua maupun tenaga pendidik khususnya dari daerah terpencil yang memiliki keterbatasan teknologi dan fasilitas untuk pembelajaran daring. Untuk itu, dirinya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mengevaluasi pelaksanaan PJJ selama ini.

"Kemdikbud harus ada data dan evaluasi. Kemdikbud harus menyampaikan data mengenai peta perkembangan hasil evaluasi PJJ yang sudah berlangsung," jelas Hetifah.

Mengenai kondisi guru yang belum menguasai teknologi, Hetifah menekankan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian dalam membuat kebijakan.

Sebagian sekolah di daerah, lanjut Hetifah, sudah mempersiapkan pembelajaran tatap muka dengan prosedur yang tegas. Namun, ada atau tidaknya pandemi Covid-19, Kemdikbud tetap harus mengevaluasi seluruh kebijakan untuk memastikan pembelajaran murid.

"Ada atau tidak ada pandemi, anak kita harus tetap belajar," tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Tak hanya itu, Kemdikbud diminta untuk segera memetakan kebutuhan seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Hetifah menyatakan, survei yang belakangan ini dilakukan Kemdikbud belum cukup untuk menjadi solusi dan pijakan dalam pengeluaran kebijakan.

"Kemdikbud harus memiliki data mapping menyeluruh sehingga tiap sekolah bisa menjawab berapa siswa di sekolah itu yang belum memiliki akses internet di rumahnya atau tidak memiliki gawai," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jelang AKB, Izin Pelaku Usaha Dicabut Jika Abaikan Protokol Kesehatan

Selain memberikan sanksi terhadap masyarakat, Pemprov Sumut juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang mengabaikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Keterlibatan Kampus dalam Pencegahan Terorisme Perlu Ditingkatkan

Pelaku tindakan radikalisme dan aksi terorisme ternyata banyak yang merupakan alumni kampus-kampus perguruan tinggi terkemuka dan ternama di Indonesia.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Pemerintah Siapkan Solusi Atasi Kendala PJJ

Pemerintah ingin memperluas dan menyediakan jaringan internet yang tersebar di seluruh wilayah.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Upaya Jaksa Agung Awasi Politik Uang dan Politisasi di Pilkada Diapresiasi

Kejagung menyiapkan jaksa yang khusus menangani persoalan Pilkada serentak 2020.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Anggota DPR Soroti Munculnya Klaster Perkantoran

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan seluruh pegawai perkantoran maupun perusahaan untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Eks Bupati Indramayu Mulai Jalani Hukuman di Lapas Sukamiskin

Pada hari Selasa (28/7/2020) Hendra Apriansyah dan Alandika Putra selaku Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan dalam perkara terpidana Supendi.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Dirut Wika Gedung Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Sedianya Nariman Prasetyo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan‎ Waterfront City di Kampar.

NASIONAL | 29 Juli 2020

2021, RS Siloam Ambon Diharapkan Kembali Tangani Pelayanan Umum

Karenanya ada 60-70% tenaga di RS Siloam di Ambon yang berasal dari putra daerah Ambon.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Mensesneg: Ambil Sikap Sempurna pada 17 Agustus Pukul 10.17 WIB

"Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama tiga menit saja," kata Mensesneg Pratikno.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Wali Kota Resmikan RS Siloam Ambon

RS Siloam Ambon yang memiliki fasilitas 600 kamar di bangunan 12 lantai, saat ini dioperasikan untuk penanganan Covid-19.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS