Kementerian/Lembaga di AKN V Terima Opini WTP dari BPK
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Kementerian/Lembaga di AKN V Terima Opini WTP dari BPK

Senin, 27 Juli 2020 | 16:30 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) V telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019 kepada kementerian/lembaga yang berada di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V.

Adapun kementerian/lembaga tersebut meliputi Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan beberapa temuan dan mengimbau agar kementerian/lembaga terkait menindaklanjuti temuan tersebut.

Is

Anggota V BPK Bahrullah Akbar bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori (kiri) dan Menteri Agama Fachrul Razi (kanan).

Dari sisi akun pendapatan, BPK masih menemukan adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih belum tertib. Di antaranya PNBP non badan layanan umum (BLU) digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN dan PNBP yang belum atau terlambat disetor ke kas negara.

Dari sisi belanja, masih terdapat penganggaran yang tidak sesuai dengan subtansi kegiatan, kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kegiatan belanja modal. BPK juga menemukan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan dan penyaluran Program Indonesia Pintar yang belum seluruhnya diterima oleh yang berhak.

“Selain itu, BPK juga masih menemukan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dan penatausahaan aset lancar maupun aset tetap yang perlu mendapat perhatian kementerian/lembaga antara lain penatausahaan kas oleh bendahara pengeluaran belum tertib, penatausahaan piutang yang belum tertib sehingga penyajian piutang dan persediaan kurang akuntabel," kata Anggota V BPK Bahrullah Akbar usai menyerahkan LHP kepada kementerian/lembaga di lingkungan AKN V di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Is

Anggota V BPK Bahrullah Akbar.

Bahrullah menambahkan, permasalahan lainnya juga termasuk pengelolaan dan pengamanan aset tetap yang kurang memadai. Karena itu, masih terdapat aset tetap barang milik negara (BMN) yang dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak dan adanya aset tetap yang tidak diketemukan pada saat inventarisasi dan penilaian kembali BMN.

“Capaian opini WTP bukan merupakan akhir dari tujuan pengelolaan keuangan negara. Kami sangat berharap capaian opini WTP juga disertai dalam peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik yang menjadi tugas pokok masing-masing kementerian/lembaga," pungkas Bahrullah.

‚ÄčTurut hadir dalam penyerahan LHP tersebut Menteri Agama Fachrul Razi, Auditor Utama Keuangan Negara V Akhanul Khaq, para sekretaris utama, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan AKN V.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mendagri: Birokrat Tidak Boleh Buat Keputusan Berdasarkan Insting

Para pembuat kebijakan atau birokrat harus membuat kebijakan berdasarkan data-data scientific dan berdasarkan teori.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Apresiasi Permintaan Maaf Mendikbud, PGRI Tetap Minta Organisasi Penggerak Ditunda

Unifah menyarankan, sebaiknya anggaran sudah dialokasikan tersebut dialihkan untuk memperkuat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

NASIONAL | 28 Juli 2020

Apresiasi Permintaan Maaf Mendikbud, NU: Sebaiknya Jangan Diulangi Lagi

Permintaan maaf dari pejabat tinggi merupakan peristiwa langka. Itu merupakan sikap kesatria yang sangat baik yang patut ditiru.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Mendikbud Minta Maaf atas Polemik Program Organisasi Penggerak

Ia juga mengajak Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PGRI untuk kembali bergabung ke dalam POP.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pandemi Covid-19, Petani Kerinci Justru Berhasil Ekspor Kopi ke Belgia

Ekspor perdana sekitar 15,9 ton kopi petani Kerinci ke Belgia tersebut dilepas Gubernur Jambi, Fachrori Umar di pelabuhan Talang Duku, Muarojambi, Jambi.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pancasila Pilihan Terbaik dan Final bagi Muhammadiyah dan NU

Bagi organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Pancasila merupakan pilihan terbaik dan final

NASIONAL | 28 Juli 2020

Soal Surat Evi Novida Ginting, Istana: Sikap Presiden Belum Diputuskan

Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, surat permintaan pengembalian jabatan Evi Novida Ginting sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diterima

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Angkatan Utama

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyematkan tanda kehormatan Bintang Angkatan Kelas Utama kepada Kapolri Jenderal Idham Azis, Selasa (28/7/2020)

NASIONAL | 28 Juli 2020

Datangi Setneg, Pengacara Desak Presiden Kembalikan Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU

Kuasa Hukum mendatangi Setneg untuk memberikan surat berisikan permintaan kepada Presiden untuk mengembalikan posisi Evi Novida Ginting sebagai komisioner KPU

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pelanggar Protokol Kesehatan di Bengkulu Belum Dikenakan Sanksi Tegas

Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di Bengkulu belum dikenakan sanksi yang tegas.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS