Kemtan dan KLHK Raih Opini WTP dari BPK
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kemtan dan KLHK Raih Opini WTP dari BPK

Rabu, 22 Juli 2020 | 18:49 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2019.

Anggota IV BPK Isma Yatun menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK 2019 kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Penyerahan LHP dilakukan secara bergantian di dua tempat yakni Kantor Pusat Kemtan dan Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Menurut Isma Yatun, pemeriksaan atas laporan keuangan yang setiap tahun dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan opini yakni pernyataan profesional pemeriksa mengenai "kewajaran penyajian" laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Pemeriksaan atas laporan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP BPK," jelasnya.

Ist

Anggota IV BPK Isma Yatun.

"Apabila nilainya memenuhi batas materilitas tertentu maka dapat mempengaruhi opini terhadap laporan keuangan secara keseluruhan," imbuh Isma Yatun.

Namun, dirinya menegaskan pemberian opini WTP bukan merupakan jaminan tidak adanya kecurangan yang ditemui atau kemungkinan timbulnya kecurangan di kemudian hari.

"Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK," pungkasnya.

Mewabahnya virus corona, lanjut Isma Yatun, menuntut adanya inovasi pada mekanisme kerja BPK. Ke depannya, pemeriksaan BPK akan lebih melibatkan penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, entitas pemeriksaan diharapkan dapat menyediakan dokumen digital mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Covid-19 di Sumut Kembali Meningkat

Pada Rabu (22/7/2020), terjadi penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 169 orang di Sumatera Utara.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Terkait Vonis Tubagus Chaeri Wardana, KPK Ajukan Banding

KPK mengajukan banding lantaran menilai putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumut Dinyatakan Positif Covid-19

Sebelum dinyatakan positif, Tuahman Purba sempat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi C DPRD Sumut dengan PDAM Tirtanadi Medan.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Transportasi Masa Pandemi, Menhub Cari Solusi yang Tepat

Pemerintah terus berupaya guna memulihkan sektor transportasi yang mengalami tekanan di masa Pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Polda Jateng Bekuk Komplotan Rampok Gasak Harta Pengusaha Rp 2,2 Miliar

Polda Jateng baru menangkap tujuh orang perampok, satu orang lainnya masih dalam pengejaran.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Wali Kota Palu Harap Megawati Resmikan Langsung Monumen Mutiara Bangsa

Hidayat menyatakan pihaknya berharap Megawati bisa meresmikan langsung Monumen Mutiara Bangsa di Palu pada 17 Agustus 2020 mendatang.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Bakamla Harus Lebih Berperan di Zona Delimitasi

Interoperabilitas TNI AL dan Bakamla merupakan kunci sukses diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan poros maritim dunia.

NASIONAL | 22 Juli 2020

BPK Dorong Peningkatan SPI untuk Cegah Temuan Berulang

BPK merekomendasikan kementerian dan lembaga untuk meningkatkan sistem pengendalian intern (SPI) guna mencegah temuan berulang.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Misteri Hewan Penghisap Darah Ternak di Tapanuli Utara Terjawab

Berdasarkan situs daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), binturong termasuk hewan yang terancam punah.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Pembentukan IMIC untuk Tingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Penegakan Hukum

Produk ini terbuka bagi publik sehingga dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan lembaga kajian dan media massa dalam dan luar negeri.

NASIONAL | 22 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS