DPR Dorong Peran Indonesia Ciptakan Perdamaian di Indo-Pasifik
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (48.94)   |   DBX 1066.46 (8.36)   |   I-GRADE 166.255 (1.45)   |   IDX30 491.004 (4.37)   |   IDX80 129.735 (1.28)   |   IDXBUMN20 364.991 (3.6)   |   IDXG30 133.352 (1.3)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.86)   |   IDXQ30 143.512 (1.02)   |   IDXSMC-COM 247.38 (1.97)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (3.76)   |   IDXV30 127.096 (1.35)   |   INFOBANK15 976.214 (4.89)   |   Investor33 422.656 (3.17)   |   ISSI 167.54 (1.38)   |   JII 607.336 (6.13)   |   JII70 209.626 (2.1)   |   KOMPAS100 1162.4 (11.77)   |   LQ45 904.834 (8.66)   |   MBX 1587.29 (13.73)   |   MNC36 315.598 (3.09)   |   PEFINDO25 317.232 (0.31)   |   SMInfra18 287.626 (3.09)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.82)   |  

DPR Dorong Peran Indonesia Ciptakan Perdamaian di Indo-Pasifik

Kamis, 9 Juli 2020 | 15:48 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mendorong peran pemerintah Indonesia untuk menciptakan perdamaian di tengah tensi geopolitik di perbatasan Tiongkok-India, Laut China Selatan, serta isu Hong Kong dan Taiwan.

Tensi militer sedang meningkat dengan masuknya angkatan militer Amerika Serikat dalam hal freedom of navigation. Gerakan militer Tiongkok-Amerika juga dikhawatirkan dapat menimbulkan perang konvensional di lautan.

Sementara itu, Indonesia memiliki kepentingan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya melalui 'Asean Outlook on the Indo-Pacific' yang merupakan penegasan posisi ASEAN dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

"Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik. Hal ini di masa lalu telah di buktikan dalam peranan Indonesia di Gerakan Non-Blok, dan KTT Asia-Afrika. Di masa kini, melalui ‘ASEAN Outlook on the Indo-Pacific' yang digagas oleh Indonesia," ungkap Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2020).

Politisi Golkar tersebut menilai gagasan Indonesia terkait wilayah Indo-Pasifik perlu ditingkatkan, serta diinstitusionalisasi secara politik. Dengan ini, dapat terbangung kesepahaman perdamaian regional sesuai dengan asas-asas sentralitas ASEAN.

Menurut Azis, ini adalah kesempatan baik bagi Indonesia sesuai dengan filsafat politik luar negeri bebas aktif untuk turut andil dalam membangun perdamaian dunia.

"Peran kepemimpinan Indonesia ini yang dinanti dunia, agar wilayah ASEAN secara khusus serta Indo-Pasifik secara umum mampu terhindar dari polarisasi maupun perang dingin abad ke-2," ujarnya.

Dirinya menuturkan, kerja sama yang lebih erat untuk menanggulangi pandemi serta berkolaborasi membangkitkan ekonomi global adalah hal yang harus diutamakan saat ini. Untuk itu, konflik di wilayah Indo-Pasifik harus segera dihentikan. Perlu untuk duduk bersama dalam mewujudkan langkah-langkah geostrategis dan geo-ekonomi wilayah Indo-Pasifik.

"Sudah tidak zamannya lagi teori perang konvensional. Dunia sudah harus mampu dewasa, belajar dari pengalaman masa lalu. Tantangan perbedaan harus diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati, serta menggunakan instrumen hukum-hukum internasional dalam menyelesaikan perbedaan," tegasnya.

Azis berharap Indonesia sebagai negara netral harus aktif dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan politik berbagai negara ini dalam suatu kerangka inklusif.

Hal ini berkaitan dengan kepentingan perdamaian dunia sesuai dengan norma-norma demokrasi dan keadilan Sosial yang menjadi cita-cita proklamasi. Sebagai negara yang berdaulat, harus menolak segala bentuk klaim wilayah baik lautan maupun daratan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum internasional.

"Kita harus mempersiapkan diri dalam hal skenario terburuk yang bisa saja terjadi di Laut China Selatan. Infrastruktur dan keberadaan TNI di Natuna sudah harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebagai langkah antisipasi meluasnya konflik dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI," tutupnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Risiko Penyebaran Covid-19 di Kawasan Padat Penduduk Lebih Tinggi

Permukiman padat penduduk semakin rentan menjadi pusat penyebaran wabah.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pantau Work From Home Kementerian, Jokowi: Ini Kayak Cuti

Pesiden Jokowi meminta agar kementerian dan lembaga negara memiliki sense of crisis yang sama.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Anggota DPR Optimistis Jembatan Sei Alalak Rampung Maret 2021

Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda optimistis pembangunan Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin dapat rampung pada Maret 2021.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dapat Hemat Anggaran Negara

Pembubaran lembaga non-struktural bisa menghemat APBN. Selama 2014-2017 ada 23 LNS dibubarkan dan menghemat hingga Rp 25,34 triliun.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Ketua Komisi III Puji Kekompakan Lembaga Pulangkan Maria Pauline

Kemlu melalui Duta Besar RI untuk Serbia Chandra W Yudha juga berperan penting dalam proses ekstradisi ini.

NASIONAL | 9 Juli 2020

400 Orang Tak Hadir, UTBK di Unib Lancar dengan Protokol Kesehatan Ketat

Dengan demikian, sementara ini ada sekitar 400 orang peserta UTBK SBMPTN Unib dari jumlah 7.317 peserta dipastikan tidak lulus.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Selama Vaksin Belum Ditemukan, Erick Thohir: Kita Jalani Normal Baru

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa semua pihak suka tidak suka harus menghadapi dan menjalani kondisi normal baru selama vaksin Covid-19 belum ditemukan

NASIONAL | 9 Juli 2020

Ketua MPR: Presiden Jokowi DukungPenguatan BPIP dengan UU

Dengan adanya UU, BPIP akan tetap eksis menjadi milik bangsa Indonesia, tak akan hilang hanya akibat kepentingan politik sesaat.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Mantan Kades Ini Diduga Korupsi Rp 1 Miliar

Seorang mantan Kepala Desa di Manggarai, Flores, NTT dilaporkan ke aparat penegak hukum karena diduga korupsi dana desa senilai Rp 1 miliar.

NASIONAL | 9 Juli 2020

NasDem Soroti Daya Tahan KAI Hadapi Pandemi

Usulan PT KAI menambah modal perusahaan akan ditindaklanjuti Komisi VI DPR. Pemberian modal dalam bentuk PMN memang kewajiban negara kepada perusahaan BUMN.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS