Ketua BPK: Perlunya Evaluasi Pada Proses Penegakan Hukum
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Ketua BPK: Perlunya Evaluasi Pada Proses Penegakan Hukum

Minggu, 15 Desember 2019 | 19:58 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

DENPASAR, Beritasatu.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK merupakan lembaga negara yang hasil keputusannya bersifat final dan mengikat. Namun, hal tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaiki proses penegakan hukum di mana BPK terlibat pada pemeriksaan investigasi dan perhitungan kerugian negara.

BPK

Ketua BPK didampingi oleh Kepala Ditama Binbangkum saat memberikan keterangan kepada pers usai FGD, Kamis 12 Desember 2019. (BPK)

"Ke depan arahnya adalah kita melakukan upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap perbuatan kecurangan atau yang dikenal dengan korupsi, sehingga orang tidak langsung dikriminalisasi. Melainkan, mereka diberikan kesempatan agar melihat di mana yang dapat diperbaiki," ujarnya usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/12/2019).

Ia menjelaskan, hal tersebut saat ini sudah ada di BPK yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diberi waktu selama 60 hari. Apabila ada kerugian negara, maka dalam jangka waktu tersebut sebenarnya bisa dipulihkan.

Dengan ini, upaya penegakan hukum tidak langsung dilakukan karena hal ini pun tidak menjadikan proses pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel.

BPK

Suasana FGD yang dihadiri oleh praktisi hukum, hakim, dan advokat. (BPK)

Adapun FGD ini diadakan untuk membahas terkait gugatan atas PMH terhadap hasil pemeriksaan BPK. Diskusi ini dilatarbelakangi dengan adanya pihak-pihak yang mempermasalahkan prosedur pemeriksaan maupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan mengajukan gugatan PMH terhadap BPK.

Berbagai narasumber dari pelaksana BPK di lingkungan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum beserta praktisi hukum dan advokat hadir. Di antaranya adalah Supandi selaku Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Kaditama Binbangkum BPK Blucer W. Rajagukguk, serta Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Zaid Umar Bobsaid.



Sumber:PR

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BMKG: Curah Hujan Tinggi Januari – Februari 2020

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab mengatakan intensitas curah hujan paling tinggi hingga pertengahan Desember.

NASIONAL | 15 Desember 2019

KPK Dalami Temuan PPATK Soal Rekening di Kasino Luar Negeri

Penempatan dana di luar negeri merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

NASIONAL | 15 Desember 2019

Polda Sumut Data 50 Titik Rawan Longsor

Pengguna kendaraan maupun sopir angkutan diminta mewaspadai potensi bencana longsor.

NASIONAL | 15 Desember 2019

Bupati Wakatobi: Minimnya Akses Penerbangan Bagi Wisatawan

Walaupun ditetapkan sebagai salah satu dari 10 tujuan wisata pariwisata prioritas, penerbangan dengan tujuan Wakatobi masih sedikit.

NASIONAL | 15 Desember 2019

PDIP Bengkulu Tegaskan Tak Calonkan Mantan Napi Korupsi di Pilkada

Aturan parpol melarang mencalonkan mantan napi korupsi.

NASIONAL | 15 Desember 2019

Kapolda Sumut Minta Masyarakat Jaga Kamtibmas

Tanpa dukungan warga Sumatera Utara, mustahil kami bisa meraih jabatan sebagai Kabaharkam," tandas Agus.

NASIONAL | 15 Desember 2019

BNPB Luncurkan Program Katana Fokus Selamatkan Korban Bencana

Program Katana fokus menyelamatkan sebanyak mungkin korban bencana di Indonesia.

NASIONAL | 15 Desember 2019

Sedimentasi Bendungan, Sawah 400 Ha di Sikka-NTT Kesulitan Air

Tanah sedimentasi sudah mulai ditumbuhi beberapa jenis tanaman liar.

NASIONAL | 15 Desember 2019

Proper Mendukung Penerapan Industri 4.0

Simpel memudahkan perusahaan untuk melaporkan dan mengelola data lingkungan.

NASIONAL | 15 Desember 2019

Solok Selatan dan Sigi Terkena Imbas Curah Hujan Tinggi

Bencana di Kabupaten Solok Selatan menyebabkan satu korban jiwa karena hanyut terbawa arus. Sedangkan di Kabupaten Sigi, menyebabkan dua korban jiwa.

NASIONAL | 15 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS