TII: Simplifikasi Cukai Rokok Optimalkan Penerimaan Negara
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

TII: Simplifikasi Cukai Rokok Optimalkan Penerimaan Negara

Rabu, 8 Juli 2020 | 19:40 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com -Menurut Sekjen Transparansi International Indonesia (TII) Danang Widoyoko, penyederhanaan struktur tarif cukai rokok mencerminkan sikap dan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Hal ini disampaikannya ketika mengikuti diskusi virtual bertajuk "Kebijakan Cukai Rokok di Tengah Optimalisasi Penerimaan Negara, Pengendalian Konsumsi dan RPJMN 2020-2024", Rabu (9/7/2020).

Menurut Danang, langkah pemerintah dalam memproyeksikan kebijakan simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai sebagai program strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dinilai tepat.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 77/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Peraturan ini menetapkan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi reformasi fiskal.

Kebijakan cukai rokok jangka panjang disebut diperlukan untuk membangun iklim usaha yang baik, transparan dan memberikan kepastian hukum.

"Oleh karena itu, pembuatan kebijakan cukai jangka panjang perlu diformulasikan dan dituangkan pada peraturan yang memiliki kekuatan hukum dan dijalankan dengan konsisten,” jelas Danang.

Simplifikasi ini, lanjut Danang, dapat membangun sumber daya manusia yang unggul khususnya dalam aspek kesehatan melalui penurunan konsumsi rokok.

“Berbagai studi telah menyarankan bahwa penyederhanaan struktur tarif cukai rokok merupakan best practice bagi pengendalian konsumsi rokok. Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN juga telah menggariskan simplifikasi cukai rokok sebagai upaya pencapaian visi Presiden yakni menciptakan sumber daya manusia unggul,” kata Danang.

Adapun aturan penyederhanaan struktur tarif cukai kerap mengalami perubahan.

Berdasarkan PMK 146/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, pemerintah akan menyederhanakan dari 12 layer pada tahun 2017 menjadi lima layer di tahun 2021. Tujuannya adalah untuk optimalisasi penerimaan cukai hasil tembakau, meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik serta penyederhanaan sistem administrasi di bidang cukai.

Namun, kebijakan tersebut hanya berjalan selama satu tahun di 2018 dan kemudian tidak dijalankan kembali dengan dikeluarkannya PMK 156/2018 tentang perubahan atas PMK 146/2017 dan saat ini menjadi PMK 152/2019.

Struktur tarif cukai dengan 10 layer dipertahankan untuk tahun fiskal 2019 hingga saat ini.

“Struktur tarif yang diterapkan saat ini membuka peluang dan memberikan insentif bagi perusahaan besar multinasional untuk membayar cukai lebih rendah yang pada akhirnya berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar,” ujar Danang.

Ia menjelaskan, cukai bukan hanya sumber penerimaan negara tetapi juga untuk pengendalian konsumsi rokok, penerimaan negara bahkan perlindungan tenaga kerja seperti yang tercantum di UU No. 11 tahun 1995 juncto UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai.

Karena cukai berdampak pada kepentingan industri, kebijakan yang diambil pemerintah pada akhirnya akan menjadi subjek untuk negosiasi, kompromi atau perlawanan.

“Setiap perubahan kebijakan selalu ada dampak, baik untuk pihak yang diuntungkan atau yang dirugikan. Demikian juga perubahan struktur tarif cukai rokok. Penyederhanaan struktur tarif cukai rokok pastinya akan berdampak pada beberapa perusahaan multinasional yang memang sudah besar tapi masih bisa membayar cukai rendah karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk membayar cukai yang lebih murah,” tegasnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Danang, tidak berdampak signifikan bagi pabrik rokok menengah dan kecil, di mana memang dilindungi dengan tarif yang lebih rendah, terpisah dari pabrik besar multinasional yang membayar cukai tinggi.

“Pemerintah perlu mempunyai sikap yang tegas. Pada dasarnya, kebijakan penyederhanaan struktur cukai rokok ini lebih memberikan keuntungan buat pemerintah, baik secara penerimaan negara, pengendalian konsumsi rokok dan juga perlindungan tenaga kerja,” jelas Danang.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Colliers: Aktivitas Sewa Ruang Perkantoran Masih Berjalan

Colliers mencatat, tak ada penambahan pasokan perkantoran di kuartal II 2020.

EKONOMI | 8 Juli 2020

Gelar Topping Off Terbanyak, Meikarta Pecahkan Rekor MURI

MURI memberikan penghargaan kepada Meikarta sebagai pengembang dengan topping off terbanyak selama kurang dari satu tahun.

EKONOMI | 8 Juli 2020

PT KAI Ajukan Dana Talangan Rp 3,5 Triliun untuk Modal Kerja

PT KAI mengajukan dana talangan pemerintah senilai Rp 3,5 triliun. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja hingga akhir tahun ini.

EKONOMI | 8 Juli 2020

Kempupera Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur Pariwisata

Kempupera merencanakan pembangunan infrastruktur di KSPN dilakukan secara terpadu.

EKONOMI | 8 Juli 2020

Digitalisasi Keuangan Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi

Digitalisasi merupakan salah satu dari empat tantangan yang harus dihadapi perekonomian saat ini.

EKONOMI | 8 Juli 2020

UMKM Terkoneksi Ekosistem Digital Lebih Kuat Hadapi Pandemi

UMKM dengan online channel memiliki kelenturan atau resilient, di mana pendapatannya lebih tinggi dibandingkan UMKM offline.

EKONOMI | 8 Juli 2020

AP I Optimistis Industri Penerbangan Bangkit di Semester II 2020

Selama periode 1-7 Juli 2020, AP I tercatat melayani hingga 227.642 penumpang.

EKONOMI | 8 Juli 2020

Teten Khawatir Separuh UMKM Terancam Gulung Tikar

Menurut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM telah siapkan alternatif pembiayaan.

EKONOMI | 8 Juli 2020

Naik Jadi Negara Menengah ke Atas, Bunga Pinjaman RI Lebih Mahal

Dengan kenaikan status tersebut, Indonesia akan dianggap mampu membayar bunga pinjaman dengan rate yang lebih tinggi.

EKONOMI | 8 Juli 2020

Realisasi Stimulus Ekonomi Meningkat, tetapi Masih Rendah

Untuk di bidang kesehatan, realisasinya hingga awal pekan ini mencapai 5,12%, meningkat dibandingkan pekan lalu yang baru 4,68%.

EKONOMI | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS