UU Cipta Kerja Perkuat Aspek Lingkungan dan Kehutanan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

UU Cipta Kerja Perkuat Aspek Lingkungan dan Kehutanan

Rabu, 7 Oktober 2020 | 21:48 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya menegaskan, aspek lingkungan dan kehutanan dalam UU Cipta Kerja justru diperkuat. Tidak benar jika ada penyimpangan yang membuat lingkungan dan hutan terancam.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers virtual di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Siti menjelaskan, UU Cipta Kerja ini sangat penting, selain tujuan utamanya untuk penciptaan lapangan kerja, ada pula menyederhanakan prosedur perizinan dan mengatasi hambatan penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru.

Selain itu juga penting dalam menyelesaikan masalah menahun berkaitan dengan masalah-masalah konflik tenurial terkait kawasan hutan, kriminalisasi masyarakat lokal (adat) dan masalah-masalah kebun di dalam kawasan hutan.

"UU ini sekaligus menegaskan keberpihakan kepada masyarakat dengan mengedepankan restorative justice. Perizinan berusaha juga untuk masyarakat bukan hanya investasi swasta, tetapi juga melalui perhutanan sosial," katanya.

Terkait sektor kehutanan, keberpihakan kepada masyarakat juga tercermin dari pengaturan sanksi. Dalam UU ini pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, dikenakan sanksi administrasi bukan pidana dan diikutkan dalam kebijakan penataan kawasan hutan yakni hutan sosial kemitraan konservasi, tanah objek reforma agraria (TORA).

"Oleh karena itu jelas bahwa dengan UU ini pemerintah berpihak pada rakyat," imbuhnya.

Ia menegaskan pula, terkait lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tidak benar bahwa ada kemunduran terkait makna Amdal dalam melindungi lingkungan. Karena, prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari aturan sebelumnya.

Adanya perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Hal yang juga penting UU Cipta Kerja memperkuat aspek penegakan hukum. Dalam konstruksi izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha. Apabila ada pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, maka yang dikenakan adalah izin lingkungan.

Sementara itu, selama izin usaha tidak dicabut, kegiatan dapat tetap berjalan. Dengan diintegrasikan kembali ke dalam perizinan berusaha, maka apabila ada pelanggaran, yang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu perizinan berusaha.

Selanjutnya, adanya kekhawatiran bahwa masyarakat tidak dapat melakukan gugatan terkait lingkungan, hal itu tidak benar. Sebab gugatan dapat dilakukan terhadap perizinan berusahanya.

Terkait sanksi di dalam UU Cipta Kerja terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan atau mengganti atas kerugian harta benda atau
kerusakan barang akibat dari kegiatannya.

"Sanksi administratif lebih efektif, karena diterbitkan tanpa melalui proses persidangan yang terkadang memerlukan waktu lama," ungkapnya.

Sementara itu terkait sektor kehutanan, dalam UU Cipta Kerja ada pengukuhan kawasan hutan, menambah norma tentang pemanfaatan teknologi informasi dan koordinat geografis serta satelit.

Berkaitan dengan luasan kawasan hutan tidak ditetapkan dengan angka persen lagi tetapi dengan prinsip karakteristik dan biogeofisik. Selain itu juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung guna menjamin manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat serta keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengaturannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi dilakukan penyederhanaan perizinan berusaha. Pada perizinan pemanfaatan hutan dari 14 jenis izin menjadi 1 jenis izin yaitu perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Meski begitu tanggung jawab atas terjadinya kebakaran pada areal kerja tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin. Termasuk memperluas tanggung jawab pencegahan, dan pemberantasan kerusakan hutan.

"Pemegang izin usaha perkebunan juga diwajibkan menyediakan areal sebesar 20 persen yang merupakan areal plasma kebun sawit yang arealnya berada di areal hak guna usaha dan apabila berada di dalam kawasan hutan perlu ada pelepasan kawasan hutan," papar Siti.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengamat: Covid-19 Tidak Memengaruhi Elektabilitas Gubernur Jadi Capres

Hingga saat ini tidak ada wilayah yang keberhasilan penanganan Covid-19 terlihat begitu menonjol.

POLITIK | 7 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Beri Ruang Bagi Serikat Pekerja

UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Bawaslu: Hanya 14 Persen Paslon Lakukan Kampanye Daring

Kampanya daringdengan pembuatan laman resmi paslon, menyebarkan konten di akun resmi media sosial, hanya ditemukan dilakukan di 37 kabupaten/kota.

POLITIK | 7 Oktober 2020

KSP Sarankan Buruh Tidak Demonstrasi karena Rawan Covid-19

Kalau ada yang keberatan dengan substansi dalam UU Cipta Kerja, Donny menyarankan untuk mengambil jalur konstitusional seperti judicial review di MK.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Pemerintah Siap Hadapi Judicial Review UU Cipta Kerja

Donny mengaku perumusan Omnibus Law Cipta Kerja tidak dapat memuaskan semua pihak. Bagi pihak yang merasa tidak puas, disarankan menempuh judicial review.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Wapres Ingatkan ASN Harus Netral pada Pilkada Serentak

Dalam kurun waktu seminggu masa kampanye Pilkada 2020 terdapat 1300 laporan dan 600 di antaranya terkait kasus netralitas ASN.

POLITIK | 7 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Disahkan, AHY: Saya Mohon Maaf, Kami Belum Cukup Suara

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kalangan buruh.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Kampanye Tatap Muka Paling Diminati, Protokol Kesehatan Dilanggar

Data pengawasan Bawaslu menunjukkan, kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati peserta pemilihan.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Mahfud MD: Jadikan Protokol Kesehatan Bagian Kampanye Kreatif

Mahfud menilai pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 selama hampir dua pekan berjalan cukup baik.

POLITIK | 6 Oktober 2020

KPU Kota Depok Dorong Paslon Gelar Kampanye Daring

Kampanye daring lebih efektif mencegah terjadinya klaster Covid-19.

POLITIK | 6 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS