INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Pimpinan DPR Cari Solusi Polemik Azis Syamsuddin vs Komisi III soal Kaburnya Djoko Tjandra

Senin, 27 Juli 2020 | 16:57 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan DPR RI akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Komisi III yang membidangi hukum menyangkut polemik penolakan rencana rapat dilaksanakan di masa reses yang bertujuan menginvestigasi dalang di balik kaburnya buronan Djoko Tjandra.

Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pihaknya kemungkinan akan mengadakan rapat koordinasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III dalam waktu dekat.

"Untuk mencari jalan keluar yang kemarin kami juga sudah bicarakan antarpimpinan, bagaimana langkah yang diambil itu sedapat mungkin tidak melanggar tata tertib tapi tujuannya tercapai," kata Dasco, Senin (27/7/2020).

Bagi pihaknya sendiri, masalah Djoko Tjandra bukan sekadar bicara penegakan hukum saja, tetapi sesuatu yang berdampak kepada kepercayaan investor terhadap penegakan hukum di Indonesia.

"Oleh karena itu, kita ingin juga supaya hal-hal yang berkaitan dengan investasi juga tidak terganggu. Sehingga kami akan minta kepada aparat penegak hukum untuk saling bersinergi untuk menuntaskan kasus ini," kata Dasco.

Sementara terkait usulan adanya pansus hak angket yang bisa berujung pada pemanggilan Presiden Jokowi ke DPR untuk menjawab sengkarut kasus Djoko Tjandra, Dasco belum mau memberi komentar. Dia mengisyaratkan bahwa langkah terdekat yang akan dilaksanakan adalah menjembatani polemik Komisi III dengan Wakil Ketua DPR itu.

Kasus kaburnya Djoko Tjandra merembet kemana-mana termasuk berdampak ke DPR. Terbaru, pimpinan DPR berkonflik dengan pimpinan Komisi III yang membidangi hukum.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, beberapa hari lalu membuat pernyataan yang mengejutkan karena dipicu informasi bagaimana Djoko mampu melibatkan oknum dari berbagai lembaga demi menjamin dirinya aman keluar masuk Indonesia.

"Kan ada yang bilang surat dari Kejaksaan, ada yang bilang surat dari Kepolisian. Sakti sekali Djoko Tjandra bisa dapat surat jalan dari mana-mana. Jangan-jangan nanti ada surat jalan dari DPR juga," kata Dasco.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan permintaan Komisi itu melaksanakan sebuah rapat gabungan dengan aparat penegakan hukum menyangkut informasi soal kaburnya Djoko Tjandra tak diberi izin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Sementara Azis sendiri menyatakan dirinya hanya menjalankan aturan Tata Tertib (Tatib) DPR. Sebab berdasarkan aturan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, rapat dengar pendapat pengawasan oleh komisi pada masa reses memang dilarang.

Hal ini kemudian berbuntut pelaporan Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Azis diduga melanggar kode etik karena tidak memberi izin rapat itu.

"Demi kepentingan rakyat dan demi kepentingan lembaga, DPR semestinya mengizinkan rapat. Dengan tidak mengizinkan inilah menurut saya ada kepentingan lain," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.




BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pembatalan SK Presiden Atas Pemberhentian Evi Novida Otomatis Batalkan Putusan DKPP

Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej menilai, putusan PTUN atas Evi Novida Ginting otomatis membatalkan putusan DKPP

POLITIK | 26 Juli 2020

Putusan Dibatalkan PTUN, Penyelenggara Pemilu Harus Saling Koreksi

Implikasi dari putusan itu Presiden Jokowi harus melaksanakan amar putusan PTUN, kecuali jika Presiden Jokowi melakukan banding.

POLITIK | 26 Juli 2020

Evi Novida Menang Gugatan, Ini Jawaban DKPP

"Putusan DKPP bersifat final mengikat,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.

POLITIK | 26 Juli 2020

Partai Demokrat Sudah Tetapkan 160 Paslon Pilkada

Partai Demokrat (PD) telah menetapkan 160 pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.

POLITIK | 26 Juli 2020

Bela Akhyar, Politisi Demokrat Sebut Djarot Saiful Hidayat "Baper"

Djarot Saiful Hidayat menuding bergabungnya Akhyar Nasution ke Partai Demokrat (PD) hanya untuk ambisi kekuasaan.

POLITIK | 26 Juli 2020

Golkar Targetkan Raih Kemenangan 60% di Pilkada 2020

Golkar memprioritaskan kader-kader sendiri di Pilkada 2020

POLITIK | 26 Juli 2020

Pemerintah Terus Evaluasi Kebijakan Normal Baru

Kebijakan new normal dilakukan untuk menekan laju pelambatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19

POLITIK | 26 Juli 2020

Airlangga: Kemenangan Pilkada Modal Awal Golkar Menangi Pemilu 2024

Golkar bertekad memenangkan pilkada tahun ini dengan target 60 persen.

POLITIK | 26 Juli 2020

Kemdagri Tegur Pemda yang Belum Tuntas Cairkan Dana Pilkada

Kemdagri akan memanggil kepala daerah yang belum juga merealisasikan pencairan dana Pilkada 2020.

POLITIK | 25 Juli 2020

Pengamat: PDIP Akan Dominasi Pilkada 2020

Joko J Prihatmoko menilai PDIP sebagai partai politik paling siap menghadapi Pilkada 2020. Partai berlambang banteng diprediksi bakal mendominasi kemenangan.

POLITIK | 25 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS