Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dinilai Perlu Didukung Penuh
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dinilai Perlu Didukung Penuh

Rabu, 15 Juli 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Abdul Kadir Karding menyatakan rencana pembubaran 18 Lembaga Non-Struktural (LNS) perlu didukung penuh. Menurut Karding, pembubaran LNS tentu akan mengefisiensi anggaran serta mempercepat pelayanan publik.

“Semangat Presiden Jokowi (Joko Widodo) membubarkan lembaga dan komisi demi efisiensi anggaran dan mempercepat pelayanan publik perlu mendapat dukungan penuh semua pihak,” kata Karding, Rabu (15/7/2020).

Karding menyatakan wacana membubarkan lembaga dan komisi bentuk komitmen dan keseriusan Presiden mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama pandemi Covid-19. Rencana ini juga dinilai upaya tindak lanjut dari kejengkelan Presiden kepada sejumlah menteri.

“Dengan kata lain kejengkelan Presiden ke menteri yang tidak memiliki sense of crisis bukan gimik sebagaimana dituduhkan sejumlah pihak kepadanya,” ungkap mantan sekretaris jenderal Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Menurut Karding penyederhanaan birokrasi akan membuat pelayanan tidak berbelit-belit. Dampak dari serapan anggaran bisa dirasakan langsung masyarakat sesuai keinginan Presiden. Karding mengaku memahami persis keinginan Presiden Jokowi terkait efisiensi kerja.

“Selama menemani Pak Jokowi di musim kampanye, saya tahu betul beliau orang yang sangat efisien dan taktis dalam bekerja. Segala keputusan diambil dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang,” ucap Karding.

Karding pun menyebut, “Meski demikian perlu juga diperhatikan dan dipikirkan nasib para pekerja di lembaga maupun komisi yang akan dibubarkan. Terutama para pegawai kecil yang selama ini bekerja di sana.”



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mantan Pelatih Timnas Rahmad Darmawan Gabung Partai Demokrat

Rahmad Darmawan secara resmi bergabung dengan Partai Demokrat sejak Selasa (14/7/2020).

POLITIK | 15 Juli 2020

Ketua MPR Minta Tim Pemburu Koruptor Kembali Dikaji

Ketua MPR menyatakan bahwa Tim Pemburu Koruptor pada masa lalu terbukti tidak efektif.

POLITIK | 15 Juli 2020

Silaturahmi dengan MUI, AHY: Ini Bukan Komunikasi Politik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan silaturahminya dengan MUI tidak terkait politik.

POLITIK | 14 Juli 2020

Persahabatan 2 Politikus Beda "Jubah"

Persahabatan memang mengasyikkan Mungkin, itulah yang terjadi dengan Ahmad Mumtaz Rais dan Danang Wicaksana Sulistya.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

Mendagri tegas melarang kepala daerah menggunakan dana bansos untuk kepentingan Pilkada.

POLITIK | 14 Juli 2020

Mendagri: Jadikan Pilkada Ajang Percontohan Penanganan Covid-19

Pelaksanaan Pilkada tidak boleh melahirkan kluster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 14 Juli 2020

Kemdagri: 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%

Kemdagri sudah memberi batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2020.

POLITIK | 14 Juli 2020

Golkar Kabupaten Bogor Siap Gelar Musda, Sejumlah Balon Ketua Bermunculan

Semua kader terbaik Partai Golkar dipersilakan untuk maju mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor.

POLITIK | 14 Juli 2020

Moeldoko Ungkap Lembaga dan Komisi yang Akan Dirampingkan

Moeldoko mengatakan, lembaga dan komisi yang akan dirampingkan adalah yang organisasinya bisa diperankan oleh sektor lain.

POLITIK | 14 Juli 2020

PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi

Mardani mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional.

POLITIK | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS