Apresiasi Sikap Pemerintah, MUI Minta Publik Hentikan Silang Sengketa RUU HIP
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Apresiasi Sikap Pemerintah, MUI Minta Publik Hentikan Silang Sengketa RUU HIP

Kamis, 18 Juni 2020 | 14:16 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan pihaknya mengapresiasi dan menghargai sikap dan langkah tegas Pemerintah untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan mengembalikan drafnya kepada DPR sebagai pengusul agar melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu.

"Langkah tersebut sudah tepat karena RUU HIP adalah RUU inisiatif DPR RI sehingga Pemerintah tidak bisa mencabut atau membatalkannya," kata Zainut dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (18/6/2020).

Dia melanjutkan, pihaknya menyadari bahwa hak untuk membuat undang-undang (UU) adalah berada di tangan DPR bersama-sama dengan Pemerintah. Namun seharusnya setiap rancangan UU yang akan dibahas hendaknya dilakukan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu.

Sehingga publik dapat memahami secara baik substansi UU yang akan dibahas. Dengan demikian publik terbuka untuk memberikan koreksi dan masukan.

"Publik pun merasa dilibatkan dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Melibatkan publik dalam mengambil sebuah kebijakan itulah sesungguhnya esensi dari negara demokrasi," kata Zainut.

Dengan dikembalikannya RUU HIP ke DPR, MUI mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menghentikan segala silang sengketa dan kegaduhan di ruang publik.

"Kita konsentrasikan pikiran dan perhatian kita ke DPR RI untuk membangun komunikasi dan dialog secara konstruktif dan persuasif agar ditemukan solusi yang lebih maslahat untuk kepentingan umat dan bangsa," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hendak Berwisata atau Joging? Baca Dulu Apa Kata Ketua Gugus Tugas Covid-19

"Terutama tentunya orang yang secara kesehatan itu memang sehat," kata Doni.

POLITIK | 18 Juni 2020

Komisi VI DPR Dorong Koordinasi dan Grand Design Pengembangan UMKM

Sebelum beralih ke platform digital, UMKM juga harus diberi pelatihan tentang kebersihan produk dan "packaging" yang benar.

POLITIK | 18 Juni 2020

Kemsos Bagikan 2.000 Paket Bansos di Jakarta, Depok dan Tangerang

Kementerian Sosial, melalui Forum Pemuda Betawi, memberikan 2.000 paket bansos COvid-19 di 5 Wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.

POLITIK | 18 Juni 2020

Jokowi Batal Kunker ke Jawa Tengah

“Tidak jadi kunjungan kerja di luar kota ya,” kata Heri Budi Hartono.

POLITIK | 18 Juni 2020

Airlangga: Golkar Optimistis Indonesia Lewati Krisis Covid-19

Menurut Airlangga, koalisi parpol pendukung pemerintah akan menjaga soliditas dukungannya untuk melewati krisis selama pandemi Covid-19.

POLITIK | 17 Juni 2020

La Nyalla: DPD Tetap Awasi Pelaksanaan Pilkada 2020

DPD akan melihat dan memantau bagaimana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 17 Juni 2020

Bertemu Mahfud, Ormas Keagamaan Apresiasi Penundaan Pembahasan RUU HIP

Mereka mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

POLITIK | 17 Juni 2020

RUU HIP Dinilai Cukup Atur Dua Hal

Polemik yang berkembang saat ini dari aspek politik menjadi ancaman serius bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.

POLITIK | 17 Juni 2020

PKS Tolak RUU HIP

Salah satu alasan penolakan PKS terhadap RUU HIP karena pembahasannya tidak mendengarkan masukan banyak pihak.

POLITIK | 17 Juni 2020

Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada 2020 Obral Kualitas

Hadar melihat motif utama memaksakan pilkada tetap digelar tahun 2020 ini adalah untuk menggerakan ekonomi.

POLITIK | 17 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS