Mahfud: Perlu Bersabar Lakukan Perubahan Lewat Demokrasi
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Mahfud: Perlu Bersabar Lakukan Perubahan Lewat Demokrasi

Minggu, 19 Januari 2020 | 18:10 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengemukakan perlu bersabar membuat perubahan lewat demokrasi. Alasannya, proses demokrasi harus mendengar seluruh komponen masyarakat dalam mengambil kebijakan. Tidak bisa memaksa satu kebijakan secara sewenang-wenang seperti dalam sistem otoriter.

"Kita harus bersabar melakukan proses perubahan melalui demokrasi karena kita merasa yakin baik. Kalau kita mengubah demokrasi ke otoriterisme, itu akan buruk bagi negara ini," kata Mahfud di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Ia menjelaskan membuat keputusan yang baik dan ideal dalam sebuah negara demokrasi tidak mudah. Hal itu karena setiap warga negara atau kelompok masyarakat memiliki pemikiran yang berbeda satu dengan yang lainnya.

"Misal ada sebuah konsep yang bagus menurut publik, tapi ketika sudah dibawa ke DPR, ternyata DPR punya pandangan lain. Kalau DPR sudah punya pandangan sama dengan Presiden, nanti civil society-nya beda. Civil society sudah berpendapat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beda lagi. Media beda lagi. Itu yang sering dihadapi. Sehingga kadang-kadang yang menurut publik baik, tidak mudah diputuskan oleh presiden karena ini negara demokrasi. Harus mendengarkan dari berbagai stakeholder," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Dia menjamin visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi adalah ingin membuat negara menjadi lebih baik. Dia meminta masyarakat agar tidak meragukan komitmen tersebut karena dia tahu persis hal itu. Sebagai Menko Polhukam, dia selalu bersama Presiden dalam menentukan berbagai kebijakan.

"Terutama presiden sangat tegas, gebuk itu koruptor, selesaikan masalah inefisiensi, deradikalisasi. Konsep itu tidak mudah, sehingga kita harus bersabar," ujar Mahfud.

Di tempat terpisah, Muhammad Quraish Shihab mengemukakan situasi bangsa Indonesia sesungguhnya cukup baik. Bangsa lain melihat Indonesia bersatu dan saling kerja sama.

Namun persoalan serius Indonesia saat ini adalah masalah intoleransi. Masalah ini harus terus disuarakan agar bangsa ini tidak terpecah karena tidak saling menghormati.

"Mudah-mudahan kita tidak terlalu jauh dari toleransi. Tetapi memang ada itu (intoleransi, Red) dan suaranya lebih nyaring. Ini yang kita hindari. Ini yang kita ingin himbau agar semua sepakat pada kesepakatan kita. Sebagai bangsa kesepakatan kita adalah Pancasila," ujar Shihab.

Hal yang sama disampaikan rohaniwan Katolik Franz Magnis Suseno. Menurutnya upaya mengatasi maraknya sikap intoleran dalam negara demokrasi menjadi pekerjaan yang serius. Dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi.

"Sebenarnya Indonesia masih sangat bagus dalam hal toleransi. Tentu kita jangan membiarkan kasus-kasus intoleransi dan mewujudkan sikap di antara kita umat-umat supaya bisa saling menerima dan saling menghormati," tegas Magnis.




BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Wahyu Setiawan, Tim Hukum PDIP Nilai KPU Seharusnya Turuti MA

Menurut PDIP, yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik sehingga partai memiliki kedaulatan untuk menentukan suara caleg yang meninggal dunia.

POLITIK | 19 Januari 2020

Mayoritas Fraksi Dukung Usulan Kenaikan Parliamentary Treshold

PDIP beralasan kenaikan ambang batas parleman sebagai upaya menata demokrasi yang lebih baik lagi.

POLITIK | 19 Januari 2020

Politik Uang Sulit Diberantas Meski Sistem Pemilu Berubah

Persoalan utama dari pemilu justru terletak pada partai politik.

POLITIK | 19 Januari 2020

Pendiri PAN Minta Amien Rais Tak Bikin Recok Kongres

Abdillah Toha meminta agar Amien Rais tidak kembali ikut campur dengan urusan sistem demokrasi PAN.

POLITIK | 18 Januari 2020

Ernest Prakasa Berharap Seleksi Terbuka PSI Ditiru Partai-partai Lain

Politik uang mengacaukan atau menjadi parasit yang luar biasa merusak demokrasi.

POLITIK | 18 Januari 2020

Hilangkan Politik Uang, PSI Gelar Seleksi Terbuka Kepala Daerah

Dalam konvensi ini, kandidat yang lolos akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun.

POLITIK | 18 Januari 2020

Bursa Ketum PAN, Pengamat Sebut Ada yang Dompleng Amien Rais

Guna melawan keunggulan Zulkifili Hasan yang didukung DPW dan DPD, ada calon Ketum yang mendompleng nama besar Amien Rais untuk mempengaruhi suara pemilih.

POLITIK | 18 Januari 2020

Sandi Tak Mendukung Menantu Presiden di Pilwalkot Medan 2020

Sandiaga Uno menentukan pilihan untuk mendukung Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga (kader Gerindra), maju sebagai calon Wali Kota Medan.

POLITIK | 18 Januari 2020

Konsisten Menjaga Persatuan Bangsa, Lima Tokoh Diberi Penghargaan oleh Wartawan Katolik

Billy Mambrasar mengatakan, perbedaan bukan sesuatu yang membatasi dan satu-satunya yang membatasi perbedaan itu adalah cinta kasih.

POLITIK | 18 Januari 2020

Asman Abnur Maju Jadi Calon Ketum PAN

Asman juga menyatakan, dirinya memiliki hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 17 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS