NU dan Muhammadiyah Putuskan Tidak Bergabung dalam POP 2020
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

NU dan Muhammadiyah Putuskan Tidak Bergabung dalam POP 2020

Selasa, 4 Agustus 2020 | 22:07 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik Program Organisasi Penggerak (POP) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) masih terus berlangsung. Setelah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menolak bergabung pada POP 2020. Kini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga sepakat untuk tidak bergabung.

Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU, Arifin Junaidi mengatakan, secara lembaga PBNU telah memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP 2020. Arifin menuturkan, LP Ma'arif NU meminta kepada Kemdikbud untuk mematangkan konsep dan menunda pelaksanaannya tahun depan. Dalam hal ini, LP Ma'arif NU mempertimbangkan akan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP.

“Apabila Kemdikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini, maka LP Ma'arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung dalam POP Kemdikbud,” kata Arifin dalam siaran pers diterima Beritasatu.com, Selasa (4/8/2020).

Kendati demikian, Arifin mengatakan, LP Ma'arif NU PBNU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri. “Karena dilaksanakan secara mandiri, maka LP Ma'arif NU PBNU minta kepada Kemdikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma'arif NU PBNU dalam daftar penerima POP tahun ini,” ujarnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Dalam hal ini, Mu’ti mengatakan, PP Muhammadiyah mengapresiasi silaturahmi Mendikbud Nadiem Anwar Makarim ke PP Muhammadiyah serta keputusan untuk mengevaluasi POP.

Mu’ti mengaku, kedatangan Nadiem memang sempat menyampaikan permintaan agar Muhammadiyah bisa bergabung dengan program POP. “Terkait dengan permintaan tersebut, sesuai hasil rapat bersama PP Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP,” ujarnya dalam siaran pers.

Mu’ti menegaskan, saat ini sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi Muhammadiyah sedang fokus penerimaan peserta didik baru dan menangani berbagai masalah akibat pandemi Covid-19.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bantah Sudah Penyidikan, Polri: Djoko Tjandra Masih Saksi

Bareskrim Polri belum menetapkan terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia pada Kamis (30/7/2020) sebagai tersangka.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kesulitan Sinyal, Siswa di Sepatan Tangerang Belajar Daring di Tengah Sawah

Alif dan Amira dua orang siswa SD di wilayah Sepatan Kabupaten Tangerang yang harus rela belajar di pematang sawah untuk demi mendapatkan sinyal.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Guru-guru di Minahasa Tenggara Kunjungi Rumah Peserta Didik

Guru-guru di Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara (Sulut), mengunjungi langsung rumah peserta didik.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Edy Rahmayadi: Masyarakat Sumut Sulit Diatur

Edy Rahmayadi mengaku heran melihat masyarakat yang masih sulit untuk bisa diatur.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kejagung Dalami Dugaan Aliran Dana dari Djoko Tjandra

Kejaksaan tengah mendalami dugaan aliran dana dari Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Wamenag: 88,6% Kondisi KUA di Jakarta Tidak Layak

Sebagian besar bangunan KUA di Jakarta rusak berat bahkan ada beberapa yang atapnya hampir roboh.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Semester 1 2020, Dewas KPK Terima 234 Permohonan Izin Penindakan

Belum pernah ada pengajuan izin baik itu penyitaan, penyadapan, maupun penggeledahan yang ditolak sepenuhnya oleh Dewas KPK.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pemkot Bengkulu Libatkan PKK untuk Sosialisasi Protokol Kesehatan

Pemkot Bengkulu menyatakan siap melaksanakan imbauan Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Ketua Komisi X Usulkan Dana Darurat Pendidikan untuk Sekolah Daring

Banyak siswa yang belum punya smartphone, keterbatasan dana untuk membeli kuota data, hingga tidak meratanya akses internet di sejumlah daerah.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

PPP: Presiden Marah Lagi Soal Penanganan Covid-19 Layaknya SP-2

Kemarahan Presiden hingga dua kali ini menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan di tubuh kabinetnya.

NASIONAL | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS