Ketua Komisi III DPR: Negara Seakan Kalah oleh Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Ketua Komisi III DPR: Negara Seakan Kalah oleh Djoko Tjandra

Selasa, 7 Juli 2020 | 21:21 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi III DPR, Herman Hery menyebut negara seakan kalah dengan terpidana dan buronan pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Pernyataan ini disampaikan Herman Hery menanggapi masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia tanpa terdeteksi.

"Persoalannya sekarang, sepertinya negara kalah dengan seorang Djoko Tjandra. Ini terkesan negara kalah. Masa satu orang buronan saja susah ditangkap," kata Herman Hery usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Diketahui, Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali pada 2009 lalu. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Joko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini. Joko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan menjadi Papua Nugini pada Juni 2012.

Setelah 11 tahun buron, Djoko Tjandra dikabarkan kembali ke Indonesia. Bahkan, Djoko Tjandra mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) terkait perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 lalu. Namun, Djoko Tjandra mangkir atau tidak menghadiri sidang PK yang digelar PN Jaksel pada Senin (6/7/2020) kemarin dengan alasan sakit. Alasan yang sama dipergunakan Djoko untuk tidak menghadiri sidang sebelumnya pada 29 Juni 2020.

Herman Hery menyatakan, persoalan Djoko Tjandra sebenarnya sangat sederhana. Yang diperlukan saat ini hanya kemauan antar institusi penegak hukum untuk membekuk Djoko Tjandra.

"Tergantung kemauan institusi penegak hukum, berkoordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangkap Djoko Tjandra," katanya.

Untuk itu, Herman mengimbau, aparat penegak hukum untuk mempergunakan instrumen yang dimiliki untuk menangkap Djoko Tjandra.

"Saya mengimbau lakukan koordinasi dengan instrumen-instrumen yang sudah ada, segera tangkap Djoko Tjandra untuk membuktikan kepada publik bahwa negara tidak kalah dengan Djoko Tjandra," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ekonomi dan Pertahanan Negara Dinilai Saling Melengkapi

Agus melihat perlombaan senjata tak bisa dihindari.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bulog Serahkan Bantuan Paket Sembako ke PWI Peduli

Prioritas penerima terutama kalangan wartawan yang perekonomian keluarganya terdampak oleh mewabahnya Covid-19.

NASIONAL | 7 Juli 2020

104 Kabupaten dan Kota Masuk Daftar Zona Hijau

Terdapat 104 kabupaten dan kota yang terdaftar dalam zona hijau atau wilayah yang tanpa kasus Covid-19.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Danacita Jadi Solusi Alternatif Pembiayaan Pendidikan

Danacita resmi menjadi solusi pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa President University.

NASIONAL | 7 Juli 2020

KPK Diminta Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

Dana penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp 695,2 triliun.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kecemasan Publik Sudah di Zona Merah

"Mereka yang menyatakan kondisi ekonomi buruk, merata di hampir semua segmen. Baik kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah."

NASIONAL | 7 Juli 2020

Pascagempa, Penyaluran BBM dan LPG di Jepara Berjalan Normal

Pjs General Manager Pertamina MOR IV, Rahman Pramono Wibowo mengatakan, seluruh sarana dan prasarana Pertamina di wilayah Jepara tidak terdampak gempa.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Siti Nurbaya: Presiden Setuju Segera Diatur Nilai Ekonomi Karbon

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan NEK ini, akan mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim yang sedang dilakukan Indonesia bersama masyarakat dunia.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bom Waktu Covid-19 di Sumatera Barat

Ada sekitar 15 juta orang di Sumbar dan wilayah sekitar yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Legislator Kaltara Sampaikan 5 Saran ke Pemerintah

Penyebaran virus umumnya terjadi saat masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan ketika berada di pasar, tempat ibadah, dan angkutan umum.

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS