INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Anggaran APD Tiga Kabupaten Penyelenggara Pilkada di DIY Rp 17 Miliar Lebih

Senin, 15 Juni 2020 | 18:31 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / JAS

Yogyakarta, Beritasatu.com - Tiga kabupaten di DI Yogyakarta yang akan menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang, masing-masing mengajukan tambahan anggaran guna mendukung pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara. Total anggaran untuk pengadaan APD guna menggelar Pilkada di tiga daerah tersebut mencapai lebih dari Rp 17 miliar.

Sleman mendapat alokasi anggaran untuk APD sebesar Rp 8.281.045.000 yang berasal dari anggaran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Bawaslu Kabupaten Sleman.

Sedang Kabupaten Bantul, menentukan anggaran kebutuhan APD mencapai Rp 5 miliar dan Gunungkidul, Rp 4,3 miliar. Total anggaran APD untuk Pilkada ketiga daerah ini mencapai Rp 17.581.045.000

Disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M Abdul Karim Mustofa, alokasi tambahan anggaran untuk APD telah disetujui, tetapi dana hibah tersebut dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang (APD).

Untuk mengatasi itu, Bawaslu Sleman telah mengirimkan surat kepada Bupati, BLP (Balai Lelang dan Pengadaan) Pemkab Sleman karena Bawaslu belum memiliki organisasi pengadaan sendiri dan belum mempunyai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang bersertifikat sehingga tidak bisa melakukan pengadaan barang.

Terpisah, Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, mengatakan estimasi penambahan anggaran untuk pengadaan APD sekitar Rp 5 miliar. Anggaran tersebut diakuinya berdasarkan penghitungan estimasi penambahan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 660 TPS dari yang awalnya diprediksi 1.530 TPS menjadi 2.200 TPS.

Dengan penambahan TPS itu sebagai konsekuensi dari pembatasan pemilih di setiap TPS dari 800 orang maksimal menjadi 500 orang. Estimasi yang dianggarkan khusus utuk 660 TPS dari biaya honor petugas, sarana, dan prasarananya Rp 6,6 miliar.

Dikatakan, minimal standar APD yang harus terpenuhi di tiap TPS di antaranya masker, hand sanitizer, sarung tangan, face shield atau alat pelindung wajah, serta alat pengukur suhu badan. Anggaran tersebut juga termasuk biaya seandainya petugas harus menjalani tes cepat melalui rapid test.

“Anggaran sementara jika harus petugas harus menjalani rapid test membutuhkan biaya Rp 9 miliar. Ya ini jadi beban berat jika rapid test harus diterapkan kepada semua penyelenggara di setiap jenjang. Ini masih didiskusikan,” ujarnya.

Sedang Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan tahapan Pilkada dilanjutkan kembali mulai Senin (15/06/2020) ini dan lanjutan tahapan juga mengacu pada protokol kesehatan penanggulangan corona.

Sementara untuk penyelenggaraannya, KPU Gunungkidul membutuhkan tambahan anggaran pengadaan alat pelindung diri (APD) guna pencegahan penyebaran Covid-19 sebesar Rp 4,3 miliar.

“Dengan tambahan ini maka anggaran pilkada di KPU mencapai Rp 30,4 miliar,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Partai Demokrat Pecat Subur Sembiring sebagai Kader

Perbuatan tingkah laku buruk Subur merupakan fakta yang terang benderang dan oleh karenanya tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya lagi.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Kemkes Siap Sediakan Sarana Kesehatan di Sekolah

Kemkes siap menyediakan sarana prasarana kesehatan, serta pendampingan secara promotif, preventif, dan konservatif dalam memonitor kegiatan di sekolah.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Ketua DPR Ungkap Agenda Strategis Masa Persidangan IV

“DPR dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, akan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif."

NASIONAL | 15 Juni 2020

Alutsista TNI Dinilai Butuh Modernisasi

Alutsista TNI bukan hanya memerlukan modernisasi dengan pengadaan yang baru, tetapi juga perlu perawatan dan overhaul terhadap alutsista yang ada.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Pandemi, Satuan Pendidikan Tidak Bisa Memaksa Murid Masuk Sekolah

Sekolah tak bisa memaksa murid yang orangtuanya melarang karena khawatir tertular Covid-19.

NASIONAL | 15 Juni 2020

SMA dan SMP Lebih Dahulu Diizinkan Pembelajaran Tatap Muka

Kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi pertimbangan.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Tersangka Kasus ABK Lompat ke Laut Diancam 15 Tahun

Tiga tersangka dalam kasus dugaan TPPO yang menimpa dua ABK Fu Lu Qing Yuan Yu 901 yang terjun ke Selat Malaka dijerat pasal berlapis.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Taj Yasin Minta Pesantren Bentuk Satgas Jaga Santri

Peran Satgas Jaga Santri tak ubahnya seperti konsep Jogo Tonggo.

NASIONAL | 15 Juni 2020

New Normal, Jasa Tirta II Kembali Buka Jatiluhur Valley and Resort

Jasa Tirta II kembali membuka kawasan Jatiluhur Valley and Resort mulai tanggal 20 Juni 2020 secara terbatas.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Gelar Rakornas, BPKP Selaraskan Arah Kebijakan

Rakornas adalah wadah APIP untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan intern seluruh APIP Kementerian dan Lembaga, serta APIP Provinsi, kabupaten/kota.

NASIONAL | 15 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS