Dirut PT PAL Diduga Turut Kecipratan Aliran Dana Korupsi PT Dirgantara Indonesia
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Dirut PT PAL Diduga Turut Kecipratan Aliran Dana Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Jumat, 12 Juni 2020 | 21:56 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia menerima aliran dana dari dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di perusahaan pelat merah tersebut tahun 2007-2017. Salah satunya adalah mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia dan mantan Direktur Aerostructure yang kini menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh.

Hal ini terungkap saat Ketua KPK, Firli Bahuri mengumumkan penetapan tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Budiman diduga turut bersama-sama sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia, yakni Budi Santoso, Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menerima aliran uang dengan total Rp 96 miliar. Uang tersebut diterima direksi PT Dirgantara Indonesia dari enam perusahaan yang menjadi mitra atau agen penjualan setelah menerima pembayaran dari PT Dirgantara Indonesia.

Keenam perusahaan mitra atau agen itu, yakni PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

"Bahwa setelah keenam perusahaan mitra/agen tersebut menerima pembayaran dari PT Dirgantara Indonesia, terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp 96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT
Dirgantara Indonesia di antaranya tersangka BS (Budi Santoso), tersangka IRZ (Irzal Rinaldi Zailani), Arie Wibowo, dan Budiman Saleh," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers, Jumat (12/6/2020).

Meski demikian, Firli tak membeberkan secara rinci nominal uang yang diterima masing-masing pihak. Dikatakan, hal tersebut merupakan salah satu bagian yang bakal didalami penyidik dari penanganan kasus korupsi ini.

"Kalau terkait tadi apakah ada pihak lain yang menerima itu akan kita lihat dari bagaimana aliran uang dari para pihak melakukan kegiatan yang tadi saya sampaikan," kata Firli.

Firli membeberkan, kasus korupsi ini bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh serta Arie Wibowo menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.

Dalam rapat itu dibahas juga mengenai biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

"Selanjutnya tersangka BS (Budi Santoso) mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja sama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, namun sebelum dilaksanakan, tersangka BS meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN," katanya.

Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerja sama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerja sama tersebut dititipkan dalam "sandi-sandi anggaran" pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Selanjutnya, Budi Santoso memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerja sama mitra/keagenan. Irzal pun menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra/agen.

Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

"Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama," katanya.

PT Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai dengan 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut sekitar Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS.

Dari pembayaran tersebut, Budi Santoso, Irzal Rinaldi, Budiman Saleh dan Arie Wibowo meminta dan menerima aliran uang Rp 96 miliar. Atas tindak pidana yang diduga dilakukan para direksi PT Dirgantara Indonesia tersebut, keuangan negara dirugikan hingga sekitar Rp 300 miliar yang dihitung berasal dari pembayaran PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen.

"Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia sekitar Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS," kata Firli.

Meski disebut turut mengikuti rapat, maupun perbuatan lain terkait tindak pidana ini, bahkan turut menerima aliran dana, Budiman Saleh, Arie Wibowo, dan sejumlah pihak lain belum ditetapkan KPK sebagai tersangka. Lembaga antikorupsi sejauh ini baru mengumunkan penetapan tersangka terhadap Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polda Sumut Periksa Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution

Polda Sumut memeriksa Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, Jumat (12/6/2020) sore, soal dugaan penyalahgunaan anggaran MTQ.

NASIONAL | 12 Juni 2020

KPK Tahan Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia

KPK menahan Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani terkait kasus dugaan korupsi di PT DI pada tahun 2007-2017.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Uskup Ruteng Ajak Umat di Luwuk dan Lengko Lolok Lestarikan Lingkungan Hidup

Umat Keuskupan Ruteng harus jadi kelesterian lingkungan hidup.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Objek Wisata di Bengkulu Dibuka, Pengunjung Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

Sejumlah objek wisata di Bengkulu, sejak dua pekan ini kembali dibuka setelah sempat ditutup. Namun pengunjung tetap diminta menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Gugus Tugas: Daerah Laporkan Banyak Kasus Sembuh dari Covid-19

Pasien sembuh lebih banyak dilaporkan oleh beberapa daerah dibanding kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Kemsos Salurkan Bantuan Bagi Warga Telantar Terdampak Covid-19 di Jakarta

Kemsos berikan bantuan sebanyak 2.027 paket kepada PPKS terdampak Covid-19 yang berada di tempat penampungan sementara (temporary shelter), di lima wilayah DKI.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Kasus Positif Covid-19 di Bengkulu Bertambah 3 Orang

Dengan demikian, jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Provinsi Bengkulu menjadi 95 orang.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Pandemi Covid-19, Industri Rumahan Tempe Tetap Eksis

Semua perajin tempe saat ini tumbuh dengan baik di tengah-tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Kapolri: Tindak Tegas Pengambil Paksa Jenazah Covid-19

Menegakkan disiplin terkait kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19 tidak bisa dengan bujuk rayu. Proses hukum harus dikedepankan.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Ramai Diperbincangkan, Ini Tanggapan Reisa Broto Asmoro

Reisa menyatakan bahwa dirinya tak memperhatikan komentar miring tentang dirinya.

NASIONAL | 12 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS