Aspri Imam Nahrawi Ungkap Aliran Uang ke Achsanul Qosasi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Aspri Imam Nahrawi Ungkap Aliran Uang ke Achsanul Qosasi

Jumat, 15 Mei 2020 | 20:37 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Nama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi disebut dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dana hibah KONI dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Miftahul Ulum, asisten pribadi Imam Nahrawi yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap adanya aliran uang sebesar Rp 3 miliar ke Achsanul Qosasi terkait temuan BPK di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora).

Selain dugaan aliran dana ke BPK, Ulum juga menyebut dugaan aliran uang ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Diduga itu uang untuk pengamanan perkara.

Mulanya,penasihat hukum terdakwa Imam Nahrawi awalnya menanyakan maksud pertemuan Ulum di Arcadia, Jakarta Selatan yang dihadiri Ending Fuad Hamidy selaku Sekjen KONI dan Johnny Awuy selaku Bendahara KONI. Menjawab hal itu, Ulum menyebut pertemuan itu membahas permasalahan proposal bernilai puluhan miliar.

"Bahwa saya ditemui saudara Hamidy, Johny Awuy di Arcadia ‎membahas permasalahan proposal Rp 25 miliar yang dicairkan bulan Desember 2017. Proposal Rp 25 miliar itu terperiksa oleh Kejaksaan Agung. Pertama itu yang harus diketahui. Pada 2017 akhir itu pencairannya," ungkap Ulum saat bersaksi di persidangan.

Ulum menuturkan, saat itu, Hamidy bersama Lina Nurhasanah selaku Wakil Bendahara Umum KONI menemuinya sekitar bulan Januari atau Februari. Dalam kesempatan itu, kedua pejabat KONI itu menyampaikan kepada Ulum mengenai adanya temuan BPK dan Kejaksaan Agung terkait anggaran di Kempora.

"Bulan Januari - Februari saya ditemui Lina sama Hamidy bahwa ada temuan di sana yang harus segera diselesaikan. Kejaksaan Agung sekian, BPK sekian dalam rangka pemenuhan penyelesaian perkara. Karena mereka bercerita temuan ini tidak ditanggapi oleh Sesmenpora kemudian bercerita untuk disampaikan ke Pak menteri," ujar Ulum.

"Saya kemudian mengenalkan seseorang kepada Lina meminjamkan uang untuk mencukupi uang itu dulu. Saya meminjamkan uang atas nama saya mengatasnamakan Liquid bersama Lina meminjam uang untuk mencukupi uang Rp 7 miliar untuk mencukupi dulu dari kebutuhan Kejaksaan Agung, terus kemudian Rp 3 miliar untuk BPK, itu yang harus dibuka," tutur Ulum.

Majelis hakim lantas meminta Ulum menjelaskan secara detail pengakuannya. "Saudara saksi tolong detail ya, sekian sekian itu berapa? Saudara tahu nggak?," tanya Hakim Rosmina.

"Tahu yang mulia. BPK nya Rp 3 miliar, Kejaksaan Agungnya Rp 7 miliar yang mulia," jawab Ulum.

Ulum tak merinci asal muasal uang tersebut. Namun, salah satu sumber uang itu berasal dari KONI.

"Semua uang disiapkan dulu. Saya membantu Lina waktu itu sekitar Rp 3-5 miliar. Lainnya diambilkan dari uang KONI," kata Ulum.

Dalam persidangan, Ulum menyebut kesepakatan terkait pemberian uang itu terjadi antara Ending Hamidy dan Ferry Hadju. Menurut Ulum, Ferry Hadju merupakan salah satu Asisten Deputi Internasional di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kempora.

"(Ferry Hadju) salah satu Asdep Internasional di Prestasi Olaharga yang biasanya berhubungan dengan orang Kejagung itu, sama yang BPK (inisial) AQ itu Mister Y. Mister Y itu kalau ceritanya Ferry Hadju itu kalau ngga salah Yusuf atau Yunus. Kalau yang ke Kejaksaan Agung itu namanya Fery Kono, yang sekarang jadi Sekretaris KOI (Komite Olahraga Indonesia)," tutur Ulum.

Penasihat Hukum Terdakwa pun menanyakan siapa yang dimaksud inisial AQ tersebut.‎

"Bisa disebutkan inisial QA orang BPK yang terima Rp 3 miliar tadi?," tanya salah satu kuasa hukum.

"Achsanul Qosasi," jawab Ulum.

"Kalau yang Kejaksaan Agung?," kata kuasa hukum kembali bertanya.
"Adi Toegarisman," jawab Ulum.

Ulum membenarkan puluhan saksi dari Kempora dan KONI telah diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Selain Kepala Bagian Keuangan KONI, Eny Purnawati, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, juga Johnny E Awuy juga pernah diperiksa.

"Betul (pernah diperiksa). Tahu (Pihak KONI diperiksa Kejaksaan Agung) karena itulah KONI meminta bantuan wasping," ujar Ulum.

Sebelumnya, dalam persidangan pada Rabu (18/3/2020) terungkap adanya aliran dana sebesar Rp 7 miliar dari Kempora untuk menyelesaikan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung. Aliran dana itu disampaikan Kepala Bagian Keuangan KONI, Eny Purnawati yang dihadirkan sebagai saksi.

Dalam persidangan itu, Imam mempertanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Eny di KPK soal uang pinjaman untuk mengurus kasus di Kejaksaan Agung.

"Ibu mengatakan di sini (BAP) saya diberitahu Pak Johnny E Awuy (Bendahara KONI) bahwa ada pinjaman KONI sebesar Rp 7 M untuk menyelesaikan kasus di Kejaksaan," tanya Imam di persidangan.

"Iya," jawab Eny.

Kemudian Imam menanyakan soal pemanggilan Eny oleh Kejaksaan sampai dua kali. "Kasus apa?" tanya Imam.
"Setahu saya bantuan KONI dari Kempora tahun 2017," jawab Eny.

Dugaan korupsi dana bantuan pemerintah melalui Kempora untuk KONI sekitar Rp 26 miliar diketahui merupakan salah satu kasus di Kempora yang ditangani Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kasus bermula dari proposal KONI Pusat tertanggal 24 November 2017 kepada Menpora Imam Nahrawi yang berisi permohonan bantuan senilai Rp 26.679.540.000.

Pada tanggal 8 Desember 2017, Menpora Imam Nahrawi memerintahkan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk segera menindaklanjuti proposal dari KONI Pusat tersebut. Hal ini mengingat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kempora Tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran untuk merespons proposal KONI tersebut.

Kemenpora melalui Biro Perencanaan kemudian melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Desember 2017, Kempora menggulirkan dana bantuan hingga Rp 25 miliar yang dicairkan ke rekening KONI. Penggunaannya diperuntukkan dalam rangka pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring prestasi atlet jelang Asian Games 2018. Namun diduga telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Sejumlah oknum dari Kempora dan KONI Pusat diduga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran fiktif dengan modus pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur lelang.

Dalam perkara ini, Imam Nahrawi bersama-sama asisten pribadinya Miftahul Ulum didakwa menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Endang Fuad Hamidy agar mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI pusat kepada Kempora pada tahun kegiatan 2018 lalu. Selain itu, Imam dan Ulum didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 8,6 miliar dari beberapa pihak.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tjahjo Kumolo: Revolusi Mental ASN untuk Tujuan Pembangunan

Gerakan revolusi mental sangat relevan untuk bangsa Indonesia yang sedang menghadapi tiga masalah pokok.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Presiden Jokowi Tegaskan Belum Lakukan Pelonggaran PSBB

Jokowi menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Eks Komisioner KPU Segera Diadili Kasus Suap PAW Caleg PDIP

Dengan pelimpahan ini,Tim Jaksa KPK akan menunggu penetapan hari persidangan dari Majelis Hakim Tipikor.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Ada Warga Meninggal Terima Bansos, Istana Minta Pemda Perbarui Data

Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh meng-update data sehingga distribusi bansos tidak kalah sasaran.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Sultan HB X: Kalau Masih Banyak yang Tak Disiplin, DIY PSBB

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, bisa saja DIY menerapkan PSBB jika masih banyak tidak disiplin.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Dewan Pengawas Rampung Bentuk Kode Etik KPK

Kode etik tersebut diatur dalam tiga Peraturan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

NASIONAL | 15 Mei 2020

KPK Perpanjang Masa Penahanan Ketua DPRD Muara Enim

Penahanan keduanya diperpanjang untuk 40 hari ke depan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Hadapi Pandemi, Nadiem: Keselamatan Insan Pendidikan Nomor Satu

Mendikbud Nadiem Makarim kembali menegaskan penerapan kebijakan Belajar dari Rumah adalah untuk memastikan keselamatan guru, siswa maupun orang tua.

NASIONAL | 15 Mei 2020

PKS: Harus Ada Batas Waktu Tiongkok Tuntaskan Kasus ABK Indonesia

PKS mengapresiasi pemerintah karena telah melakukan pelaporan kasus ABK WNI ini ke Dewan HAM PBB sebagai bentuk protes keras. Namun, pelaporannya harus dikawal.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Arus Penumpang di Bandara Fatmawati Bengkulu Masih Sepi

Arus penumpang pesawat udara di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, sampai saat ini masih sepi, sehingga tidak terjadi penumpang berdesakan.

NASIONAL | 15 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS