Dewas: Tugas Kami Menahan Laju Pelemahan KPK
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Dewas: Tugas Kami Menahan Laju Pelemahan KPK

Kamis, 23 Januari 2020 | 17:46 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mengakui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK cenderung melemahkan keberadaan KPK. Karena itu, kata dia, publik perlu mengawasi pelaksanaan UU ini.

"Iya kita semua sudah tahu, revisi UU KPK itu cenderung melemahkan KPK. Oleh karena itu publik harus mengawasi," ujar Syamsuddin di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Dia juga mengaku bahwa dirinya bersedia menjadi salah satu anggota Dewas karena ingin menahan laju pelemahan KPK. Hal ini dilakukan melalui kewenangan yang ada pada Dewas.

"Nah melalui kewenangan dan tugas yang dimiliki Dewas itu kami berusaha menahan laju pelemahan KPK. Menahan laju pelemahan KPK," tandas dia.

Syamsuddin pun menjelaskan tugas dari Dewas itu sendiri yang tertera dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Pertama, katanya, melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK. Kedua, memberi izin atau tidak memberi izin untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

"Ketiga menyusun kode etik bagi pimpnan dan pegawai KPK. Keempat menerima pengaduan publik mengenai kode etik. Kelima, menegakkan kode etik. Keenam mengevaluasi pimpinan dan pegawai KPK," pungkas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Askrindo Gandeng Baznas Serahkan Bantuan di Sulawesi Tengah

Askrindo juga menyelenggarakan Pelatihan dan Seminar Nasional di Kota Palu dengan jumlah peserta lebih dari 300 guru.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Jurnalis Asing Ditahan Imigrasi, Ini kata Anggota Komisi III

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia harus konsisten dikakukan oleh petugas Imigrasi di setiap wilayah NKRI.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Anggaran Kemhan Rp 127 T, Jokowi: Jangan Dimark-up

Jokowi meyakini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan jajaran bisa mengelola anggaran ini dengan baik.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Polri Belum Temukan Harun Masiku

Polisi terus mengidentifikasi dan mencari di tempat tempat-tempat kemungkinan besar yang bersangkutan berada. Semuanya masih dalam proses.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Pembongkaran Bangunan Pondok Mansyur, MA Tolak Kasasi Pemkot Medan

Kepala Satpol PP Kota Medan dihukum membayar biaya perkara.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Menhan Prabowo Kedepankan Penguatan dan Modernisasi Alutsista

Selain memperhatikan prinsip tepat guna, efisien dan ekonomis, pengadaan Alutsista juga akan memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Mal Pelayanan Publik Ketiga di Jateng Diresmikan

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengapresiasi Pemprov Jateng yang serius dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Pasar Imlek Semawis, Simbol Semangat Merawat Harmoni

Eksistensi Pasar Semawis menjadi bukti terjalinnya toleransi dan harmoni antara masyarakat Tionghoa dengan warga lainnya.

NASIONAL | 23 Januari 2020

BWJ Sambut Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Pandeglang

Jalur Rangkasbitung-Labuan berperan penting dalam mengoneksikan transportasi berbasis rel.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Jokowi: Pengembangan Alutsista Terus Dilakukan

Kerja sama dengan negara-negara lain juga ditingkatkan.

NASIONAL | 23 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS