Presiden Akan Pangkas Eselon, Wali Kota Bogor Minta Kaji Ulang
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Presiden Akan Pangkas Eselon, Wali Kota Bogor Minta Kaji Ulang

Senin, 21 Oktober 2019 | 21:35 WIB
Oleh : Vento Saudale / JAS

Bogor, Beritasatu.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta kepada Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) yang baru untuk mengkaji kembali perihal rencana pemangkasan eselonisasi oleh Presiden Joko Widodo.

"Harapan saya kepada Menteri PAN dan RB yang baru betul-betul melakukan kajian, menerjemahkan keinginan Pak Jokowi ini, dengan memberikan masukan sesuai. Saya belum mendapatkan gambaran jika ada pemangkasan dan hanya dua level tingkat ASN. Saya ingin mendengar dulu konsepnya seperti apa," kata Bima, kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Bima menilai, eselonisasi sengaja diciptakan untuk kebutuhan pembinaan dan pematangan aparatur sipil negara (ASN) dalam birokrasi. Sehingga, tidak serta merta setiap orang bisa memasuki jabatan yang tinggi tanpa melalui jenjang atau pembinaan.

"Menurut saya perlu dikaji dulu karena eselonisasi untuk kebutuhan pembinaan. Ada proses pembinaan di situ, pematangan, jenjang itu proses pembinaan. Tidak setiap orang bisa jadi kepala dinas, harus proses. Buat layanan cepat tidak harus memangkas eselon, saya ingin hal ini dikaji dulu," jelasnya.

Oleh karena itu, rencana pemangkasan eselonisasi perlu dikaji lebih mendalam oleh pemerintah pusat. Karena, lanjut Bima, pemerintah harus membangun sistem yang kuat dalam birokrasi reformasi.

"Jadi kita lihat sejauh mana pemangkasan itu, apakah masih menyediakan ruang untuk pembinaan. Menurut saya perlu kajian yang serius. Saya berharap kepada Menteri PAN dan RB yang baru tidak hanya berorientasi kepada outcome-nya saja. Tapi ingat kita harus membangun satu sistem kuat, jangan sampai setiap ganti presiden sistemnya berubah lagi," cetusnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 mengatakan akan memangkas birokrasi di pemerintahannya selama lima tahun mendatang yang bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya.

Ia akan memangkas eselonisasi yang berlapis dari eselon I sampai IV menjadi dua tingkatkan saja. Nantinya, para pejabat eselon diganti menjadi pejabat fungsional yang mengedepankan keahlian dan kompetensi di bidangnya masing-masing.

"Saya minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Pasti saya copot," ucap Jokowi, dalam pidato perdananya di ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (20/10/2019)



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Perkuat Bukti Korupsi Pekerjaan Fiktif 14 Proyek Waskita Karya

Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Kelompok Ini Mau Gagalkan Pelantikan Presiden Pakai Katapel Bola Peledak

Mereka akan membuat kerusuhan dengan menunggangi aksi unjuk rasa menggunakan katapel bola karet berbahan peledak.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

KPK Cecar Adik BW soal Proyek QCC di Pelindo II

Ferialdy dan Haryadi merupakan terpidana korupsi mobile crane kapasitas 25 dan 65 ton untuk keperluan cabang Pelabuhan PT Pelindo II.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Eggi Sudjana Diamankan, Ini Penjelasan Polisi

Setelah meminta keterangan, penyidik kemudian memulangkan Eggi.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Mewujudkan Ketahanan Pangan Butuh Keputusan Politik

Berkurangnya luas lahan pertanian menjadi masalah krusial.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Ekonom Kritik Rencana Jokowi Pangkas Jabatan Eselon

Faisal juga meyakini orang yang membuat pidato Presiden Jokowi saat acara pelantikan bukanlah dari kalangan istana atau Kantor Staf Presiden.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Sidang Perdana Praperadilan Imam Nahrawi Lawan KPK Ditunda

Sidang perdana ini ditunda lantaran KPK sebagai pihak termohon tak hadir dalam persidangan.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Layanan Capsule Bus Koja Trans Segera Hadir di Kota Jambi

Kehadiran Koja Trans diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat Jambi dalam memanfaatkan angkutan umum.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

KPK Bantu Pemprov Sulsel Tertibkan Aset Rp 6,5 Triliun

Tujuh aset Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp 1,4 triliun

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Jabatan Baru Menunggu Tito, Gerbong Polri Bergerak

Jika jadi menteri maka Tito—yang berulang tahun setiap 26 Oktober itu—akan pensiun dini meski masa pensiunnya baru 2022 mendatang.

NASIONAL | 21 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS