Nasdem Minta Publik Tidak Khawatirkan Dewan Pengawas KPK
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Nasdem Minta Publik Tidak Khawatirkan Dewan Pengawas KPK

Sabtu, 14 September 2019 | 12:33 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Jaja Suteja

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Zulfan Lindan meminta publik tidak khawatirkan keberadaan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Zulfan, dewan pengawas ini akan mengawasi kinerja KPK agar sesuai dengan aturan berlaku.

"Jadi, keberadaan dewan pengawas ini bukan untuk menghambat kerja-kerja KPK, tetapi memastikan KPK menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Zulfan dalam diskusi bertajuk "KPK: Pimpinan Baru dan Revisi Undang-undangnya" di Gado-gado Boplo Resto Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Yang terpenting, kata Zulfan, dewan pengawas akan diisi oleh orang-orang yang yang independen, tidak terkooptasi kepentingan kelompok tertentu, kredibel, dan sudah selesai dengan dirinya. Dia yakin masih ada orang-orang di bangsa ini yang memenuhi kriteria menjadi dewan pengawas.

"Nanti bila perlu dewan pengawas ini diisi oleh tokoh yang sudah umur 67 ke atas, yang sudah berpengalaman, mempunyai kecakapan di bidangnya dan sudah selesai dengan dirinya sendiri seperti ahli ekonomi Anwar Nasution, ahli hukum Artidjo Alkostar, ekonom Kwik Kian Gie dan tokoh-tokoh lainnya," ungkap dia.

Zulfan juga tidak setuju jika dewan pengawas KPK diberi tugas mencampuri pekerjaan teknis penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Dia mencontohkan dewan pengawas berwewenang memberikan izin penyadapan.

"Penyadapan itu tidak perlu harus mendapat izin dari dewan pengawas. Penyadapan itu juga melalui pimpinan KPK," tandas dia.

Menurut dia, yang perlu diatur secara ketat adalah syarat-syarat penyadapan, bukan izin penyadapan. Penyadapan, kata dia, harus dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat sehingga penyadapan tersebut efektif dan efisien.

"Kalau memang ada yang sudah menjadi target, atas dugaan tindak pidana korupsi, maka disadap saja, tanpa harus menunggu izin dari dewan pengawas, tetapi dewan pengawas memastikan penyadapan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku," jelas dia.

Terkait fungsi dan tugas dewan pengawas ini diatur dalam Pasal 37A dan 37B draf revisi UU KPK, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.
(3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37B
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi.
e. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
f. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

3 Pimpinan KPK Serahkan Mandat ke Presiden, Mana Alex dan BP?

Alexander Marwata sedang dinas di luar kota. Basaria belum diketahui kesibukannya.

NASIONAL | 14 September 2019

Kepala BNPB: Pejabat Daerah Kurang Peduli Karhutla

"Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tetapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," kata Doni.

NASIONAL | 14 September 2019

Indriyanto: Penyerahan Mandat Pimpinan KPK Melanggar UU

Indriyanto mengingatkan, Presiden jangan sampai terjebak dalam pusaran politik hukum terkait masalah pimpinan KPK ini.

NASIONAL | 14 September 2019

Tiga Pimpinan KPK Serahkan Mandat, Jokowi Bisa Bekukan KPK

Menurut Ray, tindakan tiga unsur pimpinan KPK untuk menyerahkan mandat kepemimpinan kepada presiden merupakan langkah tepat.

NASIONAL | 14 September 2019

Kembalikan Mandat, Bentuk Kekecewaan Pimpinan KPK kepada Jokowi

Menurut Bayu, Presiden Jokowi harus merespons dengan bijak keputusan Pimpinan KPK tersebut.

NASIONAL | 14 September 2019

Revisi UU KPK Harus Tekankan Program Pencegahan Korupsi

Juajir mengatakan KPK harus bisa membangun strategi follow the asset bukan follow the person.

NASIONAL | 14 September 2019

Polisi Selidiki Kebakaran dan Ledakan di Mako Brimob Polda Jateng

Menurut Iqbal, mengutip Kapolda Jateng, yang meledak adalah gudang penyimpanan barang bukti bahan peledak dan temuan masyarakat seperti amunisi lama.

NASIONAL | 14 September 2019

Wakapolri: Jangan Hanya Pemadaman dan Penegakan Hukum

Penanganan Karhutla jangan hanya pemadaman dan penegakan hukum saja, tetapi juga harus dilakukan edukasi dampak pembakaran lahan kepada semua masyarakat.

NASIONAL | 14 September 2019

Gudang Mako Brimob Polda Jateng Terbakar

Ledakan tidak menimbulkan korban jiwa, namun di sekitar lokasi gudang, beberapa rumah rusak berat serta kendaraan roda 2 dan 4 mengalami kerusakan.

NASIONAL | 14 September 2019

Gubernur Rohidin Copot Sekda Provinsi Bengkulu

Untuk menjalankan tugas Sekda, Gubernur telah menunjuk Asisten I Pemprov Bengkulu, Hamka Sabri sebagai pelaksana tugas.

NASIONAL | 14 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS