Wali Kota Ajukan Penangguhan Penahanan 5 ASN Kota Bogor Korupsi Rp 17 M
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Wali Kota Ajukan Penangguhan Penahanan 5 ASN Kota Bogor Korupsi Rp 17 M

Selasa, 4 Agustus 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Vento Saudale / JAS

Bogor, Beritasatu.com – Wali Kota Bogor Bima Arya berinisiatif mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap lima orang aparatur sipil negara (ASN) yang ditahan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Lima merupakan tersangka kasus korupsi dana BOS SD dengan kerugian Negara Rp 17,2 miliar.

Lima tersangka masuk ketua kelompok kerja kepala sekolah (K3S) sekolah dasar (SD) di tiap kecamatan BS, GN, DB, SB, DD, dan WH berstatus ASN. Tersangka lain yakni seorang wiraswasta JRR merupakan orang percetakan. Dari kasus korupsi tersebut, menurut Kejari Kota Bogor, kerugian negara yang diakibatkan sebanyak Rp17,2 miliar.

Pemkot Bogor telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap para tersangka dugaan penyelewengan dana BOS sejak Selasa 28 Juli 2020 dan sebagai penjaminnya Wali Kota Bima Arya, nomor 180/2633-Hukham tanggal 27 Juli 2020.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dengan ketentuan, tersangka atau terdakwa menyetujui persyaratan dan jaminan yang ditetapkan. Syarat penangguhan diatur dengan jelas dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu pada Pasal 31 ayat 1.

“Tetapi dalam hal ini Pak Aali mengambil inisiatif untuk mengambil kebijakan untuk melakukan penangguhan penahanan karena beliau sebagai pimpinan ASN,” kata Alma, Selasa (4/8/2020).

Kemudian dalam hal Permendagri nomor 12 tahun 2014, wali kota juga mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan hukum. Karena, lanjut Alma, tidak semua ASN mengetahui proses hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan.

“Selain memberikan penangguhan penahanan, Pemkot juga memberikan proses pendampingan. Sampai dengan proses hukum sampai selesai,”paparnya.

Adapun pertimbangan untuk memberikan penangguhan penahanan dan pendampingan, Alma menyebut, berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Artinya siapapun yang diajukan proses sebagai tersangka atau sebagai terdakwa itu masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.

Sementara, saat ini Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor melakukan analisis terhadap permasalahan dana BOS pada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola K3S SD bersumber dari dana APBN.

“Ini adalah bentuk akuntabilitas yang baik dari Pemkot Bogor tetap berlandaskan asas praduga tidak bersalah sembari membenahi Dinas Pendidikan,” tandas Alma.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemkot Bekasi Sediakan 244 Titik Internet Gratis untuk Belajar Daring

Pemkot Bekasi telah menyediakan 244 titik internet gratis yang dapat digunakan para siswa yang tengah menempuh pembelajaran jarak jauh (PJJ).

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Pemkot Bekasi Gelar Simulasi KBM Tatap Muka di 6 Sekolah

Mulai pekan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di enam sekolah.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Gedung DPRD Ditutup Akibat Covid-19, Rapat Reklamasi Ancol Batal

Mereka juga sempat mencoba rapat melalui Zoom.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Ganjil Genap Dinilai Mempersulit Warga Penuhi Kebutuhan Hidup

Kebijakan ganjil genap dinilai semakin mempersulit masyarakat terutama dalam memperbaiki ekonominya.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Semua Anggota DPRD DKI Akan Jalani Tes Usap

Hadameon mengatakan, tes swab bagi anggota dewan itu dilakukan per fraksi. Tes dilakukan di lingkungan DPRD DKI.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Disnakertrans DKI Tutup Sementara 25 Perusahaan

Selain penutupan sementara, sebanyak 389 perusahaan diberi peringatan pertama. Sedangkan 101 perusahaan lainnya mendapatkan peringatan kedua.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Anggota Sindikat Pencuri 1.400 Motor di Tangerang Dibekuk

Jajaran Polresta Kabupaten Tangerang membongkar sekaligus menangkap 2 orang pelaku yang diduga bagian dari sindikat pencuri kendaraan bermotor.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Hari Pertama Ganjil Genap, 369 Pelanggar Ditegur

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menegur 369 pelanggar aturan pada hari pertama pemberlakuan kembali sistem ganjil genap, Senin (3/8/2020).

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Kota Bogor Diperpanjang Hingga September

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pra adaptasi kebiasaan baru (AKB) hingga September 2020.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Sosialisasi Ganjil Genap, Beberapa Kendaraan Masih Melanggar

Sosialisasi hari kedua penerapan sistem pembatasan kendaraan ganjil genap di 25 ruas jalan Jakarta.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS