Kasus Donny Saragih Bukti TGUPP Anies Lemah
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kasus Donny Saragih Bukti TGUPP Anies Lemah

Selasa, 28 Januari 2020 | 22:45 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut, kasus maladministrasi terkait pengangkatan Donny Andy S Saragih sebagai Dirut Transjakarta semakin membuktikan lemahnya peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Peran TGUPP terlihat sangat lemah, seharusnya mereka berperan memberi rekomendasi dan memeriksa latar belakang dalam seleksi pejabat, tetapi Pemprov DKI malah kecolongan," kata Trubus, di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Pengangkatan Donny sebagai Dirut Transjakarta, yang belakangan diakui Pemprov DKI sebagai kecolongan lantaran tidak mencermati statusnya sebagai terpidana perkara penipuan, masih belum selesai.

Ombudsman Jakarta Raya masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab hal tersebut bisa terjadi, kendati BP BUMD telah membatalkan pengangkatan tersebut.

Trubus berharap, Ombudsman bisa bekerja secara tuntas. Sebab dirinya meragukan jika hanya DKI yang melakukan investigasi internal.

"Kalau ingat kasus penganggaran lem Aica Aibon hingga kini tidak ada hasilnya. Artinya apa ? Harus ada peran dari pengawas eksternal," tekan dia.

Trubus meyakini, kasus seperti ini tidak akan terjadi jika TGUPP Anies Baswedan bekerja secara efektif. Bahkan dia menduga ini kali pertama terdapat kasus terpidana diangkat menjadi dirut BUMD di DKI.

"TGUPP punya bidang dalam pencegahan korupsi, tetapi dari kasus ini publik bisa melihat mereka tidak efektif," kata Trubus.

Sekretaris BP BUMD DKI, Riyadi, mengakui pihaknya kecolongan karena baru mengetahui status terpidana Donny setelah melakukan pengangkatan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) Transjakarta pada tanggal 24 Januari 2020 yang telah disetujui oleh Gubernur Anies.

"Gubernur setuju, ya diproses," ungkap Riyadi.

Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho, memastikan bahwa pihaknya tetap melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi kendati Pemprov DKI telah membatalkan penunjukan Donny Saragih sebagai Dirut Transjakarta.

Dalam waktu dekat, Ombudsman bakal memeriksa BP BUMD untuk mengetahui mengapa pengangkatan Donny bisa terjadi dan mekanismenya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pergub No 5/2018.

"Pembatalan yang dilakukan Pemprov DKI merupakan langkah koreksi yang baik, tetapi kami masih terus melakukan pemeriksaan dan kami akan memeriksa BP BUMD," ujar Teguh.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Warga Kebantenan, Marunda, dan Rorotan Tolak Wilayah Mereka Jadi Lokasi Program Gela

Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna menyebutkan agak salah kaprah jika program penggenangan air dilakukan di wilayah Jakarta Utara.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Transjakarta Bantah Korlap Larang Petugas Izin Pulang karena Sakit

Korlap yang bertugas justru sangat khawatir karena melihat kondisi Yuyun.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Pakar LIPI: Jakarta Butuh Banyak Lumbung Air

Gadis membenarkan bahwa Jakarta Utara memang cocok sebagai waduk atau tempat penampungan air.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Ini Kronologi Ledakan Pabrik Gas Elpiji di Bekasi

Saat ini, warga sekitar TKP sudah merasa aman namun memang tidak diperbolehkan mendekati dan memasuki lokasi pabrik.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Ingin Kuasai Sertifikat Tanah Rp 40 M, 3 Orang Palsukan Akta Pernikahan

Anak kandung korban yang merasa ada kejanggalan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara Waktu

Saefullah berharap penghentian sementara revitalisasi Monas ini tidak terlalu lama, sambil menunggu adanya surat dari Menteri Sekretaris Negara.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Menteri LHK Sebut Revitalisasi Monas Salah Prosedur

Kementerian LHK akan masuk untuk mendalami pelaksanaan revitalisasi Monas

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Hindari Polemik, Pengamat Minta DKI Beri Informasi Lengkap Revitalisasi Monas ke Publik

Menurut Yayat, dalam pelaksanaan revitalisasi Monas sudah ada aturan hukumnya yaitu Keppres Nomor 25 tahun 1995.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Menpupera: Komisi Pengarah Belum Setujui Revitalisasi Monas

Tugas Komisi Pengarah kata dia, menyetujui desain maupun anggarannya dan mengendalikan pembangunan di kawasan Medan Merdeka.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Konsep Revitalisasi Monas Hapus Ruang Parkir

Ruang parkir yang berada di lapangan eks IRTI Monas diganti dengan ruang terbuka hijau.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS