Tahun Depan, Kemsos Kaji Perpanjangan Bansos Covid-19
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Tahun Depan, Kemsos Kaji Perpanjangan Bansos Covid-19

Selasa, 27 Oktober 2020 | 20:00 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Sosial (Kemsos) mengkaji rencana perpanjangan bantuan sosial (bansos) khusus dampak Covid-19 senilai Rp 200.000 per keluarga selama enam bulan pada 2021 untuk 10 juta keluarga.

Selama pandemi Covid-19, Kemsos diberi tugas untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di luar program bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang sebelumnya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Saat ini, bansos dampak Covid-19 diberikan kepada 1,9 juta keluarga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berupa sembako senilai Rp 300.000 per keluarga serta bansos tunai bagi 9 juta keluarga di luar Jabodetabek senilai Rp 300.000 keluarga.

Sekretaris Jenderal Kemsos, Hartono Laras mengatakan, perpanjangan bansos tambahan ini masih dikaji dan saat ini Kemsos masih konsentrasi pada penyaluran bansos tahun ini dengan alokasi Rp 134 triliun.

"Untuk 2021 sedang dibahas bansos tunai diperpanjang dan dilanjutkan selama enam bulan senilai Rp 200.000 per keluarga. Selain itu PKH dan Kartu Sembako juga masih diteruskan di tahun 2021," katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Saat ini, Kemsos memiliki anggaran sebesar Rp 134,01 triliun, sementara awalnya hanya Rp 62,8 triliun. Adanya penambahan anggaran yang cukup signifikan ini dikarenakan adanya alokasi bansos dampak Covid-19.

Hingga hari ini, penyerapan anggaran Kemsos ini mencapai 86,74%. Hartono menyebut, realisasi penyerapan anggaran Kemsos ini tertinggi di antara kementerian lembaga lainnya. Penyerapan anggaran ini dilakukan tepat sasaran serta akuntabel.

"Program kita sudah on the track. Tinggal dua bulan lagi untuk menyelesaikan penyaluran baik program reguler dan dampak khusus Covid-19," ucapnya.

Sebelumnya, pada April-Juni 2020 indeks bansos khusus dampak Covid-19 senilai Rp 600.000 per keluarga. Kemudian pada Juli-Desember indeks bantuan menjadi Rp 300.000 per keluarga.

Bahkan untuk memperkuat ketahanan dari dampak Covid-19, 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH diberikan bantuan beras 15 kilogram per bulan selama tiga bulan (Agustus-Oktober). Sedangkan 9 juta KPM Kartu Sembako diberikan bantuan tambahan Rp 500.000 pada periode yang sama.

"Bansos tambahan ini untuk memperkuat ketahanan dan menjaga stabilitas pangan di tengah Covid. Selain itu juga untuk menggerakkan roda ekonomi," ungkapnya.

Hartono menegaskan, penyaluran beras bansos ini dilakukan oleh Bulog. Sedangkan bansos tunai oleh Himpunan Bank Negara (Himbara).

Ia pun menambahkan, jika ada kualitas bansos yang buruk akan dikembalikan ke vendor.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemsos, Asep Sasa Purnama mengatakan, untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal, penyaluran bansos tunai diberikan sekaligus untuk periode tiga bulan (Oktober-Desember).

Antisipasi Bencana
Sementara itu, sebagai antisipasi potensi bencana akibat La Nina yang ditandai penambahan curah hujan, Kemsos sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemsos, Pepen Nazaruddin mengungkapkan, selain koordinasi, Kemsos juga menjaga buffer stock di sejumlah gudang Kemsos di Makassar, Palembang dan Bekasi.

"Kita juga menginventarisasi sumber daya manusia untuk penanganan bencana, kondisi sarana dan prasarana," imbuhnya.

Di tengah pandemi Covid-19, lokasi pengungsian juga disiagakan dengan memenuhi protokol kesehatan. Pepen menjelaskan, di DKI Jakarta sudah ditetapkan lokasi pengungsian sebagai langkah antisipasi bencana.

Penanganan bencana juga akan menerapkan protokol kesehatan, titik pengungsian diperbanyak dengan protokol kesehatan. Daya tampung tenda juga dikurangi dan diberi sekat serta dibagikan masker.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pendekatan Militer Diyakini Tak Akan Selesaikan Masalah Papua

Pendekatan militer dinilai hanya mereproduksi kekerasan demi kekerasan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Eksepsi Tak Diterima, Djoko Tjandra Minta Sidang Surat Jalan Palsu Digelar Offline

Dalam putusan sela, Majelis Hakim memerintah Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan selanjutnya.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

MPR Harap Museum Mampu Jawab Tantangan Kebangsaan

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap museum mampu menjawab tantangan kebangsaan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pemprov Sumut Siaga Bencana

Pemprov Sumut sudah menyiapkan 140 orang personil untuk diturunkan ke daerah yang mengalami bencana.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

DPR Tegaskan UU Ciptaker Permudah Perizinan Usaha

Pemerintah dan DPR telah menyusun dan mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan berbagai tujuan positif yang berpihak pada rakyat.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Hakim Putuskan Sidang Brigjen Prasetijo Utomo Dilanjutkan ke Pemeriksaan Saksi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa pembuatan surat jalan palsu, Brigjen Prasetijo Utomo.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Periksa Saksi Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur menyampaikan kepada penyidik bila banyak terjadi perubahan pada NU.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalin kerja sama dengan pemerintah Australia.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Tjahjo Tidak Setuju Hak Politik ASN Dicabut

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo tidak setuju dengan wacana adanya pencabutan hak politik aparatur sipil negara (ASN).

NASIONAL | 27 Oktober 2020

ASN Diminta Tidak Manipulasi Fasilitas Negara untuk Kepentingan Paslon

Aparatur sipil negara (ASN) diminta tidak memanipulasi fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 27 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS