NU Belum Kompak Soal Program Organisasi Penggerak
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

NU Belum Kompak Soal Program Organisasi Penggerak

Kamis, 6 Agustus 2020 | 20:33 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) masih belum selesai. Setelah menyatakan tak akan bergabung dengan POP, Nadhlatul Ulama (NU) tiba-tiba menyatakan siap bergabung dengan program tersebut.

Hal itu dikatakan oleh Katib Am PBNU, Yahya Cholil Staquf, seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.

“Ini silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat yang sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara Pembaruan, Kamis (6/8/2020).

Menurut Yahya, pertemuan dengan Mendikbud dilakukan atas persetujuan Rais Am dan Ketua Umum PBNU untuk menyampaikan keputusan bahwa NU tetap ikut serta dalam POP . Keputusan itu, lanjutnya, diambil dalam rapat di PBNU pada Selasa (4/8/2020) setelah ada klarifikasi mengenai dua hal.

Pertama, POP bukan program yang bersifat akar rumput, tapi lebih bersifat laboratorial.

“Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemdikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan. Yang diukur adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. Pihak mana pun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya” ujarnya.

Menurut Yahya, untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemdikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya, program afirmasi.

Kedua, pelaksanaan POP dimulai pada Januari 2021 yang akan datang, sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan program sepanjang tahun depan.

“Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah konkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada” ujarnya.

Namun, saat dihubungi Suara Pembaruan, Kamis (6/8/2020) sore, Ketua LP Ma'arif NU, Arifin Junaidi mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut. Meski begitu, dia menegaskan, LP Ma'arif NU tetap pada sikapnya untuk tidak bergabung dengan POP.

“Sampai saat ini LP Ma'arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komprehensif atas konsep POP Kemdikbud. Secara struktural, LP Ma'arif NU adalah lembaga di lingkungan NU yang berada di bawah koordinasi langsung dengan Pengurus Tanfidziyah NU. Oleh karena itu, LP Ma'arif NU akan mengikuti dan mematuhi Ketua Umum PBNU,” terang Arifin.

Arifin Junaidi.

Ia pun memaparkan tiga poin yang menjadi catatan LP Ma'arif NU terkait POP.

Pertama, LP Ma'arif NU meminta kepada Kemdikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan. LP Ma'arif NU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP.

Kedua, apabila Kemdikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma'arif NU menyatakan tidak bergabung dalam POP tanpa menutup kemungkinan kerja sama dengan program lain di luar POP.

Ketiga, tahun ini LP Ma'arif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri.

“Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma'arif NU minta kepada Kemdikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma'arif NU dalam daftar penerima POP tahun ini,” ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemristek: Profesor Bukanlah Gelar, tapi Jabatan Akademik Tertinggi

Seorang dosen bisa menjadi profesor setelah memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan akademik di perguruan tinggi.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Pemprov Bengkulu Akan Evaluasi Penanganan Covid-19

Pemprov Bengkulu akan melakukan evaluasi penanganan kasus Covid-19.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Satgas Sebut Zona Merah Turun Jadi 33 Daerah

Satgas Penanganan Covid-19 menilai terjadi perubahan zona risiko dalam beberapa provinsi di Indonesia.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik, Jerinx SID Dicecar 13 Pertanyaan

Jerinx SID dicecar 13 pertanyaan oleh Penyidik Polda Bali terkait kasus dugaan pencemaran nama baik IDI serta ujaran kebencian.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Bahas Joko Tjandra, Komisi Kejaksaan Sambangi LPSK

Dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam pusaran perkara Djoko Tjandra juga menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

KPK Cecar Bupati Blora Soal Aliran Dana di PT Dirgantara Indonesia

Bupati Blora Djoko Nugroho diperiksa terkait dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Pentingnya Model Pendidikan Partisipatif dan Memerdekakan Siswa

Program Organisasi Penggerak dan Program Guru Penggerak mendukung adanya gotong royong dalam memajukan pendidikan nasional.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Polda Banten Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Ganja di Tol Tangerang-Merak

Penyelundupan ganja tersebut berhasil dihentikan di Tol Tangerang-Merak di mana barang haram tersebut disembunyikan di dalam mobil truk pengangkut gula.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Kasad Pimpin Sertijab Tujuh Jabatan Strategis di TNI AD

Jabatan Pangkostrad diserahterimakan dari Letjen TNI Besar Harto Karyawan kepada Mayjen TNI Eko Margiyono.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

MAKI telah menyerahkan dokumen yang diduga merupakan penerimaan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada Jampidsus Kejagung), Kamis (6/8/2020).

NASIONAL | 6 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS