INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Kisruh PPDB, KPAI Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi

Rabu, 5 Agustus 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 diwarnai berbagai macam masalah di lapangan. Salah satunya terkait dengan sistem zonasi.

Untuk itu, KPAI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar pelaksanaannya tercapai dan tidak menjadi polemik tahunan. Pasalnya, masih banyak daerah yang tidak menerapkan menerapkan petunjuk teknis (juknis) PPDB sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

“Jika diterapkan secara konsisten, sistem zonasi PPDB dapat berdampak baik untuk menciptakan keadilan akses pendidikan. Selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga peserta didik, sistem ini juga dapat menghapuskan paradigma unggulan yang selama bertahun-tahun menciptakan kesenjangan layanan pendidikan,” kata Retno dalam rapat koordinasi nasional KPAI yang membahas hasil pengawasan dan pengaduan PPDB 2020 secara daring, Rabu (5/8/2020).

Retno mendorong pemerintah untuk memastikan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah dan tenaga pengajar. Pasalnya, tanpa disertai upaya ini, tujuan sistem zonasi untuk menciptakan pemerataan pendidikan mustahil tercapai. Peserta didik dan orang tua murid juga akan merasa sistem tidak adil.

Menurutnya, upaya untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, mudah diakses, terjangkau, dan tidak diskriminatif sejatinya adalah tanggung jawab pemerintah berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, KPAI juga mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar tujuan pelaksanaannya tercapai dan tidak menjadi polemik tahunan.

Retno menuturkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) harus konsisten menerapkan aturan zonasi dan tidak mencampuradukkan dengan faktor-faktor lain seperti nilai, maupun tingkat ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan zonasi. Sebab, sudah ada jalur lain untuk mengakomodir faktor-faktor tersebut.

Selain itu, penentuan zona dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung tidak selalu mudah terutama untuk daerah-daerah yang distribusi sekolahnya tidak merata. Padahal amanat Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 adalah pemda menyelenggarakan PPDB dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri: Kepala Daerah Ujung Tombak Penanganan Covid-19

Mendagri Tito Karnavian mengatakan kepala daerah harus punya pengetahuan bagaimana mengendalikan pandemi ini.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Indonesia-Inggris Perpanjang Kemitraan Iptek Hingga 2025

Kerja sama yang kuat antara peneliti Inggris dan Indonesia ini telah menghasilkan 2.205 publikasi gabungan selama 2015-2019.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

PPATK, Kemkop dan UKM Pertahankan Opini WTP dari BPK

Pemberian opini WTP dikarenakan hasil temuan BPK tidak berdampak material terhadap laporan keuangan tahun 2019.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Kapolda NTT Terima Stafsus Kempar Bidang Keamanan KTT G20 dan ASEAN 2023

Tujuan pertemuan terkait simulasi gabungan protokol Safety Security dalam rangka kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G-20 dan ASEAN 2023.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pembelajaran Tatap Muka, Mendagri: Gunakan Protokol Kesehatan Ketat

Mendagri meminta penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik dari pihak pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait dalam rencana pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Ombudsman Minta Perbaikan Data Penerima Bansos Diprioritaskan

Data penerima yang valid merupakan modal utama agar bansos yang disalurkan tepat sasaran.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Kasal dan Kasau Terima Tanda Kehormatan Bintang Angkatan Kelas Utama

Penganugerahan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Laksamana TNI Yudo Margono dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo atas jasa-jasanya.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Jaksa Agung Rotasi Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda

Mutasi atau rotasi dilakukan terhadap tiga jabatan Jaksa Agung Muda (JAM) dan satu jabatan Staf Ahli Jaksa.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

ICW Ingatkan Bahaya Mobilisasi ASN dalam Pilkada

Mobilisasi ASN oleh petahana untuk kepentingan pemenangan dalam pilkada dinilai paling berbahaya.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Organisasi Advokat Dinilai Lepas Tanggung Jawab soal Anita Kolokaping

Tidak ada satupun organisasi advokat yang mengakui keanggotan Anita yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

NASIONAL | 5 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS