IDI Minta Pemerintah Bentuk Komite Keselamatan Nakes
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

IDI Minta Pemerintah Bentuk Komite Keselamatan Nakes

Senin, 3 Agustus 2020 | 17:40 WIB
Oleh : Dina Fitri Anisa / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Pengurus PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Khumaidi mengatakan, korban tenaga kesehatan (nakes) Indonesia akibat Covid-19 harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Sebab, Indonesia memiliki indeks pengaruh kematian nakes (IPKN) tertinggi di dunia.

Atas dasar itu, IDI mendorong pemerintah agar dapat membentuk komite keselamatan tenaga kesehatan (nakes).
Menurutnya, ini penting dalam upaya melakukan perlindungan sistem informasi dalam mitigasi nakes. Selain itu, komite kesehatan perlu dibentuk untuk diseminasi protokol, serta mempersiapkan sarana prasarana di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi saat ini.

“Tingginya penularan terhadap tenaga kesehatan salah satunya disebabkan fasilitas kesehatan yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung. Terlebih, saat ini peningkatan jumlah infeksi Covid-19 semakin tinggi, dibarengi dengan tingginya jumlah masyarakat yang melakukan pengobatan biasa akhir-akhir ini,” tuturnya kepada Suara Pembaruan melalui saluran telepon, Minggu (2/8/2020).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa persoalan yang harus segera ditangani pemerintah untuk mencegah bertambahnya korban jiwa dari para nakes di Tanah Air.

Pertama, tidak semua nakes memiliki pola standar untuk penanganan wabah seperti Covid-19. Di antaranya adalah para tenaga medis di rumah sakit umum dan juga fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan.

“Alat pelindung diri (APD) semestinya dipakai semua tenaga kesehatan karena mereka bekerja dalam ruang AC tertutup, artinya potensi penularan tinggi. Kemudian di ruang perawatan, ICU, dan ruang operasi pun demikian. Pada saat mereka bekerja di dalam ruang yang tidak didesain untuk mengurangi paparan, maka itu akan jadi masalah besar,” terangnya.

IDI mendorong agar tata kelola ruang di fasilitas kesehatan itu harus diperhatikan kembali untuk mengurangi paparan. Salah satunya adalah dengan ventilasi ruangan yang terjaga, penggunaan exhaust, dan fasilitas air purifier yang dilengkapi saringan partikulat yang memiliki efisiensi tinggi (HEPA).

Kedua, memperbaiki standardisasi sistem. Adib mengatakan, ini dimulai dari durasi frekuensi pelayanan, pengaturan sistem yang memastikan jarak aman di lingkungan pelayanan kesehatan, dan yang terpenting, pemindai pasien.

“Jadi sebelum ada tindakan perawatan atau operasi, benar-benar harus di-screening. Mulai dari pemeriksaan darah, foto rontgen, toraks, dan juga melakukan tes rapid atau PCR,” terangnya.

Dengan demikian, setelah menerapkan screening dengan baik, maka pemerintah perlu membuat clustering rumah sakit yang dikhususkan untuk Covid-19.

“Ini memerlukan regulasi, karena pasien non-Covid-19 kini juga tengah menjadi problema kita. Mereka, butuh pelayanan kesehatan yang aman,” terangnya.

Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Ia menjelaskan, rasio ketersediaan dokter spesialis paru-paru di Indonesia adalah 1.167 orang. Jika ditimbang dengan kebutuhan masyarakat saat ini jumlah itu tentu tidaklah seimbang.

Adib mengatakan, pemerintah harus membuat pemetaan tentang kemampuan SDM di seluruh wilayah, khususnya kawasan episentrum penyebaran Covid-19.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Inilah Empat Tahap Cara Uji Ilmiah Obat dan Vaksin Covid-19

Ada empat tahap yang dilakukan untuk menguji obat atau vaksin Covid-19.

KESEHATAN | 3 Agustus 2020

Kemkes: Belum Ada Satu Negara yang Menemukan Obat Covid-19

Kementerian Kesehatan menyatakan sampai saat ini belum ada obat untuk Covid-19 di dunia.

KESEHATAN | 3 Agustus 2020

Hari Ini, Kasus Baru Covid-19 Terbanyak Ada di Jatim dan Jakarta

Dari sebarannya, jumlah kasus baru Covid-19 terbanyak ada di provinsi Jawa Timur sebanyak 478, sedangkan DKI Jakarta sebanyak 472.

KESEHATAN | 3 Agustus 2020

Update Covid-19: Tambah 1.679, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 113.134

Adapun pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 1.262 sehingga total menjadi 70,237 (62,1% dari terkonfirmasi).

KESEHATAN | 3 Agustus 2020

Presiden Minta Dukungan PKK Tangani Penularan Covid-19

“Saya ingin melibatkan PKK. Istri Menteri Dalam Negeri yang nanti akan menanganinya,” kata Presiden Jokowi.

KESEHATAN | 3 Agustus 2020

Oky Pratama, Kian Optimistis dengan Bening's Clinic

Dari sekian banyak pengusaha yang bergerak di bisnis kecantikan terdapat nama yang kian populer yaitu Oky Pratama, sosok di balik nama Bening’s Clinic.

KESEHATAN | 3 Agustus 2020

Kasus Positif Covid-19 di AS Dekati 5 Juta

Amerika juga memegang rekor jumlah kematian terbanyak akibat terinfeksi Covid-19 yang mencapai 158.365 orang.

KESEHATAN | 3 Agustus 2020

Klaim Covid-19 Rumah Sakit Terlambat, Pasien Bayar Sendiri

Kurangnya sosialisasi mengenai pembiayaan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Kepmenkes 238/2020 menyebabkan banyak pasien Covid-19 tidak mengetahui haknya.

KESEHATAN | 2 Agustus 2020

Tim Pemulihan Ekonomi Covid-19 Perlu Libatkan KPK, BPK, dan TNI Polri

Tim ini harus menarik pemangku kepentingan lainnya. Kementerian dinilai masih takut mengubah struktur anggaran karena KPK dan BPK.

KESEHATAN | 3 Agustus 2020

Momentum Pembentukan Satgas Covid-19 Dinilai Kurang Tepat

Menggabungkan aspek ekonomi dan kesehatan menurut Dedi dimungkinkan, tetapi harusnya tetap ada prioritas saat jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.

KESEHATAN | 2 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS