Paradoks Likuiditas
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Paradoks Likuiditas

Tajuk: Investor Daily
Daily news and information on financial markets and investments.

Sabtu, 25 Juli 2020 | 07:55 WIB

Tak diragukan lagi, industri perbankan nasional saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Di tengah merebaknya pandemi corona, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan per Mei 2020 tetap tinggi, masih 22,14%. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga relatif rendah, yakni sekitar 3% (bruto) dan 1,17% (neto).

Persoalan likuiditas yang sempat membelit bank-bank di Tanah Air pada pengujung tahun silam juga sudah teratasi. Longgarnya likuiditas perbankan tercermin pada rendahnya suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) dan tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK). Suku bunga PUAB pada Juni lalu mencapai 4%, sedangkan posisi rasio AL/DPK per Mei sekitar 24,33%.

Likuiditas perbankan berlimpah setelah Bank Indonesia (BI) melakukan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE). Sejak awal tahun hingga pertengahan Juli, BI telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sekitar Rp 633,24 triliun. Sebagian besar di antaranya dipompakan selama masa pandemi Covid-19 (Maret-Juli) lewat penurunan giro wajib minimum (GWM) dan ekspansi moneter.

Meski bank-bank, terutama yang masuk kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV–-bermodal inti di atas Rp 30 triliun-- dalam kondisi segar bugar, tak berarti perbankan tidak punya persoalan. Bank-bank sejatinya sedang terjangkit "virus likuiditas", virus yang membuat fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor riil menjadi tumpul.

Gejala virus likuiditas yang sedang diidap perbankan tampak pada kepemilikan surat berharga negara (SBN). Pada Desember 2019, kepemilikan perbankan di SBN hanya Rp 581,37 triliun atau 21,12% dari total outstanding SBN. Per 21 Juli 2020, jumlahnya melonjak 75,35% menjadi Rp 1.019,46 triliun.

Lonjakan paling tajam kepemilikan perbankan di SBN terjadi dalam tiga bulan terakhir. Itulah periode di mana BI, pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang gencar-gencarnya melonggarkan likuiditas sekaligus mendorong penyaluran stimulus Covid kepada masyarakat dan dunia usaha. Pada akhir April, kepemilikan perbankan di SBN masih sekitar Rp 816,30 triliun, namum pada 21 Juli tembus Rp 1.019,46 triliun.

Tak ada yang salah dengan lonjakan kepemilikan SBN oleh perbankan. Apalagi dalam waktu bersamaan, investor asing ramai-ramai melepas kepemilikannya di SBN. Pada akhir Desember 2019, asing menguasai Rp 1.061,86 triliun atau 38,57% dari total outstanding SBN. Per 21 Juli, kepemiikan investor asing menyusut menjadi Rp 939,42 triliun atau 29,64% dari total outstanding.

Melonjaknya kepemilikan SBN oleh perbankan pun sah-sah saja mengingat pemerintah sedang gencar menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN yang--gara-gara pandemi corona--melebar. Defisit APBN 2020 semula ditetapkan Rp 307,2 triliun atau 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, untuk membiayai penanganan Covid-19, pemerintah memperlebar defisit menjadi Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% terhadap PDB, yang sebagian di antaranya dipenuhi lewat penerbitan SBN di pasar.

Sekali lagi, tak ada yang salah dengan lonjakan kepemilikan SBN oleh perbankan. Namun, terlalu permisif pula jika kita menganggapnya tidak berisiko. Di tengah kuatnya keinginan pemerintah, BI, dan OJK membangkitkan perekonomian yang sedang mati suri akibat pandemi lewat kucuran kredit kepada sektor riil, banyaknya dana yang diparkir perbankan di SBN menjadi paradoks.

Besarnya dana bank yang ditimbun di SBN mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan optimal. Upaya pemerintah untuk membuka keran kredit yang mampat, juga belum berhasil. Program restrukturisasi kredit yang digulirkan OJK praktis kurang nendang. Sektor riil butuh kredit modal kerja setelah kreditnya direstrukturisasi. Berarti pula, QE yang digelontorkan BI belum membuahkan hasil sesuai harapan.

Tumpulnya fungsi intermediasi perbankan saat ini bisa dilihat secara terang benderang pada pertumbuhan kredit yang masih rendah. Penyaluran kredit pada Mei 2020 hanya tumbuh 3,09% secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan April 2020 sebesar 5,73%. Padahal, pada periode yang sama, penghimpunan DPK mencapai 8,89% (yoy).

Tingginya kepemilikan di SBN dan tetap rendahnya pertumbuhan kredit patut diwaspadai. Sebab, kondisi ini bukan saja bisa menyebabkan sektor riil bertumbangan karena tak punya modal kerja, tapi juga dapat melanggengkan rezim bunga tinggi. Keputusan BI menurunkan suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate/BI7DRRR) ke level 4% yang merupakan level terendah dalam lima tahun terakhir, bisa mubazir.

Agar pasar menyerap SBN yang dananya sangat dibutuhkan untuk membiayai penanganan Covid-19, pemerintah tentu harus menawarkan bunga yang menarik. Lalu, bagi perbankan, jika lebih menguntungkan menaruh dana di SBN, untuk apa menyalurkannya sebagai kredit? Menaruh dana di SBN nyaris tak berisiko, dibandingkan dengan menyalurkannya sebagai kredit. Apalagi sebagian besar sektor riil masih tiarap akibat pandemi corona.

Risiko bisa bertambah berat dan rumit bila dikaitkan dengan meningkatnya beban APBN akibat besarnya kewajiban yang harus ditanggung pemerintah dalam membayar bunga SBN. Kemampuan BI dalam melaksanakan kewajiban moneter bahkan bisa terganggu karena Bank Sentral selama pandemi ikut membeli SBN di pasar perdana.

Lebih dari itu, besarnya SBN yang beredar di pasar--dengan bunga tinggi--bisa mengganggu siklus pasar finansial dan mengurangi daya tahan korporasi dalam memutar roda bisnisnya. Agar surat utangnya diserap pasar, bukankah korporasi yang hendak menerbitkan obligasi harus mematok bunga tinggi?

Kita sepakat bahwa risiko-risiko yang kerap disebut sebagai crowding out effect itu harus diminimalisasi oleh pemerintah, BI, dan OJK. Persoalan yang dihadapi industri perbankan saat ini bukan di hulu (likuiditas), melainkan di hilir (penyaluran kredit). Bukan di sisi pasokan (supply), tetapi di sisi permintaan (demand).

Bank-bank takut menyalurkan kredit karena risiko NPL-nya tinggi. Sektor riil masih sakit. Lebih-lebih stimulus fiskal yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun baru terserap tak sampai 10%-nya. Karena itu, yang harus dilakukan pemerintah, BI, dan OJK saat ini adalah mengupayakan sektor riil sembuh agar bisa menyerap kredit.

Untuk menyembuhkan sektor riil, pemerintah tentu saja harus menyehatkan daya beli masyarakat. Agar daya beli masyarakat membaik, penyaluran stimulus harus dipercepat, sambil pelan-pelan membuka pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Caranya? Silakan berimprovisasi.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS