Industri Properti Butuh Stimulus
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Industri Properti Butuh Stimulus

Tajuk: Investor Daily
Daily news and information on financial markets and investments.

Jumat, 24 Juli 2020 | 07:41 WIB

Sektor properti yang sedang lesu akibat pandemi Covid-19 membutuhkan stimulus dari pemerintah agar bisa kembali bergairah. Banyak proyek properti yang dihentikan sehingga mengurangi pasokan (supply) ke pasar sehingga konsumen tidak punya banyak pilihan produk baru. Dari sisi permintaan (demand), konsumen saat ini cenderung menahan diri untuk melakukan pembelian dan cenderung mengalokasikan dananya untuk keperluan lain yang lebih penting pada masa pandemi ini.

Untuk mendorong industri properti, baik dari sisi supply maupun demand, kalangan pengembang meminta pemerintah segera memangkas sejumlah aturan yang selama ini menjadi penghambat. Pemangkasan regulasi diharapkan akan menciptakan iklim investasi yang lebih ramah kepada para pelaku pasar (market friendly) sehingga menggairahkan bisnis properti dan sekaligus melindungi hak konsumen.

Salah satu aturan yang mesti dilonggarkan adalah pemberian izin kepada WNA bisa membeli properti di Indonesia. Pemerintah mesti mempertimbangkan aturan yang lebih mempermudah orang asing membeli properti. Kepastian WNA bisa membeli properti dibutuhkan oleh para pengembang. Di samping itu, status kepemilikan WNA tidak dibedakan dengan kepemilikan WNI yaitu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMSRS) atau strata title pada apartemen dan dapat diterbitkan di atas tanah hak guna bangunan (HGB).

Real Estat Indonesia (REI) yang mengayomi para pengembang berharap ada kemudahan pembelian properti oleh orang asing dengan tidak harus memiliki kartu izin tinggal terbatas (kitas), cukup hanya visa multi-entry untuk waktu tiga sampai lima tahun. Jika aturan bagi WNA ini bisa segera diputuskan pemerintah maka akan menggairahkan industri properti dalam negeri. Pemerintah Indonesia diharapkan memberi insentif izin tinggal lebih lama kepada WNA supaya keluarga WNA juga bisa ikut masuk ke Indonesia. Setidaknya, izin tinggal bisa setahun dan dapat diperpanjang.

Pelonggaran izin tinggal bagi WNA ini akan sangat bermanfaat bagi pengembang dan investor properti. Para pengembang bisa memasarkan produknya di luar negeri sehingga industri properti nasional lebih bergairah dan lebih percaya diri di tengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Indonesia bisa mencontoh Malaysia dan Singapura dalam hal pemberian insentif bagi WNA yang membeli properti di negara itu.

Masih terkait demand side, pemerintah diharapkan ikut menciptakan iklim bahwa investasi properti di Indonesia sangat bagus dan investasi dengan membeli rumah adalah pilihan tepat. Hal itu telah dilakukan Pemerintah Tiongkok yang mendorong warganya untuk punya rumah. Untuk itu, pemerintah harus mendorong perbankan memberikan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) murah dan tenor yang lebih panjang agar semua lapisan masyarakat bisa memiliki rumah. Dengan demikian, angka backlog kepemilikan rumah yang saat ini di kisaran 7,6 juta bisa dikurangi.

Untuk memperkuat sisi pasokan, pemerintah diharapkan, antara lain memberi kemudahan pada sistem pembiayaan konstruksi properti (construction loan) seperti di luar negeri. Saat ini, pembiayaan konstruksi hanya berkisar 60-70%. Hal ini menjadi beban developer. Pemerintah juga harus merelaksasi aturan yang tidak membolehkan pembelian lahan dengan menggunakan dana dari pembiayaan pihak lain (financing). Aturan lain yang perlu direlaksasi adalah soal perpajakan, ketentuan soal asal usul uang konsumen, dan banyaknya persyaratan untuk pencairan kredit perbankan yang membebani developer.

Selain itu, proses perizinan yang memakan waktu lama juga menghambat pengembang, seperti perizinan amdal dan lain-lain. Pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah (pemda) tidak membuat proses perizinan hingga tiga bulan. Pengembang membutuhkan dukungan pusat terkait proses perizinan di daerah. REI mencatat saat ini peraturan dan perizinan untuk membangun properti masih menjadi kendala utama pengembang, terutama di daerah-daerah. Ada sekitar 140 izin yang harus diselesaikan sehingga memakan waktu lama. Diperlukan political statement yang kuat dari pemerintah agar industri properti tidak terbelenggu oleh masalah perizinan.

Kita berharap pemerintah mau memenuhi permintaan para developer dengan segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bersama parlemen. Undang-undang ini akan menyederhanakan semua regulasi yang menghambat investasi termasuk di industri properti. Pemerintah menyebutkan salah satu yang diatur dalam RUU ini adalah WNA dapat memiliki rumah susun (rusun) di atas tanah hak guna bangunan (HGB), dan rumah tinggal di atas tanah hak pakai (HP). WNA hanya bisa membeli hunian baru dan ada pembatasan harganya.

Industri properti adalah lokomotif bagi sektor industri lainnya. Banyak industri berkembang karena ikut serta mendukung sektor properti. Industri properti dapat menggerakkan paling tidak 174 industri terkait hingga industri segmen UMKM. Dengan bergeraknya industri properti berarti telah membantu menggerakkan industri-industri lainnya untuk menopang perekonomian nasional.

Membangun sebuah rumah bukan saja bicara tentang industri semen, besi, cat, batu bata. dan material bangunan lainnya, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, baik pada masa sebelum hingga sesudah pembangunannya. Karena itu, stimulus harus segera diberikan kepada industri properti agar bisa menjadi lokomotif untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS