INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Penyakit Anggaran

Tajuk: Investor Daily
Daily news and information on financial markets and investments.

Rabu, 22 Juli 2020 | 07:54 WIB

Dalam dua kesempatan yang berbeda, dua petinggi negeri ini kembali menyerukan perlunya percepatan pencairan anggaran stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN). Adalah Presiden Joko Widodo yang kembali menekankan agar belanja negara, khususnya stimulus dipercepat. Rakyat sangat membutuhkan dan menunggu bantuan anggaran itu.

Bukan pertama kali presiden geram mengeluhkan rendahnya realisasi anggaran belanja, khususnya stimulus ekonomi. Beberapa waktu lalu Presiden bahkan mengungkapkan kekecewaan masalah ini disertai dengan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan hal sama. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada rapat perdananya kemarin, Airlangga juga minta stimulus penanganan Covid-19 dan PEN sebesar Rp 695,2 triliun dapat dituntaskan sebelum tutup tahun.

Data Kementerian Keuangan terbaru memperlihatkan bahwa realisasi pencairan stimulus tersebut baru 19,25% atau setara Rp 133,8 triliun. Bahkan, realisasi untuk program pembiayaan korporasi yang dianggarkan Rp 53,57 triliun, tercatat masih nihil alias nol persen.

Realisasi pencairan anggaran stimulus tertinggi terjadi pada program perlindungan sosial, sebesar 37,96% atau setara Rp 77,4 triliun. Anggaran insentif UMKM terealisasi 24,42% atau senilai Rp 30,15 triliun. Kemudian realisasi insentif usaha tercatat 11,22% atau Rp 13,53 triliun. Adapun realisasi program kesehatan baru 7,22% dari total bujet Rp 87,5 triliun, serta anggaran sektoral K/L dan pemda terealisasi 6,03%.

Pemerintah beralasan, realisasi pencairan anggaran masih rendah lantaran masalah di tingkat operasional dan prosedur administrasi. Untuk dana kesehatan, ada kendala pada proses administrasi dan verifikasi yang rigid. Verifikasi yang belum diproses di rumah sakit masih sangat tinggi. Juga ada keterlambatan penagihan.

Sedangkan untuk dana perlindungan sosial, meski tingkat pencairannya tinggi, penyerapan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa masih rendah. Banyak terjadi salah sasaran penerima dan overlapping. Dalam hal insentif usaha, lemahnya sosialisasi membuat banyak dunia usaha tidak memanfaatkan karena ketidaktahuan mereka.

Benar apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo. Buat apa bikin anggaran belanja besar, kalau tingkat pencairannya rendah dan lamban. Padahal dalam kondisi krisis Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari empat bulan ini, masyarakat dan dunia usaha sangat menunggu dana tersebut.

Masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, dan kehilangan mata pencarian membutuhkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan sosial ini sangat penting untuk mendorong konsumsi, yang kontribusinya masih mendominasi produk domestik bruto (PDB) nasional.

Dunia usaha pun sangat memerlukan stimulus tersebut untuk mencegah kebangkrutan dan pengurangan karyawan. Pinjaman bank bagi dunia usaha harus direlaksasi karena banyak yang mengalami kesulitan arus kas. Di lain sisi, dunia usaha, terutama UMKM, sangat membutuhkan bantuan modal kerja.

Akselerasi pencairan stimulus ekonomi sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian. Hal ini sangat penting untuk mencegah ekonomi Indonesia terpeleset ke jurang resesi. PDB pada kuartal II pasti akan terkontraksi, dengan prediksi terbaru sebesar minus 4,3%. Karena itu, jangan sampai kuartal III kembali minus, agar negeri ini terhindar dari resesi, yang kini banyak dialami negara lain di dunia.

Jangan sampai lambannya pencairan anggaran belanja, khususnya stimulus PEN ini, terjadi karena pihak kementerian/lembaga saling lempar tanggung jawab. Misalnya, kementerian teknis menuduh Kementerian Keuangan yang mempersulit pencairan. Atau sebaliknya, Kementerian Keuangan mempersoalkan prosedur administrasi di level kementerian teknis yang rumit dan bertele-tele.

Penyakit lambannya pencairan belanja sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi seperti tidak ada solusi yang konkret. Salah satu alasan yang sering mengemuka adalah ketakutan menyalahi prosedur yang bisa jadi berujung ke ranah hukum.

Semestinya para pejabat tidak perlu takut akan hal itu, apalagi semua sudah disertai dengan standar prosedur operasi yang baku. Sepanjang semua berdisiplin berpegang pada prosedur, untuk apa takut yang akhirnya merugikan rakyat?

Pemerintah sudah memutuskan bahwa stimulus PEN akan diperpanjang pada tahun depan. Kelemahan implementasi stimulus sepanjang tahun ini mesti menjadi pelajaran berharga.

Dalam konteks itu, perlu desain program yang lebih matang dan terencana, berikut dengan peraturan teknis yang detail sebagai acuan implementasi di lapangan. Basis data juga mesti dibenahi secara serius, agar tepat sasaran dan tidak menjadi ajang manipulasi.

Sudah saatnya kita bersungguh-sungguh memperbaiki pencairan belanja negara dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, tepat, sekaligus efisien. Tentu saja hal itu tetap harus menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan dalam koridor kehati-hatian.


BAGIKAN




BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS