BUMN Lokomotif Pemulihan Ekonomi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

BUMN Lokomotif Pemulihan Ekonomi

Tajuk: Investor Daily
Daily news and information on financial markets and investments.

Selasa, 21 Juli 2020 | 07:47 WIB

Penunjukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional membawa angin segar. Selain perpanjangan tangan pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) memang sangat strategis dan memiliki kemampuan sebagai lokomotif untuk menjalankanberbagai program yang sudah sangat dinanti rakyat, tetapi hingga kini tersendat.

Kenyataan di lapangan tetap memprihatinkan, meski sudah berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah atas lambannya eksekusi program dan pencairan dana yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Itulah sebabnya, penunjukan menteri BUMN yang diharapkan memecahkan kebuntuan sangatlah melegakan.

Pasalnya, BUMN sejatinya merupakan motor penggerak yang luar biasa dahsyat, dengan setidaknya memiliki kekuatan sepertiga ekonomi nasional. Selain itu, infrastruktur BUMN paripurna dan tak tertandingi, di berbagai bidang dan menjangkau jaringan mancanegara hingga pelosok-pelosok daerah dan pulau-pulau terluar. Jadi, meski tugas menjalankan program-program untuk mengatasi krisis akibat pandemi saat ini superberat, tetapi bagi perusahaan negara juga bukan sesuatu yang mustahil dalam mengatasi kebuntuan.

Dalam mengatasi lambatnya pelaksanaan program-program dan pencairan dana yang dibutuhkan masyarakat ini, sebenarnya Presiden Jokowi sudah mengeluarkan berbagai jurus, tetapi tak terlihat banyak berubah. Hingga 17 Juli lalu, dari program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang total dananya Rp 695,2 triliun, realisasi untuk bidang kesehatan baru 7,22%, perlindungan sosial 37,96%, sektoral kementerian/lembaga dan pemda 6,03%, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 24,42%, insentif usaha sebesar 11,22%, dan bahkan untuk pembiayaan korporasi BUMN maupun swasta masih nol.

Oleh karena itu, kali ini, untuk mempercepat eksekusinya, Jokowi memakai BUMN yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat dan memiliki tangan-tangan hingga ke pelosok daerah. Pasalnya, dampak pandemi menimpa siapa saja, di kota dan di desa, pengusaha kaya hingga rakyat jelata. Jutaan orang juga sudah jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jatuh miskin.

Pemberdayaan lewat BUMN itu dilakukan dengan membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi. Komite yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden ini, terdiri atas Komite Kebijakan, Satgas Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi memberi penugasan kepada menko perekonomian sebagai ketua Komite Kebijakan, yang antara lain bertugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada presiden dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Komite Kebijakan memiliki enam wakil ketua, yakni menko kemaritiman dan investasi, menko polhukam, menko pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), menteri keuangan, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan.

Menteri BUMN ditunjuk sebagai ketua pelaksana yang bertugas mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Ia mengoordinasi ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dipercayakan kepada Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin dan ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang dipercayakan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Dalam melaksanakan tugas, kedua satgas tersebut memiliki dua senjata utama. Pertama, kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Kedua, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Kita tentu saja berharap kewenangan yang luar biasa tersebut bisa segera digunakan untuk mempercepat realisasi pengucuran dana penanganan Covid-19 dan dampaknya. Sebab, di tengah pandemi virus dari Tiongkok yang masih meningkat itu, praktis hanya pemerintah yang masih kuat berbelanja untuk penanganan Covid-19 maupun menggerakkan kembali ekonomi yang sempat terhenti saat penerapan pembatasan sosial berskala besar di tengah konsumsi rumah tangga dan investasi swasta yang anjlok.

Hal itu termasuk dengan percepatan belanja infrastruktur pemerintah dan belanja modal BUMN yang besar, yang memiliki multiplier effect tinggi hingga ke daerah. Oleh karena itu, utang-utang pemerintah yang masih sangat besar kepada BUMN juga harus segera dilunasi sebagaimana telah dianggarkan dalam APBN perubahan kedua 2020, termasuk ke Pertamina dan PLN yang memiliki banyak proyek infrastruktur dan investasi di berbagai daerah.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan rencana pemerintah membayar utang kepada Pertamina dan PLN serta kompensasi dalam APBN 2020 yang telah dianggarkan yang totalnya masing-masing sekitar Rp 45 triliun dan Rp 45,42 triliun. Utang itu muncul karena kebijakan pemerintah yang mengendalikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam beberapa tahun terakhir, terutama menjelang dan selama pilpres.

Dengan dipercepatnya pembayaran utang-utang pemerintah ke BUMN, maka para kontraktor daerah yang mati suri pun bisa kembali beraktivitas, menyerap kredit yang kini stagnan, dan mempekerjakan kembali banyak karyawan. Selain itu, roda ekonomi di sekitar pun kembali berputar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS