Mendorong Fungsi Intermediasi Perbankan
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Mendorong Fungsi Intermediasi Perbankan

Tajuk: Investor Daily
Daily news and information on financial markets and investments.

Kamis, 16 Juli 2020 | 07:52 WIB

Industri perbankan di Tanah Air sedang mengemban tugas mahaberat. Di tengah pandemi corona, bank-bank dituntut meningkatkan fungsi intermediasinya terhadap sektor riil. Intermediasi perbankan amat dibutuhkan agar perekonomian segera pulih.

Tentu tak mudah bagi perbankan untuk menjalankan perannya sebagai intermediator. Akibat pandemi Covid-19, roda bisnis melaju terseok-seok. Konsumsi masyarakat anjlok. Apalagi setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Pandemi corona memang telah menimbulkan kerusakan yang dahsyat di bidang ekonomi. Perekonomian nasional pada kuartal II 2020 diperkirakan minus 3,8%. Padahal, sebelum pandemi meluas pun, ekonomi kuartal I cuma tumbuh 2,97% secara tahunan (year on year) dan terkontraksi 2,41% secara kuartalan (quarter to quarter).

Perekonomian domestik diperkirakan baru menggeliat pada kuartal III 2020 dengan estimasi minus 1% hingga 1,2% (positif). Lalu positif diproyeksikan benar-benar terjadi pada kuartal IV 2020, dengan estimasi pertumbuhan sebesar 1,6-3,2%. Sepanjang tahun ini, produk domestik bruto (PDB) diprediksi hanya tumbuh 0,4% sampai 1%.

Dengan laju ekonomi yang tersendat-sendat, perbankan sulit mengucurkan kredit. Dalam ancar-ancar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit tahun ini hanya tumbuh 1-2%. Tahun lalu, kredit masih bisa tumbuh 6,08% meski perekonomian melambat akibat perang dagang. Pada masa normal, kredit selalu tumbuh double digit.

Agar kredit perbankan bisa tetap mengucur dan sektor riil kembali bergerak, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang terdiri atas pemerintah (Kementerian Keuangan), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengeluarkan sejumlah stimulus.

BI hingga Juni lalu telah melakukan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE) dengan memompakan likuiditas senilai total Rp 614,8 triliun ke pasar uang dan perbankan. BI juga telah memangkas suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) dari 5% pada awal tahun ini menjadi 4,25% pada Juni.

Di sisi lain, OJK hingga awal Juli telah memfasilitasi restrukturisasi kredit senilai Rp 769,55 triliun milik 6,72 juta debitur dan restrukturisasi 3,88 juta kontrak perusahaan pembiayaan senilai Rp 141,45 triliun. Kredit yang direstrukturisasi terdiri atas kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp 326,38 triliun dan non-UMKM sekitar Rp 443,17 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemkeu), sampai pertengahan Juni, juga telah menggelontorkan stimulus fiskal senilai Rp 695,2 triliun untuk membiayai pemulihan ekonomi. Dana itu dialokasikan untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif dunia usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, serta sektoral dan pemda.

Dari stimulus fiskal senilai total Rp 695,2 triliun yang dianggarkan pemerintah, yang bersinggungan langsung dengan sektor riil dan perbankan adalah stimulus untuk UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif dunia usaha. Nilainya masing-masing mencapai Rp 123,46 triliun, Rp 53,57 triliun, dan Rp 120,61 triliun.

Untuk memacu sektor riil, pemerintah juga menempatkan dana Rp 30 triliun di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keempat bank anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) itu siap me-leverage-nya hingga tiga kali lipat, terutama untuk disalurkan sebagai kredit modal kerja.

Sepintas lalu, stimulus yang disiapkan pemerintah, BI, dan OJK sungguh menenteramkan. Dengan likuiditas berlimpah, perbankan sepertinya bisa dengan mudah mengguyurkan kredit kepada sektor riil, sehingga dunia usaha di sektor produksi bisa siuman, bangkit, dan langsung berlari. Apalagi OJK telah melonggarkan sejumlah aturan perbankan.

Namun, ternyata, menggerakkan sektor riil tak semudah membalikkan telapak tangan. Buktinya, realisasi stimulus masih rendah. Stimulus dunia usaha dan UMKM hingga akhir Juni lalu masing-masing baru terealisasi 15% dan 22,74%. Bahkan, realisasi pembiayaan korporasi masih nihil.

Rendahnya stimulus dunia usaha menunjukkan bahwa pemerintah, BI, dan OJK kurang cermat memperhitungkan kondisi di lapangan. Masalah rantai birokrasi yang masih berbelit, prosedur yang panjang, termasuk kekhawatiran para pelaksana terhadap kemungkinan tindakan mereka dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seharusnya dipertimbangkan sejak awal.

Tentu saja kita tidak ingin menyudutkan salah satu pihak, termasuk pemerintah, yang bertanggung jawab langsung terhadap penyaluran stimulus kepada sektor riil. Namun, kita tetap menyayangkan kenapa Kemkeu, BI, dan OJK tidak sedia payung sebelum hujan.

Jika benar masalah utamanya ada di birokrasi, sungguh aneh apabila "penyakit lama" yang sudah kronis itu tidak diantisipasi sejak dini. Lalu, kenapa pula kredit masih sulit mengucur? Bukankah OJK sudah merelaksasi sejumlah aturan dan BI sudah menginjeksikan likuiditas hingga ratusan triliun rupiah?

Di luar itu, kita menyadari bahwa untuk memulihkan perekonomian, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pemberian stimulus semata. Pemerintah, BI, dan OJK secara bersama-sama harus all out mendorong penyaluran kredit kepada sektor-sektor usaha yang masih bertahan di era pandemi, tentu dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking).

Mendorong penyaluran kredit kepada sektor riil pun sejatinya belum cukup. Pemerintah harus menggenjot proyek-proyek pembangunan yang mampu mendatangkan efek pengganda (multiplier effect) besar, seperti proyek infrastruktur, terutama jalan tol, jaringan kereta api, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Ke sektor-sektor itulah kredit perbankan seharusnya disalurkan.

Namun, kita harus mengingatkan pemerintah bahwa penyaluran kredit bukan satu-satunya jalan untuk memulihkan perekonomian nasional. Sumber krisis saat ini adalah Covid-19. Maka, pemulihan ekonomi tidak akan optimal jika sumber krisisnya tidak ditangani dengan baik. Karena itu, tidak boleh ada dikotomi antara penanganan ekonomi dan penanganan kesehatan. Keduanya harus dijalankan secara simultan dan terintegrasi.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS