Restrukturisasi "Multifinance"
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Restrukturisasi "Multifinance"

Tajuk: Investor Daily
Daily news and information on financial markets and investments.

Rabu, 29 April 2020 | 07:46 WIB

Seperti sektor-sektor usaha lainnya, industri pembiayaan (multifinance) juga terkena dampak pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19. Banyak nasabah atau debitur yang tidak mampu membayar cicilan karena usahanya tidak jalan akibat kantor-kantor pemerintah dan perusahaan menerapkan kebijakan bekerja di rumah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah. Sebagian besar nasabah/debitur perusahaan pembiayaan adalah untuk kredit kendaraan bermotor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah turun tangan. Untuk meringankan kesulitan yang dihadapi nasabah, dan sekaligus memitigasi dampak Covid-19, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Beleid tersebut mengatur soal restrukturisasi cicilan nasabah pembiayaan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.

Berdasarkan data yang dihimpun OJK, sampai 27 April 2020 terdapat total permohonan restrukturisasi sebanyak 644.517 kontrak dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp 39,35 triliun. Permohonan restrukturisasi dicatatkan oleh 166 perusahaan multifinance, dari total 183 perusahaan multifinance di industri pembiyaaan. Sebanyak 70% dari restrukturisasi di industri multifinance berkaitan dengan pembiayaan kendaraan mobil dan motor. OJK memprediksi jumlah permohonan restrukturisasi akibat Covid-19 bisa tembus hingga 1 juta kontrak.

Jika diperinci, permohonan restrukturisasi dalam proses sebanyak 367.465 kontrak dengan outstanding pembiayaan mencapai Rp 25,4 triliun. Kemudian, permohonan restrukturisasi yang disetujui sebanyak 253.185 kontrak dengan outstanding pembiayaan Rp 13,2 triliun. Adapun permohonan yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 23.867 kontrak dengan outstanding pembiayaan Rp 750 miliar.

Bagi nasabah/debitur yang ingin mengajukan kelonggaran cicilan, termasuk cicilan kendaraan, nasabah dapat menghubungi pihak leasing masing-masing melalui call center dalam web resmi masing-masing perusahaan leasing, tanpa harus datang ke kantor cabang di masa penerapan kebijakan jaga jarak fisik (physical distancing). Permohonan keringanan dapat dilakukan dengan persyaratan mulai dari terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar untuk antara lain, pekerja informal, penghasilan harian, usaha mikro dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Lalu, nasabah mengajukan kepada perusahaan pembiayaan dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi perusahaan. Namun patut diingat, libur cicilan bukan berarti setop bayar sama sekali, melainkan pembayaran cicilan itu bisa ditunda untuk beberapa waktu. Kewajiban pembayaran tetap harus dilunasi atau diselesaikan. Keringanan dapat diberikan dalam periode maksimal satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu/tenor, atau hal lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan POJK 14/2020 menemui banyak kendala. Banyaknya nasabah yang mesti mengajukan permohonan keringanan cicilan sehingga perusahaan pembiayaan butuh waktu untuk melakukan assesment atau penilaian. Pihak perusahaan akan menilai apakah nasabah termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung Covid-19, histori pembayaran pokok dan bunga, dan juga kejelasan penguasaan kendaraan khusus bagi nasabah yang mengambil kredit kendaraan atau leasing.

Persoalannya tidak hanya di hilir, yakni menyelesaikan macetnya cicilan nasabah. Masalahnya juga ada di hulu, yakni kondisi likuiditas multifinance yang mengkhawatirkan. Arus kas perusahaan pembiayaan terganggu seiring penundaan pembayaran cicilan nasabah selama masa restrukturisasi. Karena meliburkan cicilan nasabah, perusahaan pembiayaan tidak hanya kesulitan memenuhi kewajibannya kepada karyawan, seperti untuk membayar gaji, membayar premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, juga cicilan kepada bank.

Profitabilitas perusahaan pun pasti tergerus akibat pendapatan bunga yang anjlok selama beberapa bulan ke depan. Hal tersebut bisa diperparah jika pihak mutifinance selaku debitur tidak mendapat restrukturisasi pihak perbankan selaku kreditur. Sampai saat ini utang multifinance kepada perbankan mencapai Rp 314 triliun. Utang terbesar pada skema executing mencapai sekitar Rp 170 triliun, skema join financing sekitar Rp 50 triliun, dan sisanya berupa pola channeling.

Perusahaan pembiayaan sangat tergantung pada perbankan. Ini karena struktur pendanaan multifinance sekitar 80% dari perbankan dan sisanya 20% berasal dari pasar surat utang (obligasi). Perbankan diharapkan jangan mengunci fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan. Kita berharap kerja sama yang baik antara perbankan dan perusahaan pembiayaan dapat menemukan win win solution bagi kedua pihak.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS