Menunggu Stimulus Bekerja
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Menunggu Stimulus Bekerja

Tajuk: Investor Daily
Daily news and information on financial markets and investments.

Kamis, 30 April 2020 | 07:40 WIB

Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memompakan stimulus untuk mengatasi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Sekitar Rp 1.000 triliun stimulus telah digelontorkan Three Musketeers itu sejak Covid-19 mengharu biru perekonomian domestik, tiga bulan silam.

Selaku otoritas fiskal, pemerintah telah mengucurkan stimulus Rp 438,3 triliun, terbagi atas stimulus I, II, dan III masing-masing Rp 10,3 triliun, Rp 22,9 triliun, dan Rp 405,1 triliun. Dari tiga jilid stimulus, stimulus III adalah yang paling konkret karena ditujukan langsung untuk memerangi Covid-19, sekaligus menekan dampaknya terhadap perekonomian.

Stimulus III meliputi Rp 75 triliun untuk insentif tenaga kesehatan dan penanganan kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial (social safety net), Rp 70,1 triliun untuk mendukung industri, serta Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga stimulus ini belum termasuk bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ultramikro (umi). Bentuknya antara lain berupa kemudahan penundaan pembayaran angsuran pokok kredit selama enam bulan. Total nilainya Rp 271 triliun.

BI, sebagai otoritas moneter, telah melakukan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE) senilai Rp 503,8 triliun. Stimulus BI antara lain dituangkan lewat penurunan giro wajib minimum (GWM), pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder, repo SBN oleh perbankan dan korporasi, serta swap valuta asing (valas) guna menstabilkan rupiah.

Selaku otoritas industri jasa keuangan, OJK telah merelaksasi aturan restrukturisasi kredit. Hingga pekan kedua April, 43 bank telah merestrukturisasi kredit 262.966 debitur senilai Rp 56,5 triliun (outstanding). OJK pun telah memfasilitasi restrukturisasi 65.300 kontrak pinjaman industri multifinance dengan outstanding Rp 8,76 triliun. Stimulus OJK disinergikan dengan stimulus UMKM dan umi.

Pertanyaan besarnya, sudah efektifkah stimulus-stimulus yang dipompakan pemerintah, BI, dan OJK? Bisa dipastikan, stimulus yang digulirkan ketiga otoritas belum mampu meningkatkan stamina perekonomian nasional yang sedang lesu darah akibat terjangkit virus corona.

Mengapa demikian? Karena stimulus yang diterbitkan pemerintah, BI, dan OJK baru seumur jagung. Payung hukum, aturan, juklak/juknis, bahkan sistemnya pun baru diberlakukan beberapa pekan lalu. Terlalu naif jika stimulus diklaim sudah terbukti efektif mendongkrak perekonomian domestik yang sedang terpuruk.

Stimulus pemerintah, BI, dan OJK juga merupakan mata rantai yang saling bertautan, tidak berdiri sendiri. Kebijakan ketiga otoritas merupakan kepingan-kepingan puzzle yang tidak punya bentuk, warna, dan makna, jika tidak disatukan secara presisi. Kebijakan pemerintah, BI, dan OJK tak ubahnya pedal gas, pedal kopling, dan pedal rem. Laju kendaraan ditentukan oleh harmoni ketiganya.

Dari ketiga stimulus, yang paling menentukan adalah stimulus fiskal karena berada di paling hilir. BI bertugas menjamin likuiditas perbankan tetap tersedia. OJK memastikan likuiditas tidak mampat dan lembaganya tetap sehat. Pemerintah bertindak sebagai kasir, bendahara, sekaligus mandor, yang menjamin likuiditas tepat sasaran, efektif, dan mendatangkan kemaslahatan.

Pemerintah berada di garis terdepan dalam perang melawan Covid-19. Kecuali harus berupaya agar korban Covid-19 tidak terus berjatuhan, pemerintah--dengan dukungan BI dan OJK--harus memastikan roda ekonomi bisa terus berputar di tengah pandemi.

Namun, sekali lagi, manfaat stimulus tidak bisa langsung dirasakan. Apalagi tak ada jaminan wabah Covid-19 segera berakhir. Semakin lama pandemi corona berlangsung, semakin besar pula stimulus yang dibutuhkan sejalan dengan macetnya roda perekonomian akibat langkah-langkah penanganan Covid-19, termasuk akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Jangan lupa pula, biaya stimulus akan terus menggelembung jika langkah-langkah penanganan Covid-19 tidak efektif. Perekonomian nasional akan terkena dampak yang jauh lebih parah. Jumlah karyawan ter-PHK yang saat ini mencapai 1,6 juta orang bisa membengkak. Ekonomi Indonesia yang tahun ini diprediksi tumbuh 2,3-2,5% bisa minus. Angka pengangguran dan kemiskinan bakal melonjak.

Itu sebabnya, kita perlu terus mengingatkan pemerintah, BI, dan OJK agar tetap melaksanakan tata kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan stimulus corona, terutama untuk program-program yang rawan aji mumpung (moral hazard), seperti penyaluran bansos dan pembelian alat kesehatan (askes). Good governance akan menjadikan stimulus tepat sasaran, baik dari sisi program dan kebijakan, maupun dari sisi anggaran.

Kita percaya bahwa konsistensi dan keteguhan menjalankan good governance akan menjadi kunci keberhasilan mengatasi Covid-19 secara keseluruhan. Sebab, dengan menjalankan good governance, berarti seluruh sumber daya dikerahkan sepenuhnya untuk perang melawan Covid-19. Total, all-out.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS