Transparansi Kartu Prakerja
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Transparansi Kartu Prakerja

Tajuk: Investor Daily
Daily news and information on financial markets and investments.

Selasa, 28 April 2020 | 07:49 WIB

Respons cepat manajemen pelaksana program Kartu Prakerja menanggapi masukan berbagai kalangan masyarakat patut diapresiasi. Manajemen pelaksana juga menjamin ada keterbukaan proses seleksi mitra maupun lembaga pelatihan untuk bekerja sama, dalam program yang telah dijanjikan Jokowi saat kampanye pilpres itu.

Program Kartu Prakerja juga sudah tepat disesuaikan dengan situasi dan tantangan bangsa saat ini, yang tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang cepat mengganas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mewanti-wanti agar Kartu Prakerja diprioritaskan bagi korban PHK, mengingat pandemi telah berdampak menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja massal di berbagai daerah. Selain terjadi gangguan perdagangan internasional maupun domestik hingga tersendatnya industri, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penularan virus corona baru tersebut juga menghentikan hampir semua kegiatan ekonomi.

Di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi episentrum pandemi Covid-19 di Tanah Air, pemberlakuan PSBB hanya menyisakan 11 sektor yang masih boleh beroperasi. Ini mencakup sektor yang menangani kesehatan; bahan pangan/makanan/minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar/objek vital; serta kebutuhan sehari-hari.

Kementerian Ketenagakerjaan mendata ada 1,9 juta pekerja di-PHK dan dirumahkan dari 114.340 perusahaan, dengan yang terbesar di Jakarta. Namun, di lapangan dipastikan jumlahnya lebih besar dari itu, bisa dua kali lipat. Pasalnya, data dari sektor informal yang memiliki pekerja jauh lebih besar belum banyak yang masuk.

Berdasarkan laporan yang diterima Kemnaker, ada 83.546 perusahaan di sektor formal terdampak pandemi virus corona, sedangkan di sektor informal sebanyak 30.794 perusahaan. Jumlah ini dipastikan bertambah, mengingat puncak pandemi pun belum ada yang tahu kepastiannya.

Oleh karena itu, sudah tepat jika pemerintah kini memberikan berbagai stimulus untuk meringankan beban pekerja yang terkena PHK, termasuk dengan menggunakan Kartu Prakerja. Selain melalui pemberian Kartu Prakerja, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat, seperti melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, bantuan langsung tunai, hingga pembebasan atau diskon pembayaran listrik untuk keluarga sasaran kelompok 40% termiskin.

Program Kartu Prakerja yang baru saja diluncurkan itu, selain dikembangkan sebagai jaring pengaman sosial selama pandemi Covid-19, juga tetap dipertahankan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing SDM kita. Setiap penerima Kartu Prakerja mendapatkan paket manfaat total senilai Rp 3.550.000. Ini terdiri dari bantuan biaya pelatihan Rp 1.000.000 yang dapat digunakan untuk membeli program pelatihan di mitra platform digital, sisanya untuk insentif.

Insentif yang terdiri dari 2 bagian itu akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, OVO, atau GoPay milik peserta. Yang pertama, insentif pascapenuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 2.400.000, yang diberikan selama empat bulan (Rp 600.000 per bulan). Kedua, insentif pascapengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei dengan total jumlah 3 survei, atau totalnya senilai Rp 150.000.

Para peserta ini bebas mengunjungi mitra situs platform digital, membandingkan harga, dan memilih jenis pelatihan sesuai minat atau kebutuhan. Sedangkan untuk jenis pelatihan secara offline atau dengan tatap muka, bisa dilaksanakan setelah pemerintah mengevaluasi aspek keamanan dan setelah pembatasan sosial dicabut.

Terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja tersebut, manajemen pelaksana juga menjamin adanya keterbukaan dalam proses seleksi mitra dan lembaga pelatihan untuk bekerja sama, sejak awal program itu disiapkan. Manajemen pelaksana memastikan tidak ada jalur khusus, tidak ada preferensi khusus, karena terbuka bagi semua pihak yang memenuhi syarat dan sanggup memenuhi kewajiban.

Keterlibatan aplikasi pembayaran digital (e-wallet), seperti LinkAja, OVO, dan GoPay, untuk membantu kelancaran implementasi program Kartu Prakerja. Sebab, kehadiran mereka memperlancar aliran dana insentif dari pemerintah kepada peserta, serta kepada penyedia platform paket pelatihan kerja. Mereka menjadi mitra resmi bersama bank badan usaha milik negara (BUMN) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, pemerintah menggandeng delapan mitra resmi lainnya untuk platform digital, seperti Tokopedia dan Pintaria.

Dalam program Kartu Prakerja ini, dari sisi penyedia aplikasi pembayaran digital tidak bermasalah. Yang banyak dikritisi sejumlah kalangan adalah dari sisi provider paket pelatihannya.

Merespons masalah tersebut, manajemen pelaksana pun membuka diri dengan menjelaskan bahwa ketika berdiri pada 17 Maret 2020, Indonesia berada dalam kondisi darurat Covid-19 dan program ini harus segera diluncurkan dengan fokus utama adalah pelayanan masyarakat secepatnya. Hal ini tentu saja jauh dari sempurna.

Meski sejak awal kemitraan Kartu Prakerja terbuka dan sudah ditanyakan kepada perusahaan calon-calon mitra market place misalnya, waktu itu beberapa menolak, belum sanggup, atau memilih untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah. Saat itu hanya delapan mitra digital yang menyatakan sanggup bermitra, yang kini menjadi platform resmi dalam kerja sama Program Kartu Prakerja, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan dari pemerintah adalah Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kemenaker. Sedangkan lembaga pelatihan hingga kini sudah hampir 300 yang bekerja sama, yang menawarkan 2.000 lebih jenis pelatihan tersertifikasi.

Untuk menjadi mitra digital Kartu Prakerja, perusahaan digital harus memiliki cakupan layanan berskala nasional, memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai, dan mendukung program Kartu Prakerja. Selain itu, memiliki portal, situs, atau aplikasi yang bisa diakses melalui internet, serta memiliki kerja sama dengan lembaga pelatihan yang memiliki program pelatihan berbasis kompetensi kerja. Untuk pihak swasta, juga harus berbadan hukum perseroan terbatas dan memiliki izin usaha.

Sedangkan yang bisa menjadi lembaga pelatihan adalah badan swasta, BUMN, BUMD, atau dari lembaga pemerintah. Lembaga pelatihan ini juga harus bekerja sama dengan mitra atau kanal digital, memiliki tata kelola Kartu Prakerja, menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan pasar, serta ada kurikulum dan silabus terstruktur. Selain itu, ada sarana dan prasarana pembelajaran, tenaga pendidik berkualifikasi, ada sistem evaluasi pembelajaran, dan bagi badan swasta, memiliki nomor induk berusaha (NIB) dari online single submission (OSS).

Oleh karena pemerintah secara tegas menyatakan tidak membatasi jumlah mitra yang bergabung menjadi mitra digital Kartu Prakerja, maka kini silakan semua yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Calon mitra dan lembaga pelatihan bisa mendaftar melalui surat elektronik di info@prakerja.go.id dengan melampirkan profil perusahaan, serta tautan atau aplikasi yang sudah beroperasi kepada Tim Kemitraan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.

Transparansi program dengan melibatkan secara terbuka semua komponen masyarakat semacam ini perlu dikembangkan pula untuk penyusunan hingga pelaksanaan dan evaluasi program pemerintah yang lain. Ini dipastikan akan lebih tepat sasaran bagi rakyat, sekaligus mengurangi penyelewengan maupun korupsi.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS