Waspadai Potensi Gagal Bayar MTN
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Waspadai Potensi Gagal Bayar MTN

Tajuk: Investor Daily
Daily news and information on financial markets and investments.

Jumat, 24 April 2020 | 07:50 WIB

Potensi gagal bayar (default) surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) kembali mencuat. Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat pandemi virus corona atau Covid-19 berdampak pada kondisi keuangan perusahaan penerbit MTN. Mereka kekurangan likuiditas sehingga mengurangi kemampuannya membayar kupon bunga dari surat utang yang jatuh tempo. Terlebih, produk MTN biasanya memiliki kupon yang tinggi dan membuat beban bunga bertambah besar yang secara otomatis menekan cash flow perusahaan.

Banyak perusahaan penerbit MTN dihadapkan pada persoalan arus kas yang tidak lancar akibat wabah Covid-19 menurunkan aktivitas bisnis mereka. Potensi penundaan pembayaran bunga MTN pun berpeluang terjadi. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga memengaruhi kinerja emiten dari sektor-sektor yang akan terdampak negatif dari pandemi ini. Sektor-sektor tersebut di antaranya pariwisata, transportasi, jasa keuangan, dan industri dasar.

Tidak hanya di perusahaan swasta, potensi gagal bayar surat utang sebelumnya pernah disinggung Menteri BUMN Erick Thohir pada awal tahun ini. Erick menyoroti modus yang dipakai perusahaan BUMN bermasalah untuk menerbitkan utang baru sehingga berimbas pada beban perusahaan yang meningkat. Dana dari penerbitan surat utang tersebut untuk menyuntik proyek yang sebenarnya tidak feasible.

Sejauh ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memberikan sinyal untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi pada instrumen MTN. Kebijakan relaksasi akan menjadi kabar baik bagi para emiten MTN untuk menjaga likuiditas jangka pendek, terutama emiten pada sektor bisnis yang paling terdampak langsung pandemi Covid-19.

Namun yang pasti, sejumlah kasus gagal bayar kupon MTN tahun lalu telah menurunkan kepercayaan investor pada instrumen investasi ini. Investor yang dirugikan pada kasus gagal bayar MTN mesti mendapat perlindungan dari regulator. Karena itu, belajar dari pengalaman buruk sebelumnya serta untuk menjaga kepercayaan dan melindungi investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Peraturan ini mulai berlaku 1 Juni 2020.

Semangat dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat serta menyediakan payung hukum untuk penerbitan EBUS. Sedangkan kriteria penerbitan EBUS yang masuk dalam POJK ini, antara lain memiliki jatuh tempo 1 tahun yang nilai penerbitannya minimal Rp 1 miliar, atau kurang dari Rp 1 miliar yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga selama setahun mencapai Rp 1 miliar. Surat utang ini hanya bisa dibeli kembali setelah satu tahun dari tanggal penerbitan. Selain emiten, pihak lain yang bisa menerbitkan EBUS, antara lain badan usaha di Indonesia, lembaga supranasional, dan kontrak investasi kolektif yang sesuai peraturan di pasar modal.

OJK juga mengatur prosedur dan tata cara penerbitan EBUS tanpa penawaran umum, termasuk MTN wajib menyampaikan dokumen penerbitan EBUS tanpa penawaran umum kepada OJK. Sebelumnya, MTN yang sering kali ditawarkan tanpa penawaran umum ini tidak diwajibkan untuk melapor ke OJK. Dengan adanya peraturan ini maka pihak yang menawarkan MTN wajib mendaftar di OJK.

Selain itu, OJK juga mewajibkan MTN memperoleh peringkat atau dijamin dengan jaminan senilai paling sedikit 100% dari nilai nominal MTN, jika diterbitkan oleh pihak selain emiten atau perusahaan publik. Dua kewajiban tersebut akan menambah tahapan proses penerbitan MTN, yang dahulu gampang mengeluarkan MTN, sekarang jadi tidak mudah. Pengetatan penerbitan MTN untuk memulihkan kondisi investasi MTN, dan investor menjadi lebih terjaga dari risiko gagal bayar MTN.

Persyaratan yang ditetapkan dalam POJK Nomor 30/POJK.04/2019 telah berdampak menurunkan minat penerbitan MTN tahun ini. Emiten makin menahan diri dalam melakukan proses penawaran menjelang pemberlakuan efektif peraturan OJK tersebut. Tantangan lainnya adalah meningkatnya cost of fund akibat imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) yang tinggi sehingga penerbitan MTN dirasa kurang cocok untuk saat ini.

Sedangkan dari sisi investor yang sudah memiliki atau menempatkan dananya di MTN sebaiknya perlu melakukan peninjauan kembali terhadap portofolio mereka. Investor juga harus aktif berkomunikasi dengan investor relation dari emiten penerbit MTN terkait dengan rencana kerja maupun kinerja keuangan emiten, terutama untuk sektor-sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS