INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Perludem Nilai Persiapan Pembukaan Tahapan Pilkada Belum Maksimal

Minggu, 14 Juni 2020 | 16:07 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai persiapan pembukaan tahapan Pilkada serentak yang dimulai Senin (15/6/2020) besok belum maksimal. Bahkan persiapannya masih sangat rendah bila harus sesuai dengan protokol kesehatan.

"Bisa disimpulkan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan yang akan berlangsung 15 Juni belum sepenuhnya siap," kata Titi di Jakarta, Minggu (14/6/2020).

Ia menjelaskan ketidaksiapan bisa dilihat dari belum disahkannya pengaturan tata kelola pilkada yang sejalan dengan protokol penanganan Covid-19. Kemudian masalah anggaran yang belum sepenuhnya cair di tiap daerah. Apalagi tambahan anggaran untuk penyediaan perlengkapan kesehatan yang sesuai protokol kesehatan Covid 19.

"Anggaran dan mekanisme pengadaan untuk kebutuhan pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan belum tuntas. Merujuk pada apa dan bagaimana dilakukannya, apakah refocusing dan realokasi? Terus sudah selesai dilakukan atau belum? Tidak banyak perkembangan yang meyakinkah bahwa semuanya sudah terang benderang di lapangan," jelas Titi.

Dia melihat pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) juga belum tersedia untuk keperluan pelaksanaan pilkada berbasis protokol penanganan Covid-19. Hal ini bisa berdampak para petugas di daerah yang bekerja dengan standar yang tidak sama dan sangat bergantung pada pendekatan masing-masing daerah. Praktik tersebut tidak sejalan dengan konsep keserentakan pilkada yang dianut bangsa ini.

"Mestinya ditopang oleh keserentakan aturan dan praktik teknis yang berlaku," tegas Titi.

Dia mengingatkan kondisi belum tersedianya APD membuat penyelenggaraan pilkada dilakukan tidak sesuai dengan protokol penangaan Covid-19 sebagaimana diminta Gigus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Situasi ini bisa mengancam keselamatan dan kesehatan para petugas yang bekerja di lapangan. Selain itu bukan tidak mungkin bisa memicu para petugas dan pemilih terpapar Covid-19.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Berolahraga Pagi Bersama Tiga Kepala Staf TNI di Bogor

Jokowi meminta TNI untuk tetap membantu dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar taat kepada protokol kesehatan.

POLITIK | 14 Juni 2020

Presiden Sebut Pramono Edhie Prajurit yang Baik

Presiden menjelaskan, Pramono Edhie Prabowo merupakan seorang prajurit TNI yang sangat baik.

POLITIK | 14 Juni 2020

Wapres Minta Ulama Dorong Kedisiplinan Umat Agar Tak Terpapar Virus Covid-19

Wapres mengatakan, pemerintah memantau adanya kesan euforia masyarakat yang gembira karena pintu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dibuka.

POLITIK | 14 Juni 2020

Pemerintah Perlu Pertimbangkan Penambahan Rumah Sakit Khusus Covid-19

Bila kasus bertambah, maka yang sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah ketersediaan sarana dan prasarana medis.

POLITIK | 14 Juni 2020

Sekjen PDIP Jelaskan Sikap Terbaru Partai soal RUU HIP

PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang.

POLITIK | 14 Juni 2020

Pramono Edhie Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Pramono Edhie Wibowo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/6/2020).

POLITIK | 13 Juni 2020

Presidential Threshold Dinilai Batasi Capres Berkualitas

Aturan presidential threshold dinilai melemahkan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis.

POLITIK | 13 Juni 2020

PT Terlalu Tinggi Dinilai Lahirkan Oligarki

Kenaikan parliamentary threshold (PT) menutup peluang kemunculan partai baru.

POLITIK | 13 Juni 2020

KSPSI: Besaran Iuran Tapera Bebani Buruh

"Tapera harusnya jadi opsional. Tidak dipaksakan seperti saat ini," ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

POLITIK | 13 Juni 2020

Nasdem Tolak Lanjutkan Pembahasan RUU HIP

"Nasdem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966," kata Ahmad M Ali.

POLITIK | 13 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS