PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%

Kamis, 11 Juni 2020 | 14:55 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan angka ambang batas partai politik (parpol) atau gabungan parpol mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (Pres-T) sebesar 10 persen. Tujuannya agar menghindari tajamnya polarisasi dukungan terhadap paslon yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Kami mendorong agar presidential threshold diturunkan hingga 10 persen, sehingga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang dimungkinkan munculnya lebih dari dua paslon. Dengan demikian rakyat lebih banyak opsi untuk memilih pemimpin mereka," ujarSekretaris Fraksi PKB DPR Fathan Subchi kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Fathan menuturkan berkaca pengalaman Pilpres 2014 dan 2019, angka Pres-T 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu sebelumnya, terlalu berisiko terhadap soliditas bangsa. Tingginya ambang batas tersebut, lanjut Fathan, hanya berdampak pada minimnya keikutsertaan paslon.

Akibatnya dalam dua kali perhelatan Pilpres tersebut yang muncul hanya dua pasangan calon sehingga memunculkan polarisasi dukungan yang begitu tajam di tengah masyarakat. "Kami menilai polarisasi dukungan di tengah tingginya keragaman serta kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia sangat berbahaya. Pengalaman di 2014 dan 2019 menunjukkan betapa masyarakat begitu terbelah, bahkan hingga saat ini kalo kita lihat di media sosial aroma perpecahan itu masih terasa," ujar Fathan.

Fathan optimistis dengan angka Pres-T 10 persen, maka peluang munculnya lebih dari dua paslon sangat terbuka. Semakin banyak kesempatan dari putera-puteri terbaik bangsa untuk ikut berkompentisi menjadi presiden dan wakil presiden. Fathan menambahkan, penurunan Pres-T ini juga harus diikuti dengan penghapusan redaksi "atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR Sebelumnya".

Basis perhitungan Pres-T, ungkap Fathan, didasarkan pada jumlah suara nasional yang diperoleh parpol yang memiliki kursi DPR. Sementara terkait angka ambang batas parpol lolos parlemen atau parliamentary threshold (PT), Fathan menyatakan, PKB mengusulkan 7 persen

"Batasan 7 persen ini akan menciptakan lembaga parlemen yang sederhana dan stabil. Kami ingin lembaga parlemen di masa depan kian ramping sehingga menyederhanakan proses-proses politik dalam pelaksanaan fungsi sebagai wakil rakyat baik dalam hal pengawasan, anggaran, maupun proses legislasi," ucap Fathan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPU Terapkan Standar Protokol Kesehatan di Setiap Tahapan Pilkada

Tahapan awal pelaksanaan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dengan kembali mengaktifkan petugas pelaksana di seluruh daerah.

POLITIK | 11 Juni 2020

Pilkada Serentak, DPR Berencana Libatkan Gugus Tugas Covid-19

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bakal dilibatkan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

POLITIK | 11 Juni 2020

Mahfud: Pilkada Harus Digelar untuk Lahirkan Pemerintahan Efektif

Pilkada harus tetap digelar kendati pandemi Covid-19 masih berlangsung pada saat ini.

POLITIK | 11 Juni 2020

Kader Partai Demokrat Diminta Solid

Seluruh Partai Demokrat (PD) diminta senantiasa menjaga solidaritas.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Diapresiasi

Akbar Yahya mengapresiasi pengesahan susunan kepengurusan DPP PD periode 2020-2025 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

POLITIK | 10 Juni 2020

Ganjar Pranowo Belum Tentu Didukung PDIP di 2024

Lembaga Survei Vox Populi Research Centre merilis hasil survei terbarunya mengenai elektabilitas para calon presiden 2024.

POLITIK | 9 Juni 2020

Pandemi Corona Jadi Momentum Persiapkan Protokol Krisis

Menurut Bambang Soesatyo dengan protokol krisis, Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat dalam menghadapi situasi apapun.

POLITIK | 9 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir

Pilkada Serentak harus tetap digelar tahun 2020 ini karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tidak diketahui kapan berakhir.

POLITIK | 10 Juni 2020

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan normal baru yang diambil pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali ekonomi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Dukcapil Kemdagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada 2020

Kemdagri, dalam hal Direktorat Jenderal Dukcapil, tetap menyiapkan DP4 tambahan untuk pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS