Ketua MPR: Keberatan UU Cipta Kerja Baiknya Disampaikan Lewat Gugatan ke MK
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Ketua MPR: Keberatan UU Cipta Kerja Baiknya Disampaikan Lewat Gugatan ke MK

Kamis, 15 Oktober 2020 | 17:19 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong agar keberatan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) disampaikan lewat cara-cara konstitusional yakni pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami mengimbau masyarakat yang masih menolak sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja agar dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai mekanisme yang berlaku," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Kamis (15/10/2020).

Bamsoet juga menanggapi masih akan ada aksi massa untuk berunjuk rasa sebagai salah satu bentuk penolakan terhadap UU itu. Dia mendorong aparat untuk terus bersiaga di titik-titik yang berpotensi terjadi keramaian dari aksi unjuk rasa.

Di sisi lain, Bamsoet mengingatkan masyarakat yang akan melakukan aksi demo penolakan, untuk menyampaikan pasal-pasal mana saja yang menjadi keberatan. aAar tuntutan tidak melebar ke arah yang merugikan masyarakat.

"Serta diharapkan melakukan demo atau aksi dengan tertib dan tidak anarkis, juga menerapkan protokol kesehatan," imbuhnya.

MPR juga mendorong pemerintah agar membuka dialog dan diskusi dengan masyarakat terkait pelibatan dan penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.

Diharapnya, Pemerintah juga berkomitmen melibatkan akademisi dalam penyusunan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Dan benar-benar melaksanakan janji menampung aspirasi yang disampaikan sehingga peraturan turunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

"Kami juga berharap Pemerintah untuk tetap mensosialisasikan kepada publik mengenai UU Cipta Kerja. Bahwa ketentuan yang belum diatur dalam UU tersebut akan diatur aturan turunannya dan penyusunan aturan turunan dilakukan paling lama tiga bulan, sehingga masyarakat perlu bersabar," ulasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Arsul Sani: Tidak Haram TNI Terlibat Berantas Terorisme

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengemukakan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Pakar: Putusan MK Tetap Final dan Mengikat

Kekuatan putusan MK dikhawatirkan terkait revisi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

KPK Akui Ajukan Anggaran Mobil Dinas Pimpinan dan Pejabat Struktural

KPK mengakui mengajukan anggaran mobil dinas untuk pejabat hingga pimpinan KPK.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Mantan Wakapolri H Syafruddin Terima Gelar Doktor Kehormatan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung

H Syafruddin dianugerahi gelar doktor kehormatan karena kiprahnya dalam mengemban tugas yang diamanahkan baik di dalam maupun luar negeri.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Geospasial Bantu Perusahaan Buat Perencanaan Kelangsungan Bisnis

Teknologi geospasial juga terbukti penting dalam membantu organisasi membuat perencanaan kelangsungan bisnis.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Rektor UGM: Perlu Adaptasi dan Inovasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Menurut Rekrot Panut Mulyono tuntutan terhadap inisiatif dalam adaptasi normal baru Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi semakin besar.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Tekan Covid-19, Gubernur Sumut Minta Daerah Tingkatkan Pengawasan

Gubernur Sumatera Utara sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Edy Rahmayadi menyebut angka kesembuhan dari penyebaran Covid-19 di Sumut meningkat drastis.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

BNPB Sebut Indonesia Masuk 35 Negara Dengan Risiko Tinggi Bencana

Seperti diketahui di Indonesia ada 500 gunung api, sebanyak 127 gunung api diantaranya masih aktif dan ditambah sekitar 300 patahan lempeng .

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Kritik Pegiat HAM Tolak Prabowo ke AS Disebut Tak Relevan

Tidak relevan pegiat hak asasi manusia (HAM) menolak kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS).

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Soal Kerja Sama Vaksin, DPR Apresiasi Kunjungan Sejumlah Menteri ke Eropa

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar mengapresiasi kunjungan sejumlah menteri ke Eropa terkait kerja sama vaksin Covid-19.

NASIONAL | 15 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS