INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Dikritik Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro: Orde Baru Sudah Selesai

Sabtu, 26 September 2020 | 15:30 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menjawab kritikan aktivis antikorupsi atas keputusannya menjadi tim pengacara Bambang Trihatmodjo untuk menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagai seorang advokat sejak 1981, Busyro mengaku terikat prinsip dengan prinsip justice for all, equality before the law dan presumption of innocent.

Untuk itu, tak adil jika gugatan Bambang ke Sri Mulyani dikaitkan dengan statusnya sebagai putra Presiden ke-2 RI Soeharto atau bagian dari Keluarga Cendana dan rezim Orde Baru.

"Dalam dunia advokat itu etika profesi itu kan justice for all, semua pihak terikat. Bahkan sekarang kalau dikait-kaitkan dengan Keluarga Cendana tidak adil," kata Busyro saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (26/9/2020).

Salah satu pihak yang mengkritik keputusan Busyro menjadi pengacara Bambang adalah Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada ( Pukat UGM) Zainur Rohman.

Menurutnya keputusan Busyro telah mencoreng citranya sendiri yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi dan bahkan mantan Pimpinan KPK. Hal ini mengingat Bambang merupakan bagian Keluarga Cendana dan Orde Baru yang masih memiliki beban masa lalu seperti dugaan kasus korupsi yang hingga kini belum tuntas.

Menjawab hal ini, Busyro menyatakan, Orde Baru tak hanya menyangkut Soeharto dan Keluarga Cendana, tetapi sistem pemerintahan yang juga menyangkut ABRI, Polri hingga Partai Golkar sebagai pendukung utama serta kalangan konglomerat. Namun, kata Busyro, Orde Baru saat ini telah selesai. Untuk itu, tidak adil jika keluarga Soeharto terus dikaitkan dengan Orde Baru.

"Alangkah tidak adilnya kalau keluarga dari pak Harto itu ada yang punya persoalan ini kemudian disikapi dengan tidak adil. Supaya adil ya ke pengadilan saja. Dalam etika agama juga ada itu, janganlah kebencianmu kepada satu kaum berakibat kamu benci kepada kaum itu. Orde Baru kan sudah bukan kaum, sudah almarhum," tegasnya.

Apalagi, kata Busyro gugatan yang dilayangkan Bambang Trihatmodjo bukanlah kasus korupsi atau pelanggaran HAM. Bambang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas keputusan Sri Mulyani memperpanjang pencegahannya bepergian ke luar negeri dalam rangka pengurusan piutang negara.

"Setelah kami pelajari, kasus ini bukan kategori dugaan korupsi atau korupsi sama sekali tidak ada, juga bukan kasus misalnya pelanggaran HAM itu juga tidak ada sama sekali, kan enggak mungkin pelanggaran HAM perorangan, jadi yang jelas bukan kasus korupsi," kata Busyro.

Selain itu, gugatan yang dilayangkan Bambang merupakan persoalan lama. Persoalan yang tidak pernah dipermasalahkan pada pemerintahan sebelumnya, atau pemerintahan setelah Soeharto.

"Di era-era persiden sebelumnya tidak pernah diangkat dipermasalahkan, sejak Presiden Megawati, Gusdur, SBY, Habibie, dipermasalahkan baru kemarin itu," katanya.

Meski demikian, Busyro belum bersedia merinci langkah yang akan dilakukannya dalam persidangan. Dia meminta semua pihak untuk bersabar sampai kasus ini disidangkan.

"Biar nanti di pengadilan saja dibuka. Biar teman-teman pers bisa mengedukasi masyarakat," katanya.

Dikutip dari laman PTUN DKI Jakarta, gugatan yang diajukan Bambang Trihatmodjo pada 15 September teregister dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, Bambang Trihatmodjo meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Selain itu, Bambang Trihatmodjo dalam gugatannya meminta PTUN mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Erick Thohir: Bantuan Kuota Data Internet Agar Indonesia Tetap Bekerja

Bantuan berupa kuota data internet untuk membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani Pembelajaran Jarak Jauh.

NASIONAL | 26 September 2020

Busyro Muqoddas Jadi Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo

antan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas membenarkan menjadi tim pengacara putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo

NASIONAL | 26 September 2020

Pencairan Bantuan Sosial Tunai di Samarinda Masuki Tahap Keenam

Saat pembayaran Pos Indonesia langsung scan dan foto wajah KPM untuk di-upload melalui aplikasi Pos Giro Cash.

NASIONAL | 26 September 2020

Capaian Prolegnas Prioritas 2020: Nafsu Besar, Tenaga Kurang

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemkumham Benny Riyanto mengatakan, capaian Prolegnas Prioritas 2020 masih jauh dari harapan

NASIONAL | 26 September 2020

Revisi UU Kejaksaan Dinilai Tak Kurangi Kewenangan Penyidikan Polri

Kekhawatiran revisi UU Kejaksaan akan membuat wewenang korps Adhyaksa semakin powerfull dianggap tidak beralasan.

NASIONAL | 26 September 2020

37 Pegawai Mundur, Pimpinan KPK Evaluasi Sistem Kepegawaian

KPK menghormati keputusan para pegawai yang mengundurkan diri.

NASIONAL | 26 September 2020

Vosmed Bantu Pembelajaran Mahasiswa Kedokteran

Vosmed Medical Course membantu mahasiswa kedokteran dalam mengatasi masalah pembelajaran.

NASIONAL | 26 September 2020

Kemkumham Dalami Keterlibatan Pejabat Lapas Terkait Kaburnya Napi Narkoba

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Kemkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dicopot dari jabatannya.

NASIONAL | 26 September 2020

Panglima TNI Mutasi 56 Pati TNI, Termasuk Kepala RSPAD dan Kapuspen

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI

NASIONAL | 26 September 2020

Jokowi: Realisasi Program Perlindungan Sosial Berjalan Baik

Sejumlah program dengan alokasi Rp 203,9 triliun dikeluarkan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial.

NASIONAL | 26 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS