INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Sudah Jadi Tersangka, Jenderal Prasetijo Belum Bisa Dipecat

Selasa, 28 Juli 2020 | 16:03 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Karier mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo (BJP PU) di kepolisian belum berakhir kendati lulusan Akpol angkatan 91 ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya belum ada proses sidang apalagi putusan hukum yang tetap atau inkracht.

“Itu berproses terkait statusnya nanti (sebagai anggota Polri) ada prosesnya sendiri bagaimana proses menghentikan anggota polisi dari Polri. Itu ada aturan mainnya, nanti dari Propam, apalagi kalau sudah inkracht,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri Selasa (28/7/2020).

Baca Juga: Kabareskrim: Jenderal Prasetijo Utomo Musnahkan Barang Bukti

PP 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri mengatur jika seorang anggota polisi bisa diberhentikan dengan tidak hormat dengan beberapa alasan termasuk melakukan tindak pidana. Pasal 12 ayat (1) menulis, “Anggota Polri…. diberhentikan tidak dengan hormat… apabila: a.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas…”

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti diberitakan Prasetijo dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 E KUHP dan pasal 426 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun.

Baca Juga: Motif Prasetijo Turuti Kemauan Djoko Tjandra Belum Diungkap

Sangkaan 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 E KUHP terkait pembuatan surat palsu, dan menggunakan surat palsu. Yakni surat jalan, dan surat keterangan pemeriksaan Covid-19. Di mana dua surat jalan dibuat atas perintah tersangka Prasetijo Utomo. Kemudian surat keterangan Covid dan rekomendasi kesehatan yang dibuat di Pusdokkes Polri.

Sedangkan Pasal 426 KUHP terkait membantu orang yang dirampas kemerdekaannya yang dikuatkan surat Jampidsus kepada Kabareskrim Polri tentang status hukum Djoko Tjandra sebagai buron.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Warga Jember Tak Puas terhadap Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Hasil survei menemukan setidaknya ada lima persepsi negatif atau rapor merah atas kinerja Pemkab Jember.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Periksa 2 Pegawai Rohde and Schwarz untuk Tersangka PT Merial Esa

Pemeriksaan terhadap kedua pegawai PT Rohde Indonesia itu diduga terkait dengan Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Motif Prasetijo Turuti Kemauan Djoko Tjandra Belum Diungkap

Mabes Polri masih belum mengungkapkan motif Prasetijo Utomo tunduk terhadap perintah buronan kakap Djoko Soegianto Tjandra.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Jelang Pilkada Serentak, BPKP Inisiasi Sinergi Pengawalan Akuntabilitas

BPKP menginisiasi pentingnya kolaborasi dalam mengawal akuntabilitas Dana Hibah dan Bansos jelang Pilkada Serentak.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Presiden Keluarkan Perpres Perlindungan Anak Korban dan Anak Saksi

Presiden menetapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi pada 6 Juli 2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Fokus pada Tindakan Pencegahan, Ini Respons Ketua MPR

Kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang berhasil menyelamatkan uang negara Rp 79 triliun selama semester I-2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

MUI: Miliki Penyakit Bawaan Lebih Baik Salat Iduladha di Rumah

Umat Islam yang lanjut usia, sakit, dan memiliki penyakit bawaan diimbau agar melakukan salat Iduladha 1441 H di rumah bersama keluarga.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menkes Setujui Sumut Jalankan Kegiatan Sosial Ekonomi Berdaptasi dengan Kebiasaan Baru

"Ada buku panduan dengan 500 halaman di dalam adaptasi kebiasaan baru ini," sebut Edy Rahmayadi

NASIONAL | 28 Juli 2020

Anita Kolopaking Mengaku Siap Dijadikan Tersangka

Anita Kolopaking sendiri mengaku siap jika pada akhirnya dijadikan sebagai tersangka.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Cegah Covid-19, Salat Iduladha di Lapangan Merdeka Medan Ditiadakan

Salat Iduladha tidak dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan karena jumlah jamaah yang melaksanakan salat biasanya membeludak, bahkan bisa mencapai 8.000 orang.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS