LPSK: Tangkap dan Masukkan Djoko Tjandra ke Penjara

LPSK: Tangkap dan Masukkan Djoko Tjandra ke Penjara

Sabtu, 25 Juli 2020 | 15:32 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan memulangkan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra yang disebut berada di Malaysia. Selain menghentikan aksi akribatik DjokoTjandra yang kerap mengangkangi hukum di Indonesia, LPSK menilai penangkapan terhadap Direktur PT Era Giat Prima tersebut dapat menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Aksi akrobatDjoko Tjandra yang membuat masyarakat Indonesia geram perlu segera dihentikan. Cara terbaik bagi aparat hukum untuk menepis kecurigaan serta mengembalikan kepercayaan publik adalah segera menangkap serta memasukannya ke dalam penjara. Namun begitu, LPSK tetap memberikan apresiasi Kapolri atas sikap tegasnya dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Baca Juga:Komjak Pastikan Dalami Foto Oknum Jaksa dengan Djoko Tjandra

Diketahui, setelah 11 tahun buron, Joko Tjandra kembali ke Tanah Air tanpa terdeteksi. Pada 8 Juni 2020, Djoko membuat KTP elektronik yang kemudian dipergunakannya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djoko juga membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski seminggu kemudian paspor itu dicabut.

Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat berkat surat jalan dan surat bebas covid-19 yang dikeluarkan dan dibantu oleh Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo. Buntut dari persoalan ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, skandal Djoko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka terkait hilangnya nama Djoko Tjandra dari red notice Interpol.

Baca Juga:Pengacara Djoko Tjandra Dicegah ke Luar Negeri

Sementara Djoko Tjandra yang telah mengobrak-abrik muruah sejumlah institusi dan lembaga penegak hukum seakan kembali "menghilang" hingga saat ini.

Susi menegaskan, LPSK mendukung aparat penegak hukum memburu Djoko Tjandra agar kasus-kasus nya dapat dibongkar secara tuntas. LPSK memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Bila terjadi eskalasi perihal keterancaman saksi, LPSK akan segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian," katanya.

LPSK, kata Susi siap melindungi sejumlah saksi-saksi yang terancam, memiliki informasi serta mau membuka suara terkait kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Tjandra, tak terkecuali untuk kasus surat jalan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi polisi.

"Bahkan bila ada yang mengajukan diri sebagai Saksi Pelaku atau Justice Collaborator, kami siap menerima," kata Susi.
Susi menegaskan, LPSK akan berupaya memberikan jaminan keamanan kepada saksi-saksi yang terancam dalam perkara Djoko Tjandra. Hal itu mengingat pentingnya peran dan keterangan saksi dalam mengungkap skandal pelarian Joko Tjandra.

Baca Juga:Pembekuan Aset Djoko Tjandra Tidak Bisa Dilakukan Walaupun Status WNI Dicabut

"Jenis-jenis perlindungan tersebut akan diberikan kepada saksi berdasarkan bentuk ancaman yang ada," katanya.

Dikatakan Susi, skandal pelarian Djoko Tjandra telah merusak kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Tak hanya itu, skandal ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Papua Nugini yang selama ini berlangsung harmonis.

“Aparat penegak hukum di bawah naungan pemerintah harus bersinergi untuk mengejar Djoko Tjandra, mungkin kita bisa memaksimalkan perjanjian kerja sama ekstradisi dengan Malaysia dan Papua Nugini untuk memulangkan yang bersangkutan ke tanah air," katanya.

Baca Juga:KPK Pastikan Usut Dugaan Suap dalam Skandal Djoko Tjandra

Ditegaskan Susi, skandal pelarian Djoko Tjandra menjadi pertaruhan besar bagi penegakan hukum di Indonesia yang telah tercoreng oleh ulah Sang Joker. Untuk itu, dalam kesempatan ini Susi berharap skandal pelarian Djoko Tjandra sepatutnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk introspeksi diri.

“Langkah itu sudah dilakukan oleh Kapolri kepada anak buahnya, semoga tidak berhenti pada penyelesaian internal namun lanjut pada ranah pidana," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gabung Partai Demokrat, Akhyar Disebut Sempat Ikut Rapat PDIP Medan

Akhyar Nasution masih mengikuti rapat PDI Perjuangan Sumatera Utara, Minggu (19/7/2020).

NASIONAL | 25 Juli 2020

KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Tanah Kuburan yang Jerat Wakil Bupati OKU

Pengambilalihan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kuburan di Kabupaten ini dilakukan KPK lantaran Polda Sumatera Selatan kesulitan menyelesaikannya.

NASIONAL | 25 Juli 2020

2 Orang Positif Covid-19 Lolos Pemeriksaan dan Terbang ke Wamena

Dua orang positif Covid-19 dilaporkan lolos dari pemeriksaan dan terbang dari Bandara Sentani ke Bandara Wamena.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Potong Hewan Kurban di DIY Harus Izin Pemda

RPH Giwangan Kota Yogyakarta maupun RPH Kabupaten Bantul tidak melayani permintaan pemotongan daging hewan kurban yang berasal dari luar wilayah.

NASIONAL | 25 Juli 2020

SMK Model PGRI 1 Mejayan Jadi Contoh Sukses Link and Match

Pembuatan mobil listrik SMK Model PGRI I Mejayan ini lahir dari program teaching factory.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Dipandang Macan Ompong, Ombudsman Perlu Perkuat Mediasi dan Rekonsiliasi

Aduan yang dialamatkan ke Ombudsman terus meningkat terutama dalam beberapa tahun terakhir.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Menpora Pantau Persiapan Olimpiade Cabor Angkat Besi Secara Virtual

Menpora Zainudin Amali mengingatkan para atlet agar tetap disiplin berlatih.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Menpora Ingin Perguruan Tinggi Bangun Semangat Kewirausahaan

Menpora Zainudin Amali berharap perguruan tinggi dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswanya.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Ketua Komisi Dakwah MUI: Selesaikan Konflik Lewat Dialog dan Toleransi

Agama harus dikembalikan sebagai spirit untuk membangun nilai peradaban dan kebaikan umat manusia.

NASIONAL | 24 Juli 2020

Kemsos Raih Opini WTP untuk Keempat Kali

Anggaran Kemsos sangat besar, sehingga sangat sensitif dipolitisasi dan dikriminalisasi.

NASIONAL | 24 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS