INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Soal Larangan Paham Khilafah di Indonesia, Ini Penjelasan Ma'ruf Amin

Kamis, 9 Juli 2020 | 18:18 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah ke dalam kehidupan kebangsaan kita. Sebab hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam wujud Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Wapres saat menanggapi pertanyaan seorang peserta kuliah umum Lemhanas yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (9/7/2020), soal dikotomi nasionalis dan agamis.

Kata Ma'ruf Amin, seharusnya tak ada dikotomi antara nasionalis dan agamis di Indonesia. Sebab para pendiri bangsa sudah menyelesaikan persoalan hubungan agama dan negara melalui kesepakatan nasional. Kesepakatan itulah yang mengikat keindonesiaan hingga saat ini, sebagai landasan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Baca Juga: Hamdan Zoelva: Pancasila Jalan Tengah dari Semua Ideologi yang Berbeda

"Bagi Muslim, tak boleh dia mambawa paham-paham lain dalam kehidupan kebangsaan kita itu. Termasuk misalnya orang membawa sistem khilafah karena dianggapnya sebagai sesuatu yang islami," kata Ma'ruf Amin.

Soal islami atau tidak, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa yang islami bukan hanya khilafah. Kerajaan juga bisa islami seperti Kerajaan Arab Saudi. Begitupun emirat juga islami, terbukti dengan adanya Abu Dhabi, Kuwait, dan Qatar. Republik juga islami dengan contoh Indonesia, Mesir, Pakistan, dan Turki.

"Itu juga islami. Makanya kita katakan tak boleh membawa sistem lain selain republik karena kita sudah menyepakati bahwa negara kita ini republik, NKRI. NKRI itu harga mati," ucapnya.

Baca Juga: Waspadai Aksi Radikalisme dan Terorisme Selama Pandemi Covid-19

Karenanya, Kiai Ma'ruf menekankan bahwa khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, bukan karena ia tak islami. Oleh karena itu, seorang muslim Indonesia haruslah menjadi Muslim yang nasionalis sekaligus agamis. Kalau ada yang medikotomikannya, dipastikan dia belum memahami konteks keagamaan dan kebangsaaannya.

Dalam konteks itu pula, dilakukan upaya menghilangkan paham radikal melalui deradikalisasi dan kontra-radikalisasi demi memastikan bahwa paham yang tak sesuai dengan keislaman serta kebangsaan Indonesia yang terkikis.

"Maka itu saya mengatakan kita itu harus Muslim dan Indonesia, harus Indonesia yang muslim. Islam kita adalah islam yang memiliki kesepakatan," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Masih Jet Lag, Maria Pauline Belum Diperiksa

Penyidik masih memberi kesempatan pada perempuan berusia 62 tahun ini untuk beriistirahat setelah menjalani perjalanan panjang dari Serbia.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jubir Gugus Tugas Ungkap Penyebab Naiknya Kasus Positif Covid-19

Menurut Achmad Yurianto ketidaksiplinan mengenakan masker menjadi penyebab penambahan kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Polisi Hentikan Kasus THR Rektor UNJ, KPK Pasrah

KPK seakan pasrah dengan langkah Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pemberian THR yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Rumah Sakit di Sumut Mulai Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Peningkatan jumlah kasus yang melonjak ini mengakibatkan rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 menjadi penuh.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Yasonna Ungkap Ada Upaya Suap untuk Gagalkan Ekstradisi Maria Lumowa

Yasonna mengaku mendapat informasi bahwa sempat ada upaya suap terhadap otoritas Serbia agar Maria tidak dibawa ke Tanah Air.

NASIONAL | 9 Juli 2020

KPK dan Kemdes Bahas BLT Dana Desa

Pemaparan data yang lengkap terkait progres dan latar belakang penerima BLT dana desa oleh Kemdes PDTT menuai apresiasi KPK.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jokowi Tinjau Lokasi Pengembangan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Kapuas

Lokasi lumbung pangan pertama ditinjau Presiden Jokowi adalah lahan di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Rapat dengan KPK, Mendes Beberkan Progres BLT Dana Desa

Di hadapan KPK, Mendes Abdul Halim Iskandar menyatakan penyaluran BLT dana desa sudah mencapai 97%.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pemerintah Pastikan Kejar Aset Maria Pauline Pembobol BNI Rp 1,7 Triliun

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, asset recovery dilakukan setelah proses hukum terhadap Maria Pauline Lumowa berjalan di Bareskrim Polri.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Sektor Bisnis Berperan Penting dalam Capaian SDG's

Pandemi Covid-19 menjadi momentum menyadarkan semua pihak akan pentingnya ambisi dan urgensi untuk mencapai target-target SDG pada masa kenormalan.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS