KPK Cecar Dirut PT PAL soal Aliran Dana Korupsi PT Dirgantara Indonesia
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Cecar Dirut PT PAL soal Aliran Dana Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Rabu, 8 Juli 2020 | 21:47 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh mengenai aliran dana terkait dugaan korupsi penjualan dan pemasaran produk PT Dirgantara Indonesia. Budiman Saleh pada hari ini, Rabu (8/7/2020) diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pesawat di PT Dirgantara Indonesia untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani. Saat kasus korupsi ini terjadi, Budiman menjabat sebagai Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia.

"Iya, ditanyakan (soal aliran dana)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2020).

Dalam kasus ini, Irzal bersama mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso yang juga telah ditetapkan tersangka diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya. Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah pihak lain diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar yang merupakan nilai yang telah dibayarkan PT Dirgantara Indonesia (persero) kepada enam perusahaan mitra/agen dalam kurun tahun 2011 hingga 2018.

Baca Juga:KPK Dalami Aliran Dana korupsi PT DI

Padahal keenam perusahaan mitra, yakni PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dari nilai tersebut, KPK menduga Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia menerima aliran dana sekitar Rp 96 miliar.

Selain Budi dan Irzal, direksi PT Dirgantara Indonesia lainnya yang disebut turut kecipratan aliran dana yakni, mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia dan mantan Direktur Aerostructure yang kini menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh serta mantan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Arie Wibowo.

Meski demikian, Ali masih enggan menjelaskan lebih rinci mengenai aliran dana haram dari korupsi di PT DI yang didalami penyidik saat memeriksa Budiman Saleh. Hal ini lantaran terdapat sejumlah pihak lain yang akan diperiksa penyidik mengenai aliran dana tersebut.

Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT DI

"Detilnya belum bisa saya sampaikan. Masih ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa," katanya.

Selain mengenai aliran dana, penyidik juga mencecar Budiman Saleh mengenai penganggaran mitra penjualan yang dimasukkan dalam sandi-sandi anggaran di PT DI. Anggaran itu kemudian dibayarkan kepada enam perusahaan mitra yang diduga melakukan penjualan dan pemasaran fiktif. Materi yang sama juga didalami penyidik saat memeriksa lima saksi lainnya yang diperiksa hari ini, yaitu Manajer Keuangan Teknologi dan Pengembangan PT DI periode 2010-2013, Dedi Turmono; Sales Manager PT Abadi Sentosa Perkasa, Andi Sukandi; mantan Kepala Divisi Perbendaharaan PT DI, Muhammad Fikri;Divisi Sales Direktorat Niaga PT DI, Djajang Tarjuki; serta Supervisor Perencanaan dan Strategi Pemasaran periode 2012-2013 sekaligus Plt Manager Pricing & Bidding Preparation periode 2014-2016 PT DI, Dani Rusmana.

"Penyidik mengonfirmasi terkait dengan penganggaran mitra penjualan yang diduga dimasukkan dalam sandi-sandi anggaran. Kemudian anggaran tersebut dibayarkan kepada para mitra padahal penjualan dan pemasaran produk PT DI tersebut diduga fiktif," katanya



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Unilever Manfaatkan Kemasan Daur Ulang Limbah Plastik

Sebanyak 36 persen hingga 38 persen sampah di kawasan pesisir Indonesia didominasi oleh plastik.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Mendes PDTT: BLT Dana Desa Telah Tersalurkan 97 Persen

Apabila ketiga tahap penyaluran digabungkan, total BLT dana desa yang sudah tersalurkan sebesar Rp 8,3 triliun.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Dukung Tambahan Rp 10 T, Ketua MPR Minta Kemtan Tingkatkan Produksi Pangan

Dengan kenaikan anggaran, diharapkan seluruh keperluan di sektor pertanian dapat memadai, dan dapat mendukung program ketahanan pangan.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Anak Pendamping Desa Jadi Lulusan Terbaik Akpol

Mendes Abdul Halim Iskandar mengucapkan selamat kepada pendamping desa teknik infrastruktur yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga menjadi lulusan terbaik.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kejagung Masih Cari Keberadaan Djoko Tjandra

Kejagung mengakui selama ini Djoko Tjandra masih berstatus DPO Kejaksaan.

NASIONAL | 8 Juli 2020

TNI Merasa Perlu Dilibatkan dalam Atasi Terorisme

Mutlaknya pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme tidak hanya mengacu pada UU yang ada. Kemampuan dan kekuatan TNI juga menjadi alasan utama dalam pelibatannya.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kualitas Pelayanan Korlantas Polri Dinilai Meningkat

Pelayanan yang optimal dan semakin prima menjadi orientasi kinerja Polantas.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kunjungi Beritasatu, Polri Siap Amankan Pilkada 2020

Wilayah yang akan diamankan dalam pilkada serentak 2020 sebanyak 270 wilayah, terdiri dari 224 kabupaten dan 36 kota di 9 provinsi.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Lukman Edy: Hutama Karya Siap Laksanakan Perintah Presiden

Hutama Karya menjadi BUMN yang mendapatkan kepercayaan presiden untuk membangun JTTS sepanjang 2.765 km dari Lampung hingga Aceh.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Mahasiswa Sumbang 12,2 % PDRB, DIY Minta Rencana Kuliah Daring Permanen Dikaji Ulang

Pengeluaran biaya hidup mahasiswa DIY melonjak hampir dua kali lipat dalam 4 tahun terakhir.

NASIONAL | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS