Eks Menkeu Agus Martowardojo Dicecar KPK soal Proses Penganggaran Proyek E-KTP
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Eks Menkeu Agus Martowardojo Dicecar KPK soal Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Kamis, 25 Juni 2020 | 18:39 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/6/2020). Agus diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Usai diperiksa, mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengaku dicecar penyidik mengenai proses penganggaran proyek e-KTP. Tim penyidik, kata Agus mendalami mengenai hubungan antara Kementerian Keuangan yang saat itu dipimpinnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR terkait proses penganggaran proyek e-KTP yang menelan anggaran Rp 5,9 triliun.

"Saya dimintakan keterangan terkait dengan proses anggaran yang dilakukan Kemdagri hubungan dengan Kemkeu dengan DPR Komisi II dan saya kira jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama yang lalu," kata Agus Marto usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Agus Marto memang telah berulang kali diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Pada hari ini, Agus Marto diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang menjadi whistleblower kasus ini menyebut Agus Marto memiliki peran penting dalam memuluskan proyek e-KTP. Dikatakan, tanpa persetujuan Agus Marto sebagai Menteri Keuangan, proyek e-KTP dengan memakai skema tahun jamak atau multiyears tidak mungkin bisa berjalan. Padahal, proyek e-KTP sempat terganjal karena ditolak Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani.

Agus Marto menjelaskan, kontrak multiyears tersebut hanya permohonaan izin dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk mengerjakan proyek yang pelaksaanannya perlu waktu lebih dari setahun. Dengan kontrak tahun jamak tersebut, Kemdagri tidak perlu menggelar lelang proyek kembali di tahun berikutnya.

"Kalau Kemkeu mereview dan menyetujui artinya kalau melaksanakan proyek itu bisa dilaksanakan lebih dari 12 bulan. Jadi untuk Kemdagri kalau seandainya sudah menujuk satu vendor itu nanti tidak perlu lakukan lelang lagi tahun depannya karena sudah ada multiyear kontrak. Jadi, menjelaskan itu. Dan mulitiyear kontrak itu memang untuk proyek-proyek yang masa pembangunan lebih dari satu tahun memang harus multiyears kontrak kalau tidak terpaksa memilih kembali atau lelang kembali kontraknya," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Keempat orang yang menyandang status tersangka megakorupsi itu, yakni Anggota DPR dari Fraksi Hanura periode 2014-2019, Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sekaligus PNS BPPT, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait korupsi e-KTP sebelumnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

MNC Asset Management Hormati Proses Hukum di Kejagung

"Reksa Dana Syariah Ekuitas II yang dikelola oleh MAM merupakan produk single investor milik Jiwasraya dan tidak terkait dengan produk reksa dana lainnya."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Juli 2020, Habibie Center Prediksi Covid-19 Melandai

Angka positif Covid-19 diprediksi bisa melandai atau bahkan menurun di Juli 2020.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Biaya Pasien Covid-19 di Banten Paling Tinggi Rp 25 Juta Per Hari

Untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan saja, dirawat di ruang isolasi biasa, biaya perawatannya mencapai Rp 10 juta per orang, per hari

NASIONAL | 25 Juni 2020

Hingga Juni, Program Padat Karya Kempupera Baru Tersalurkan Rp 2,16 T

Kempupera mengalokasikan Rp 11,44 triliun untuk program Padat Karya Tunai (PKT) rutin di tahun 2020. Hingga pertengahan Juni 2020, baru 17,9 persen tersalurkan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Jenderal Polisi Jadi Pejabat di Luar Polri, Asisten SDM Kapolri: Ada yang Sudah Alih Status

Tidak ada larangan bagi seorang anggota Polri aktif jadi pejabat di luar struktur Polri, asal tak mengganggu tugas dan mendapat persetujuan dari atasan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Rapid Test di Pasar, 12 Pedagang Bantul, 9 Kota Yogya Reaktif

Rapid test acak pasar tradisional di Bantul dan Kota Yogya menunjukkan adanya penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat dengan kondisi tanpa gejala.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Hukuman Berat bagi Pembakar Lahan, Kabareskrim Siap Tuntaskan Kasus Karhutla

Seluruh lapisan masyarakat diminta mematuhi hukum agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Vox Point Gelar FGD Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dari segi mutu, pendidikan di Indonesia masih jauh dari konsep bangsa yang cerdas

NASIONAL | 25 Juni 2020

Kemag Ingin Kenaikan Anggaran Menjadi Rp 70,5 Triliun

"Kami mengajukan usulan penyesuaian dan tambahan anggaran sebesar Rp 3,8 triliun, sehingga anggaran Kementerian Agama akan menjadi Rp 70,51 triliun," kata Fachr

NASIONAL | 25 Juni 2020

Komisi VI Pertanyakan Tunggakan Utang Pemerintah Rp 45 Triliun ke PLN

Utang itu merupakan kompensasi tarif selama dua tahun karena tidak ada kenaikan listrik. Pada 2018 mencapai Rp 23,17 triliun, dan pada 2019 Rp 22,25 triliun.

NASIONAL | 25 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS