Kasus Korupsi E-KTP, KPK Periksa Mantan Gubernur BI Agus Martowardojo
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Kasus Korupsi E-KTP, KPK Periksa Mantan Gubernur BI Agus Martowardojo

Kamis, 25 Juni 2020 | 13:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Kamis (25/6/2020). Agus bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyebut Agus diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.

“Saksi terkait kasus e-KTP untuk penyidikan tersangka PST (Paulus Tannos),” kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2020).
Agus telah hadir di Gedung KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Mantan Menteri Keuangan itu terlihat mengenakan kemeja batik lengan panjang dan masker.

Agus Martowardojo diketahui telah berulang kali diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP. Pemeriksaan Agus diduga terkait perubahan penganggaran proyek e-KTP yang sebelumnya didanai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni.

Diketahui, KPK menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Keempat orang yang menyandang status tersangka megakorupsi itu, yakni Anggota DPR dari Fraksi Hanura periode 2014-2019, Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sekaligus PNS BPPT, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait korupsi e-KTP sebelumnya.

Keempat orang tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam korupsi proyek e-KTP. Atas perbuatannya, empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Penetapan empat orang tersebut sebagai tersangka menambah panjang daftar nama yang dijerat KPK terkait korupsi proyek e-KTP. Sebelumnya, KPK telah menangani sebelas orang dalam korupsi e-KTP maupun perkara terkait yakni obstruction of justice dan kesaksian palsu. Dalam perkara pokok korupsi e-KTP, KPK telah memproses delapan orang. Tujuh orang diantaranya telah divonis bersalah di pengadilan tipikor dan seorang lainnya sedang proses persidangan.

Delapan orang itu terdiri dari tiga kluster yaitu unsur politisi, pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan Swasta. Mereka dari kluster politisi adalah mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto; mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari yang sedang dalam proses persidangan. Kemudian mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri Irman, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemdagri Sugiharto.

Sementara dari unsur swasta terdapat mama Dirut PT Quadra Solution,Anang Sugiana Sudiharjo; pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, pihak swasta Made Oka Masagung; dan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Selain itu, dalam penanganan perkara ini, KPK juga menemukan adanya upaya menghalang-halangi proses hukum atau kesaksian palsu sehingga memproses empat orang, yakni Markus Nari dan Miryam S Haryani, Advokat Frederick Yunadi dan dokter Bimanesh Sutardjo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gubernur Sumut Minta Kepala Daerah Sosialisasikan Aturan New Normal

Sumut), Edy Rahmayadi meminta bupati dan wali kota untuk melakukan sosialisasi dalam aturan kehidupan "new normal" kepada masyarakat

NASIONAL | 25 Juni 2020

Presiden: Indonesia Sudah Bisa Produksi 17 Juta APD Per Bulan

Kepala Negara menginginkan suatu saat nanti, berkunjung Kepanjen, Probolinggo, Jawa Timur, untuk melihat langsung proses produksi APD tersebut.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Menteri PAN dan RB: ASN Terlibat Radikalisme, Narkoba, Korupsi, Jangan Mimpi Jadi Pejabat

Jika aparat sipil negara (ASN) terlibat salah satu dari ketiga hal terlarang itu jangan harap menjadi pejabat.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Disdik Sumut Belum Temukan SKD Palsu dalam PPDB

Disdik Sumut belum ada menemukan surat keterangan domisili (SKD) palsu selama proses seleksi dalam PPDB.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Tjahjo Kumolo Sebut Presiden Jokowi Selalu Ingatkan Perubahan Birokrasi

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Ganjar Semangati Penyintas Covid-19 di Rumah Isolasi

"Semangat! Semangat, ya! Tambahi lari-lari," kata Ganjar saat menyapa para penyintas Covid-19 dari kejauhan, yang menjalani karantina.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Polda Banten Terima 3.762 Paket Sembako dari Kemparekraf

Kapolda Banten Irjen Pol Drs Fiandar menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan yang diberikan Kemparekraf.

NASIONAL | 25 Juni 2020

PPDB Online, Ribuan Calon Siswa di Jateng Cabut Berkas SKD Palsu

Namun S akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Tangani Covid-19, Pemprov Banten Refocusing Anggaran Rp 2,134 Triliun

“Ini sifatnya darurat, penyelamatan. Supaya kegiatan perekonomian bisa berjalan,” ujar Syaukani.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Kunjungi Jatim, Presiden Adaptasi Kebiasaan Baru

Rombongan terbatas yang turut serta dalam kunjungan kerja telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test.

NASIONAL | 25 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS