Gugat UU Perlindungan Pekerja Migran, Aspataki Akan Terus Berjuang di MK
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Gugat UU Perlindungan Pekerja Migran, Aspataki Akan Terus Berjuang di MK

Rabu, 19 Februari 2020 | 13:22 WIB
Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com -Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) siap memperjuangkan kepentingan para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perjuangan ini akan dilakukan Aspataki lewat pengajuan uji materi UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada tiga pasal tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang digugat Aspataki ke Mahkamah Konstitusi.

Saiful Mashud selaku Ketua Umum Aspataki mengatakan selama UU No 39/2004 swasta alias PPTKIS sangat sering dihadapkan dengan permasalahan TKI baik pra penempatan, semasa penempatan, ataupun purnapenempatan. Ketika UU 39/2004 dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkanya UU No 18/2017, maka swasta alias/P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) sudah bisa bernafas lega karena substansi perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 82 UU 39/2004 tidak diakomodir dalam pasal pasal UU 18/2017.

Namun menurut Aspataki dikatakan Saiful, hal itu jelas merugikan para pekerja migran Indonesia.

"Kenapa saya bilang begitu. Jadi kalau pekerja migran ini bekerja kemudian di sana pindah hingga tidak sama dengan perjanjian kerjanya, pindah itu bisa saja kita tidak tahu, bisa saja karena memang kepingin pindah atau majikannya yang memindahkan dan pekerja migrannya setuju tapi kita (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) di sini dipidana, padahal ini tidak terjadi di Indonesia, dan sudah bukan kewenangan Perusahaan. Jadi kalau kita kembali pada hukum ajaran pidana Indonesia, jelas kita tidak bisa diadili karena kita tidak melakukan apa-apa di sini. Hal itu yang kami perjuangkan melalui MK agar para pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri bisa memperoleh keadilan," jelas Saiful dalam keterangannya, Rabu (19/2/2020).

Ditambahkan Saiful, dengan adanya UU No 18 tahun 2017 ini, perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia jadi terbatas ruang geraknya. Hal ini lantaran aturan dari Undang Undang ini kewenangan yang dahulu biasa dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran diambil alih oleh Pemerintah.

"Dulu, perusahaan merekrut, membekali dengan pelatihan, mengurus dokumen seperti pasport, visa sampai pemeriksaan kesehatan. Namun sekarang semua diambil alih pemerintah lewat Layanan Terpadu satu Atap (LTSA). Sampai saat ini, lebih dari dua tahun, LTSA tersebut belum jalan. Padahal, dalam aturannya P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) hanya boleh merekrut dari LTSA. Lah, kalau LTSA belum jalan, siapa dan apa yang mau direkrut?," tambahnya.

Uji Materi terhadap UU N0 18 Tahun 2017 yang dilakukan Aspataki tak hanya mewakili Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia saja, tapi juga mewakili suara para pekerja migran yang menyalurkan aspirasi serta suara hatinya di akun media sosial Aspataki.

Sidang lanjutan uji materi ini akan digelar hari Kamis (20/2/2020) besok dan merupakan sidang keempat, dengan agenda mendengarkan keterangan dari perwakilan Pemerintah dan Komisi IX DPR RI.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Puan Minta 19,9 Juta Peserta Kelas 3 BPJS Segera Didaftar

Pemerintah harus bisa memastikan proses cleansing data PBI benar-benar tuntas, sehingga DPR bisa meminta agar 19,9 juta PPBU bisa dimasukkan ke PBI.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Ketua Baleg Sebut Omnibus Law Bisa Cepat Selesai dengan Syarat Ini

Agar pembahasan RUU Omnibus law sesuai target, kuncinya dengan melibatkan buruh untuk menyampaikan suaranya dan Pemda yang terkena dampak isi aturannya.

NASIONAL | 19 Februari 2020

SMSI dan LPDS Sepakat Kerja Sama Jaga Kualitas Media Siber

Kerja sama LPDS-SMSI akan dilakukan khusus di bidang pendidikan dan pelatihan jurnalistik dalam platform media siber.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Satu Tewas dalam Baku Tembak di Intan Jaya, Papua

Tim pasukan gabungan TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan KSB di Intan Jaya, Papua.

NASIONAL | 19 Februari 2020

1 dari 3 Anak Merokok, Sekolah dan Orangtua Tingkatkan Pengawasan

Kebiasaan orangtua merokok di rumah dan guru di sekolah mendorong anak untuk merokok setiap hari.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Tiga Tersangka Sunda Empire Tidak Alami Gangguan Jiwa

Penyidikan terhadap ketiga tersangka Sunda Empire akan terus dilanjutkan karena mereka tidak alami gangguan jiwa dan dalam kondisi kejiwaan yang normal.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Akademisi dan Pelaku Usaha Nilai Perlunya Omnibus Law UMKM

Omnibus Law untuk UMKM diperlukan karena banyak peraturan yang memang menghambat, khususnya untuk para pelaku UMKM.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Hari Raya Galungan, Warga Bali Diimbau Tak Pasang Penjor Dekat Jaringan Listrik

Momentum perayaan hari raya suci Galungan dan Kuningan menjadi perhatian PLN Unit Induk Distribusi Bali.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Kejagung Periksa 15 Pemilik Rekening Saham Kasus Jiwasraya

Penyidik Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (AJS).

NASIONAL | 19 Februari 2020

Soal RUU Ciptaker, Mahfud MD: Kalau Ada Protes Sampaikan ke DPR

Dikatakan Mahfud MD, protes RUU Ciptaker seperti itu memang seharusnya dilakukan karena masih dalam tahap RUU dan harus disampaikan ke DPR.

NASIONAL | 19 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS