Pemprov DKI Minta Tidak Saling Menyalahkan soal Revitalisasi Monas
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pemprov DKI Minta Tidak Saling Menyalahkan soal Revitalisasi Monas

Rabu, 29 Januari 2020 | 13:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sekda DKI Jakarta Saefullah meminta semua pihak tidak saling menyalahkan dalam proses pengerjaan proyek revitalisasi sisi Selatan Monas Jakarta. Menurut Saefullah, semau pihak termasuk pemerintah pusat dan DKI Jakarta harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan revitalisasi Monas.

"Ini soal salah-salah, kita sedang melakukan pembangunan, kalau mau cari salah-salah di sekitar sini (Monas) juga banyak kesalahan," ujar Saefullah di Kawasan Monas, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Saefullah menjelaskan pihaknya mengerjakan proyek revitalisasi Monas tanpa izin dari Mensesneg sebagai Ketua Komisi Pengarah karena sejumlah alasan. Pertama, proses revitalisasi Monas ini sudah direncanakan dalam waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak termasuk dari Kementerian Sekretariat Negara.

Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara Waktu

Bahkan, kata Saefullah pihak dari Kemensetneg sudah terlibat sejak sayembara desain revitalisasi Monas dilakukan. Menurut dia, karena sudah terlibat dari awal, makanya tidak perlu lagi minta persetujuan.

"Ini sebenarnya prosesnya sangat panjang. (Revitalisasi) ini didahului dengan proses sayembara. Kita sudah melibatkan unsur-unsur terkait. Kita ajak untuk diskusi bahkan ada yang menjadi panitia penilai atau juri dalam sayembara. Jadi sudah dilibatkan," ungkap dia.

Kedua, lanjut Saefullah, pengaturan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tidak menyebutkan harus ada izin dari Mensesneg sebagai Ketua Komisi Pengarah dalam pembangunan Monas. Menurut dia, Keppres tersebut hanya menyebutkan perlunya persetujuan Mensesneg.

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Revitalisasi Monas

"Seluruh bangunan di sini (Kawasan Medan Merdeka termasuk Monas), apabila melakukan pembangunan, harus mendapat persetujuan bukan izin sebagaimana maksud Kepres Nomor 25 itu," tandas Saefullah

Saefullah mengatakan pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 5 poin b Kepres 25 tersebut. Dalam Pasal 5, dinyatakan bahwa Komisi Pengarah memberikan persetujuan pembangunan di Kawasan Medan Merdeka, bukan izin. Menurut Saefullah, seharusnya ada pengaturan lebih lanjut dari Pasal 5 poin b Kepres 25 Tahun 1955 sehingga tidak membingunkan.

"Ini harus ada perangkat sebetulnya, breakdown dari Kepres ini, tetapi belum ada sehingga membingunkan semuanya," pungkas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Penderita Korona di Depok Hoaks

Penderita Korona di Depok Hoaks

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2020

Lions Club: Polemik Baksos Tanah Merah Sudah Selesai

Lions Club: Polemik Baksos Tanah Merah Sudah Selesai

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2020

Hari Ini, Sidang Sengketa Lahan Kereta Cepat Akan Dilanjutkan

Persidangan hari ini akan disertakan dengan bukti-bukti terkait sengketa lahan kereta cepat.

NASIONAL | 29 Januari 2020

Polres Bogor Bekuk Dua Pencuri Modus Ganjal Mesin ATM

Adapun modus dua tersangka berinisial A dan S mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2020

Kamera ETLE Bidik Pengendara Motor Miliki Efek Pencegahan Tinggi

Fenomena pelanggaran sepeda motor yang cukup memprihatinkan serta masif, membuat perlu ada upaya paksa yang dikemas dalam sistem penegakan hukum.

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2020

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Revitalisasi Monas

Sekda DKI Jakarta Saefullah menilai Kepres Nomor 25 Tahun 1995 tidak menyebutkan harus ada izin dari Mensesneg dalam pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2020

Pelaku Sayat Leher Penumpang Transjakarta Ditangkap

Pelaku YAT merupakan tunawiswa atau tidak memiliki pekerjaan tetap, dan diduga sedang mengalami depresi.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Kasus Donny Saragih Bukti TGUPP Anies Lemah

Trubus meragukan jika hanya DKI yang melakukan investigasi internal.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Warga Kebantenan, Marunda, dan Rorotan Tolak Wilayah Mereka Jadi Lokasi Program Gela

Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna menyebutkan agak salah kaprah jika program penggenangan air dilakukan di wilayah Jakarta Utara.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020

Transjakarta Bantah Korlap Larang Petugas Izin Pulang karena Sakit

Korlap yang bertugas justru sangat khawatir karena melihat kondisi Yuyun.

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS