Polisi Siap Gelar Perkara Kasus Meme Anies
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Polisi Siap Gelar Perkara Kasus Meme Anies

Senin, 9 Desember 2019 | 18:43 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / CAH

Jakarta, Beritasatu.com- Penyidik Polda Metro Jaya, tengah menyiapkan gelar perkara terkait kasus gambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mirip badut atau Joker yang diunggah Ade Armando, ke media sosial.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, penyidik sudah memeriksa pelapor Fahira Idris, memeriksa saksi, termasuk meminta keterangan Ade Armando selaku terlapor.

"Sekarang ini persiapan untuk dilaksanakan gelar perkara. Iya gelar awal untuk mengetahui masuk nggak unsur-unsur di Pasal 32 Undang-undang ITE sesuai persangkaanya," ujar Yusri, di Mapolda Metro Jaya, Senin (9/12/2019).

Menyoal apakah akan memeriksa saksi ahli, Yusri menyampaikan, nanti setelah gelar perkara dan apabila kasusnya masuk ke dalam unsur Pasal 32 UU ITE, maka akan berkembang ke pemeriksaan saksi ahli.

"Ya kita gelarkan dulu semuanya, apakah unsur-unsurnya masuk di Pasal 32 Undang-undang ITE itu. Nanti setelah itu baru berkembang, nanti kita akan panggil lagi saksi-saksi ahli di bidang bahasa, di bidang dunia cyber," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Fahira Idris melaporkan Ade Armando terkait unggahan gambar atau meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mirip badut atau Joker, di media sosial Facebook.

Laporan Fahira tercatat dengan nomor laporan LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, terkait dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ombudsman: Biaya Sewa Sarana Terpadu Utilitas Berpotensi Maladministrasi

Penyediaan sarana terpadu utilitas sebenarnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Warga Bogor Temukan Puluhan Ular Kobra Liar

Anak ular kobra yang ditangkap berjumlah puluhan ini berjenis ular Kobra Jawa.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Wali Kota Depok Akan Naikkan Insentif RT

Anggaran tersebut akan disalurkan kepada 5.282 RT di Kota Depok.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Ketua Komisi E Benarkan Ada Anggota TGUPP Jadi Dewas di 7 RSUD DKI Jakarta

“Iya benar. Atas nama Achmad Haryadi,” kata Iman Satria.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Ayah Tega Bekap Anak Kandungnya di Cilincing

"Mereka dulunya memiliki usaha showroom, kemudian jatuh ekonominya beralih berjualan buah, gado-gado namun ekonomi tidak kunjung membaik," kata polisi.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

1 Rumah Tinggal dan 4 Kontrakan Hangus Terbakar di Kembangan

Diduga penyebabnya karena kebocoran selang kompor gas.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Bentuk Perusahaan Gabungan Integrasi Transportasi Publik, PT MRT Miliki Saham 51%

Dengan adanya penandatanganan HoA tersebut, angkutan kereta api dengan angkutan darat di Jakarta akan terintegrasi dengan baik.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Joint Venture MRT Jakarta dan KAI Kelola Stasiun dan TOD

Diharapkan dua tahun ke depan semakin banyak warga Jakarta yang tertarik tinggal di kawasan TOD.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Dirut PT MRT Jakarta Optimistis Perusahaan Gabungan Beroperasi Awal 2020

Tiga bulan setelah perusahaan terbentuk dan beroperasi, sudah harus ada rencana integrasi transportasi publik di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Pemkot Bekasi Hentikan Program Kartu Sehat

Penghentian Kartu Sehat berbasis NIK bersifat sementara, karena pemda sedang merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang tidak tumpang tindih dengan JKN.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS